Pusat Bantuan Unggah File ETD : 089514182433
3336 Data Penelitian Mahasiswa tersimpan
40377 File Mahasiswa
Berhasil Ter-unggah
Hasil Validasi
Lebih detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN ACEH TAMIANG AKIBAT PERAMBAHAN HUTAN MANGROVE YANG TIDAK TERKENDALI
Oleh : Rifany | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Hutan mangrove merupakan salah satu hutan yang harus dilindungi dan dijaga kelestariannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki hutan mangrove seluas lebih kurang 22.000 hektar. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah menerbitkan berbagai peraturan penertiban larangan penebangan h Perlindungan Hukum, Masyarakat Pesisir, Perambahan Hutan Mangrove. [...]

GANTI KERUGIAN AKIBAT PENCURIAN TERNAK KAMBING DIDESA SUKARAMAI DUA KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPATUTAN
Oleh : cut rafika mauliza | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain Ganti Kerugian, Pencuri Ternak, Azas Kepatutan. [...]

KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI PENELITIAN DI DESA SUKARAMAI DUA KEC. SERUWAY KAB. ACEH TAMIANG)
Oleh : Ade Aprillia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Hak nafkah anak merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan seorang anak untuk memenuhi kehidupannya seperti biaya hidup, pendidikan, sandang, dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Nafkah setelah bercerai menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami, namun dalam praktiknya yang terjadi di Desa Sukaramai Dua tidak terlaksana dengan baik. Hal ini tidak sejalan dengan apa Kewajiban, Nafkah Anak, Pasca Perceraian, Undang-Undang [...]

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL KEBUN DI DESA SUKARAMAI DUA KECAMATAN SERUWAY
Oleh : Anggie Thania Asmi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Berdasarkan Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat Dan Instiadat menyebutkan, peradilan adat berwenang menyelesaikan 18 perselisihan/sengketa adat salah satunya pencurian ringan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang terdapat 23 kasus pencurian ringan hasil kebun, 5 kasus yang dis Efektivitas penyelesaian tindak pidana, pencurian, Qanun Aceh [...]

ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP TINDAKAN REPRESIF KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN SUPORTER PADA TRAGEDI KANJURUHAN
Oleh : Surya Madhan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Permainan sepakbola adalah salah satu cabang olahraga yang sangat populer dan banyak digemari disemua kalangan, dalam permainan sepak bola juga tidak terlepas dari yang namanya supporter. Suporter sepak bola adalah sekumpulan masyarakat yang memberikan dukungan terhadap klub sepak bola tertentu. Suporter memberikan dukungan dengan cara datang ke suatu stadion disaat Kepolisian, Suporter, Kanjuruhan [...]

PENGANGKATAN ANAK DI DESA SUKARAMAI DUA MENURUT HUKUM ISLAM
Oleh : Dewi Eryan Yustisia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua a Pengangkatan Anak, Hukum Islam, Desa Sukaramai Dua [...]

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLUASAN ASAS LEGALITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
Oleh : DOLY FEBRIAN RIZKI HARAHAP | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Hukum masyarakat saat ini mengikuti perkembangan yang lainnya. hukum pidana merupakan asas legalitas yang menyatakan pidana materil dan formil. Hukum yang terjadi mengalami perubahan yang berkembang. Dengan adanya ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP tersebut maka seseorang dapat dituntut dan dipidana atas dasar hukum yang hidup di dalam masyarakat meskipun Analisis Yuridis, Perluasan Asas Legalitas, KUHP-2023 [...]

EFEKTIVITAS PERADILAN ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI GAMPONG ALUE CANANG KEC. BIREM BAYEUN KAB. ACEH TIMUR)
Oleh : MUHAMMAD WAHYU SIREGAR | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Penegakan hukum melalui peradilan informal adalah bentuk kearifan lokal masyarakat. Aceh salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan yaitu di bidang adat dan istiadat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengakui unsur terkecil dalam lembaga adat yaitu Gampong. Dalam menjaga nilai adat istiadat, pemerintah Efektivitas, Peradilan Adat, Pencurian Oleh Anak [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK DI GAMPONG ALUE CANANG KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : SHALSA NUR FARADILLA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Pasal 9 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran, hal ini harus terpenuhi karena merupakan hak dasar anak, dimana hak atas pendidikan anak mnjadi tanggungjawab Penyelenggara Perlindungan Anak, tetapi di Desa Alue Canang mas Perlindungan Hukum, Hak Pendidikan Anak, Gampong Alue Canang [...]

KEKUATAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN SECARA ADAT DI DESA SUKARAMAI DUA KECAMATAN SERUWAY (STUDI KASUS DI DESA SUKARAMAI DUA)
Oleh : syarifah umara alatas | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang hak nya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan memebesar kan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tu Kekuatan Hukum, Pengangkatan Anak, Adat [...]

LEGITIMASI SURAT KETERANGAN HIBAH TERHADAP HUKUM WARIS OLEH AHLI WARIS MENURUT WARIS ISLAM (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG PEUTOW KEC. BIREM BAYEUN, KAB. ACEH TIMUR)
Oleh : Ajeng Agustian | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Hibah hanya dilakukan oleh orang yang masih hidup, dimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata yang mengatakan hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, Undang-undang tidak mengakui lain-lain hi Hibah, Legitimasi, Warisan, PPAT, Upaya. [...]

PROSEDUR BALIK NAMA SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK SECARA MANDIRI
Oleh : Agustini samosir | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Balik nama sertifikat tanah hak milik diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah setiap pengurusan balik nama sertifikat tanah harus melalui pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Sementara itu berdasarkan kebijakan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (BPN) mensosialisasikan kepada masyarakat apab Prosedur, Balik Nama, PPAT, Mandiri [...]

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK MILIK UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN ALTERNATIF DITINJAU DARI FUNGSI SOSIAL ATAS TANAH (STUDI KASUS DI GAMPONG SUKAJADI KEBUN IRENG)
Oleh : Ramadhana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Setiap tanah memiliki fungsi sosial, sehingga antara tanah dan kegiatan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Salah satu sengketa yang terjadi di Dusun Merak Makmur, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Antara salah satu warga dengan Pihak Gampong. Pokok sengketa adalah akses jalan Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Ganti Rugi [...]

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LANGSA DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PELAJAR (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : M. Yusuf | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Tindak Pidana Narkotika adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seseorang. Peran Badan Narkotika Nasional yaitu unt Peran BNNK, Penyalahguna Narkotika, Pelajar. [...]

PERAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (STUDI PENELITIAN DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT DI PANGKALAN BRANDAN)
Oleh : FATIMAH AZ-ZAHRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Tindak pidana selalu terjadi dan datang tanpa kenal waktu dengan jumlah yang tidak bisa diprediksi sama sekali, sehingga Kejaksaan Negeri Langkat perlu bekerja cepat sesuai batasan waktu penanganan perkara. Untuk mengatasi hal tersebut Kejaksaan Agung membentuk Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan agar dapat bekerja dengan maksimal. Tujuan penelitian Peran, Cabang Kejaksaan Negeri, Tindak Pidana [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI GAMPONG KEUMUNENG HULU, KEC.BIREM BAYEUN, KAB. ACEH TIMUR
Oleh : Andri saprijal | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Tindak pidana illegal logging merupakan salah satu kejahatan luar biasa dibidang kehutanan, Hutan yang seharusnya menjadi sistem penyangga kehidupan manusia terancam oleh aktifitas illegal logging yang dilakukan oleh manusia. Hal ini sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hu Pengaturan Hukum, Penegakan Hukum, Illegal Logging [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN POLLUNG, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)
Oleh : Robertus Ricky Asido Lumban gaol | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Kedudukan janda sebagai ahli waris, menjadi masalah yang serius dalam hukum adat batak toba. Pasal 832 KUH Perdata bahwa janda atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya menjadi salah satu ahli waris dari suaminya. Dalam adat Batak Toba apabila putusnya perkawinan disebakan karena meninggalnya suami, maka timbullah persoalan waris dari pemeliharan atas anak, janda Perlindungan Hukum, Janda, Hukum Waris Adat Batak Toba [...]

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ZAKAT DI ACEH PASCA BERLAKUNYA QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL
Oleh : INTAN NURHALIZA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang. Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan dalam Pasal 157 ayat (1) Qanun Aceh Analisis Hukum, Inconsistensi, Penggelapan Zakat [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG MELALAIKAN WAJIB LAPOR ANAKNYA PECANDU NARKOTIKA (STUDI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TIMUR)
Oleh : SAMSUL KAMAL | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2017)

Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit. dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabiltasi sosial yang ditunjuk oleh Pernerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau melalui rehabilitasi me PENEGAKAN HUKUM, WAJIB LAPOR, PECANDU NARKOTIKA [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DICERAIKAN DIBAWAH TANGAN DI GAMPONG KEUMUNENG HULU
Oleh : Dara tanisa diva | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Di Indonesia, cerai atau talak di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya. Sebagaimana Pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menegaskan bahwa perceraian harus dilaksanakan di depan pengadilan. Adapun kasus yang terjadi di Gampong Keumuneng Hulu telah terjadi perceraian di bawah tangan. Dimana su Perlindungan Hukum, Istri, Cerai Bawah Tangan [...]

PENERAPAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA
Oleh : Emil Salim | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2013)

Rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat memiliki kewajiban dalam pengelolaan limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan rumah sakit berdasarkan  ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Sakit. Namun penerapannya RSUD Kota Langsa kurang memperhatikan pen PENERAPAN, PENGELOLAAN, LIMBAH B3, RUMAH SAKIT [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR GAMPONG KEUMUNENG HULU KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : FASYA MULYA PUTRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Pasal 1 angka (31) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan Kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langs Perlindungan Hukum, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Gampong [...]

KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PENELITIAN MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI)
Oleh : NURHAYATI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Dispensasi nikah memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) dalam melakukan ikatan seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa untuk menjebatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan.
Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ATRIBUT PETUGAS PARKIR (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH KOTA LANGSA)
Oleh : AIDIL ADHARI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Berdasarkan ketentuan mengenai atribut petugas parkir diatur dalam pasal 12 ayat (2) Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2013 tentang Perparkiran menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya, dengan dikenakan sanksi pada pasal 25 berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun pad Penegakan Hukum, Atribut, Petugas Parkir [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBUATAN BANGUNAN KANOPI TANPA IZIN DI PUSAT PERTOKOAN
Oleh : Rulli Erdian | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Pasal 12 ayat (2) huruf d Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangun Gedung yang berbunyi Perhitungan Koefisien Dasar Bangunan Gedung dan Koefisien Lantai Bangunan Gedung wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: Overstek atap (konsul/tritisan) yang melebihi lebar 1,5 (satu koma lima) meter maka luas mendatar overstek atap tersebut dianggap sebagai luas lan Penegakan, Bangunan Kanopi, Pusat Pertokoan [...]

KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DALAM PEMBERIAN AMNESTI PAJAK (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Miranda Vina Safira | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak setiap wajib pajak yang menerima pengampunan pajak diwajibkan mengungkapkan hartanya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, namun dalam kenyataannya banyak wajib pajak yang tidak transparan dalam mendeklarasikan hartanya di dalam dan di luar negeri.Tujuan Penelitian adalah untuk men Pajak, Wajib Pajak, Pengampunan Pajak [...]

PENCATATAN KEMATIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG KEUMUNENG HULU KECAMATAN BIREM BAYEUN)
Oleh : Delphia Dewi Vanesya | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. Hal ini sesuai juga dengan Pasal 71 ayat 5 KUHPerdata, tentang perkawinan Pencatatan, Kematian, Ditinjau, Aspek, Hukum Perdata, Akibat [...]

KESADARAN HUKUM ORANGTUA TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU INDENTITAS ANAK DI GAMPONG KEUMUNENG HULU KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : Syifa sakinah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Penerbitan KIA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang diberlakukan sejak 19 Januari 2016. Permasalahan yang dirasakan pemerintah terhadap penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, salah satunya karena kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Kasus Kesadaran Hukum, Orangtua, KIA [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN PUKAT HELA (TRAWLS) OLEH PENANGKAP IKAN DI PERAIRAN DESA SUNGAI KURUK TIGA KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : ANWAR SARIF RAMADHAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Pukat hela(trawls) lebih dikenal dengan nama pukat harimau,  termasuk kedalam alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Penegakan Hukum, Trawl, Alat Penangkap Ikan [...]

PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN ACEH (STUDI PUTUSAN NOMOR 173/PID.SUS/2013/PN. KSP)
Oleh : Riza Aulia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Illegal fishing diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan khusus di Provinsi Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan. Dalam putusaan Pengadilan Nomor 173/Pid.SUS/2013/PN.KSP menjatuhkan hukum kepada Muhammad Nasir yang telah terbukti telah melakukan tindak p Penerapan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Perairan Aceh [...]

Kembali ke atas!