PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH OKNUM APARAT DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA)
Oleh : BIMA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Tindak kriminal yang menggunakan senjata api baik yang ilegal maupun yanglegal terus berkembang dengan sebagai senjata tanpa mengetahui prosedurpenggunaan yang sesunguhnya sehingga disalahgunakan untuk perampokkan atauaksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyakpihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilikan senjata api. Secara norm penegakan Hukum, penyalahgunaan Senjata Api, Oknum Aparat [...]
PERUBAHAN KEDUDUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENJADI BADAN PERTANAHAN ACEH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
Oleh : YULI YANTI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Aceh adalah daerah khusus yang kewenangannya diatur oleh Undang-undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Perintahan Aceh. Salah satu kekhususan aceh adalah pengelolaan dibidangpertanahan dengan dibentuknya Badan Pertanahan Nasional Aceh menjadi Badan PertanahanAceh. Hal ini ditindak lanjuti berdasarkan kedudukan Badan Pertanahan Aceh yang telah diaturdalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang P Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Aceh, Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [...]
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH (Studi Kasus Nomor: 163/Pid.B/2013/PN.LGS)
Oleh : TRI ARIGA RANTONI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia seperti yang disebutkan dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu negara,pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukanperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunanberkelanjutan agar dapat tetap menjadi ultimum remedium, lingkungan hidup, baku mutu. [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BANTUAN RENOVASI RUMAH WARGA MISKIN (Studi Kasus LP187/VII/2017/Res Langsa)
Oleh : ANGGI PUTRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Menurut Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Namun pada kasus tindak pidana penipuan bantuan renova Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Penipuan [...]
PERAN KEUCHIK DALAM PELAKSANAAN PERADILAN ADAT DI GAMPONG COT BA’U KEC. SUKAJAYA KOTA SABANG
Oleh : ZULFAHRIZA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara parawarga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada.Pada saat mendengar istilah peradilan adat yang paling sering terbanyang padapersepsi adalah suatu peradilan yang diselenggarakan di tingkat-tingat gampongatau desa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran mediator dalammenyelesaikan sengketa pi Peradilan Adat, Perdamaian, Majelis Adat [...]
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN TERPADU (Studi Penelitian di Kecamatan Seruway)
Oleh : SYAHRI RAMADHAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN), ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238-270 tentangPetunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Selain itu Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) juga diatur dalamPeraturan Bupati Efektivitas, Pelaksanaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri [...]
KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs)
Oleh : DEBY MAULANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Asas Perlindungan Anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “SistemPeradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaikuntuk anak. Dalam Putusan Nomor. 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Nomor.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs pelaku anak SF dan RM melakukan tindak pidanakesusilaan di dituntut dalam dua dakwaan dan dip Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Kesusilaan, Anak. [...]
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG PILKADA CALON TUNGGAL
Oleh : Juwandi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2), pasal 52 ayat (2) UU No. 8Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,menyebutkan pelaksanaan pilkada minimal diikuti oleh dua pasang calonkepala daerah. Namun, ditemukan dibeberapa daerah yaitu KabupatenBlitar, Kabupaten Tasiklamaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara,pelaksanaan pilkada diikuti oleh satu calon tunggal. Penelitian ini bertuj - [...]
TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT
Oleh : SULFY WULANDARI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai termasuk suratberharga. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan : Wakafberfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untukkepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun wakafuang di Indonesia belum berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat,kurangnya pemahaman tentang wakaf uang maupun pengelolaanny - [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Penelitian dI Kejaksaan Negeri Idi)
Oleh : ARDIANSAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana asal dari pada tindakpidana pencucian uang (money laundering) secara sederhana pada prinspinyadapat diartikan sebagai suatu proses merubah aset hasil suatu tindak pidana agardapat dinikmati tanpa terdeteksi. Penindakan terhadap para pelaku tindak pidanapencucian uang pada prinsipnya sama dengan tindak pidana lainnya. Salah satutindak pidana asal dari Tindak Pidana, Pencucian Uang, Narkotika [...]
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG TANPA QANUN GAMPONG DI KECAMATAN LANGSA TIMUR (Suatu Penelitian di Gampong Buket Meutuah)
Oleh : M. PERMATA SAKTI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kota Langsa diatur dalamPeraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan danPengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong, Dimana keabsahan BUMG adalah dengan musyawarah di tingkat gampong yang menetapkan dalamQanun Gampong dalam pendirian BUMG, Namun, di Kecamatan Langsa Timur terdapat 8 Gampong dan hanya 3 Gampong ya Pendirian, Badan Usaha Milik Gampong, Qanun Gampong [...]
ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan No.226/Pid.sus/2017/PN-Lgs)
Oleh : MUTIA PARAMITHA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapatmenyebabkan ketergantungan. Pengguna Narkotika merupakan salah satu kejahatan luarbiasa (extra ordinary crime). Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun2009, pela Analisis, Putusan Hakim, Tindak Pidana Narkotika [...]
PELAKSANAAN EKSEKUSI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIPIKAT GANDA (Studi Putusan Nomor 29/G/2016/PTUN-BNA)
Oleh : AFFAN HIDAINI DUHA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah dasar hukumatas penerbitan sertipikat hak milik atas tanah. Namun prakteknya masih banyak ditemui sengketasengketa mengenai sertipikat hak milik ini, salah satunya sertipikat ganda. Kurangnya ketelitiandan adanya itikat buruk dari pihak yang terkait dalam melahirkan sebuah sertipikat hak milikmenjadikan banyak terjadinya sengketa p Sertipikat Ganda, Ganti Rugi, Kantor Pertanahan. [...]
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU ̵ XIV/2016 DALAM HAL KEIKUTSERTAAN CALON KEPALA DAERAH TERPIDANA DIATAS LIMA TAHUN (StudiKasus Di Provinsi Aceh)
Oleh : MIRA SWASTIKA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Dalam penyelenggaraan Pilkada di Aceh menuai pro kontra terkaitpelarangan mantan terpidana di atas lima tahun untuk mencalonkan diri sebagaikepala daerah sebagai mana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga keluarlahPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang mengabulkanpermohonan pemohon secara bersyarat sepanjang Dampak, Putusan Mahkamah Konstitusi, Calon kepala daerah, terpidana [...]
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN (Studi Putusan Nomor196/pid.B/2017/PN-Idi)
Oleh : ZAID AL ADAWI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yangdiatur oleh undang-undang. PeraturanKepalaKepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan PengendalianPenanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republ Tindak Pidana, Penganiayaan Berat, Penyelidikan [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN AKIBAT PEMBERITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH LSM DAN MEDIA ONLINE (Studi Penelitian di Kota Langsa)
Oleh : SEKAR MUSFIRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
LSM merupakan lembaga yang menulis berita harus berdasarkan fakta yangsebenarnya bukan berdasarkan asumsi penerbit berita. Dalam pemberitaan LSM menulis berita dugaan korupsi terhadap Kepala Dinas Syariat Islam Dan KepalaDinas Kebersihan Kota Langsa melaui media online. Apabila LSM menulis suatuberita yang bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya maka dapat dilaporkankepada penegak hukum dan LSM ha Perlindungan, Media Online, Tindak Pidana Korupsi [...]
PENEGAKAN HUKUM WAJIB MENGENAKAN HELM BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR PADA HARI JUM’AT (Studi Penelitian di Kota Langsa)
Oleh : EVI NUR AZIZAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Hukum merupakan pedoman hidup bagi manusia dalam berperilakudan bertindak. Perilaku manusia harus selalu selaras dengan tujuan daripenerapan hukum tersebut.Tujuan-tujuan tersebut merupakan visi hukumterhadap subjek hukum itu sendiri. Dengan melaksanakan hukum tersebut akantercipta suasana yang tertib dan adil dalam kehidupan manusia. Manusia akanterjamin hak-haknya dalam setiap sendi kehidupan yan Penegakan Hukum, Pengendara Sepeda Motor, Helm [...]
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI (Studi Penelitian Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur)
Oleh : CUT KHADIJAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri sejak darikelahirannya. Hal inilah yang diatur secara normatif di Indonesia tentangperlindungan hak konstitusional warga negara mulai dari sejakdilahirkanPentingnya akta kelahiran tertuang dalam Undang-undangNomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5dinyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitasdiri Perlindungan, Hak Anak, Identitas Diri. [...]
PROSES GANTI KERUGIAN LAHAN PTPN-1 UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL LANGSA
Oleh : PUTRI FILZDA ANINDYA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Putri Filzda Anindya 1  Fatimah, S.H., M.H.2 M. Iqbal Asnawi, S.H., M.H. 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun2015 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sertadalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah juga dipakaidalam Peraturan Presi Ganti Kerugian, Pembangunan, Kepentingan Umum [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PT BETAMI YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA SEBAGAI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)
Oleh : SURI YANI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJSmenyebutkan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya danPekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yangdiikuti. Namun PT. BETAMI yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang memilikijumlah 320 tenaga kerja. Namun dari jumlah tersebut, masih ada 17 karyawan belumterdaftar di BPJS seba Penegakan Hukum, Pekerja, Jaminan Sosial [...]