Pusat Bantuan Unggah File ETD : 089514182433
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI HUTAN TAHURA BUKIT BARISAN KABUPATEN KARO
Oleh : Indrawanta | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Hutan Tahura Bukit Barisan di  Kabupaten Tanah Karo seluas 19.850 Ha  dan merupakan kawasan Hutan Konservasi dalam Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi. Namun perbuatan Illegal Logging  terus bertambah dan tercatat kerusakanya sudah mencapai 800 Ha yang sudah digarap oleh para pelaku Illegal Logging, terhadap perbuatan Illegal Logging ters Penegakan hukum, Illegal Logging, Hutan Tahura Bukit Barisan. [...]

LEGALITAS AKTA PENGAKUAN HUTANG NOMOR 47 TANGGAL 22 MEI 2014 ATAS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK NOMOR 155
Oleh : Rini Ayunda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pasal 258 Rbg menyebutkan Grosse Akte Pengakuan Utang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Grosse Akte tersebut harus memenuhi syarat formil, yaitu: grosse Akte tersebut harus merupakan salinan kata demi kata dari Akte Pengakuan Utang yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, memakai kepala &ldquo Legalitas, Akta Pengakuan Hutang, Hak Milik [...]

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
Oleh : Yudistia Hirzi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan langsung kepala daerah oleh masyarakat sebagai perwujudan demokrasi. Pemerintahan Aceh melaksanakan Pilkada pada tahun 2017, Maka jika di kaitkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat  (1) UU RI. Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka Aceh wajib melaksanakan Pilkada pada tahun 2022. Namun disamping itu pemerintah juga membuat UU RI No. 10 Ta Pelaksanaan Pikada serentak Aceh [...]

STUDI ANALISIS PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK OLEH JALLAD TERHADAP PELAKU JINAYAT PEREMPUAN DI KOTA LANGSA
Oleh : Meliani Sucita | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pelaksanaan dari Hukuman cambuk itu sendiri di Atur dalam Peraturan Gubernur No. 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukuman cambuk. Secara khusus dalam peraturan gubernur tersebut mengatur mengenai standarisasi jallad, dimana jallad diwajibkan memperoleh pendidikan dan pelatihan khusus untuk mendapatkan sertifikasi jallad. Selain itu, ditentukan pula jallad laki-laki standarisisasi Jallad , Hukuman cambuk, Pelaku Jinayat Perempuan [...]

PERTANGGUNG JAWABAN KEUCHIK DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI GAMPONG JAWA KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : Siti Hawadis | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Peraturan Menteri Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang  perubahan ketiga atas peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2020 sudah jelas sebagai aturan teknis dalam pengelolaan dana desa untuk menangani pandemi Covid-19 yang berupa Bantuan Langsung Tunai berdasarkan pendap Penyaluran, Bantuan Langsung Tunai, Pertanggungjawaban [...]

PENGGELAPAN SERTIPIKAT TANAH OLEH SALAH SATU PEMILIK UNTUK JAMINAN HUTANG
Oleh : Vebrina Mutiara Hanifah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus yang terjadi dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 47 tanggal 22 Mei 2014. Pengakuan hutang dalam masalah ini berawal dari Nurhasanah mempunyai hutang kepada Rukiah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Disamping itu di dalam akta pengakuan hutang pihak pertama ada memberikan jam Penggelapan, Sertipikat Tanah, Jaminan Hutang [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KONTRAK YANG DIBERHENTIKAN TANPA PROSEDURAL (STUDI PENELITIAN PADA PEMERINTAHAN KOTA LANGSA)
Oleh : Riccy Wiliyanto | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2016)

 
Wewenang pemerintah adalah sebagai penyelenggara pembangunan disegalaaspek termasuk didalamnya adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil danpengangkatan tenaga honorer di daerah. Semenjak disahkannya Undang-UndangKepegawaian Negara yang baru dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara memunculkan berbagai diskursus mengenai reformasi Perlindungan Hukum, Tenaga Kontrak [...]

PELAKSANAAN PENGAWASAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI LANGSA
Oleh : Tuahta Rivaldo Sabaqal Tarigan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Peraturan menggenai diversi terhadap anak diatur di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan mahkamah agung. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk menc Pelaksanaan Diversi, Anak, Penyalah Guna Narkotika [...]

STUDI PERBANDINGAN ASAS LEGALITAS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Oleh : AULIA IKHSAN YUSBI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Asas Legalitas dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas legalitas dalam hukum pidana Islam terdapat pada Al-Qur’an dan Hadist, memliki kekurangan dan kelebihan.
            Tulisan ini bertujuan untuk meng Perbandingan, Asas Legalitas, KUHP, Hukum Pidana Islam [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK PADA MASA COVID-19 (STUDI PENELITIAN PADA SEKOLAH DASAR (SD) DI KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : Syintia Nurcharida | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Berdasar penelitian awal yang dilakukan di 3 (tiga) sekolah yang berbeda yaitu SD Negeri 1 Peutow, SD Negeri 2 Peutow dan SD Negeri Keumuneng Perlindungan Hukum, Hak Pendidikan Anak, Covid-19 [...]

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG (STUDI KASUS DI GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG KEC.LANGSA BARO)
Oleh : Rizky Orlando Anggara | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Tanah merupakan salah satu aset berharga yang bernilai tinggi bagi masyarakat khusunya di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menjelasakan bahwa tanah dapat dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan  orang lain serta badan-badan hukum. Dalam masalah  pesengketaan antar pemilik tanah, tidak jarang para p Efektifitas, Keputusan, Penyelesaian, Sengketa, Perangkat gampong [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA DI KOTA LANGSA
Oleh : Rani Agusty Purba | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Sampah adalah bahan yang tidak terpakai lagi atau bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam, baik yang berasal dari rumah-rumah ataupun dari sisa proses industri. Secara garis besar sampah dapat diartikan sebagai limbah dari sisa aktivitas manusia/masyarakat, yang tidak terpakai, dapat bersifat organik maupun anorganik k Penegakan Hukum, Pelanggaran, dan Sampah [...]

PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DI PERUSAHAN KOLAM RENANG (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Syafa Nabilla | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Upah Minimum Provinsi di atur dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1526/2020 yang menetapkan upah Minimun Propinsi dimana UMP di Aceh sebesar Rp. 3.160.000,- yang ditetapkan. Sementara d Kota Langsa UMP mengacu pada UMP Provinsi. Berdasarkan penelitian awal di 3 (tiga) Kolam Renang di Kota Langsa yaitu Virta Tirta Raya, Royal Water boom dan Mutiara Water Park bah Pembayaran, UMP, Perusahan Kolam Renang [...]

PERANAN TUHA PEUET DALAM PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG (STUDI DI GAMPONG MEURANDEH KOTA LANGSA)
Oleh : TRY YANDHIKA DEO MAULANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Berdasarkan Pasal 39 Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong, Tuha Peuet mempunyai fungsi Legislasi. Namun sebanyak 7 buah Qanun Qampong Meurandeh adalah hasil inisiatif Geuchik Gampong Meurandeh Tuha Peuet kurang berperan aktif. Tujuan penelitian ini adalah   untuk mengetahui peranan tuha peuet dalam pembentukan qanun gampong dan Peranan Tuha Peuet, Pembentukan Qanun Gampong [...]

KETERWAKILAN KAUM PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA TUHA PEUET GAMPONG SESUAI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN LANGSA KOTA, KOTA LANGSA, ACEH)
Oleh : luthfi iza mahendra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Tuha Peuet Gampong adalah salah satu unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong. Tuha Peuet Gampong mempunyai tugas fungsi pengawasan dan menjaga nilai-nilai Adat, mekanisme pembentukan Tuha Peuet berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong menyatakan bahwa dalam penyu Keterwakilan Kaum Perempuan, Sebagai Anggota Tuha Peuet Gampong [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA YANG MEMBAYAR UPAH PEKERJA DI BAWAH UPAH MINIMUM DI KOTA LANGSA
Oleh : DINI AYU SHAFIRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud Pasal 89.Sementara sanksi pidana bagi pengusaha yangtidak membayar upah sesuai dnegan UMP diatur dalam Pasal 185 yang berbunyi Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pas Penegakan Hukum, Upah Pekerja, UMP [...]

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA LAUNDRY DI KOTA LANGSA (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH KOTA LANGSA)
Oleh : FITRIANI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Berdasarkan Undang-undangdalam Pasal 7 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha mengenai tanggung jawab para pelaku usaha yang apabila para konsumen atau pengguna barang dan/atau jasa wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami konsumennya dalam penggunaan barang dan/atau jasa oleh mereka para pelaku usaha. Perlindungan Hukum, Jasa, Laundry [...]

PELAKSANAAN ZAKAT USAHA KOLAM RENANG OLEH BAITUL MAL KOTA LANGSA
Oleh : Cut Astari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Baitul Mal adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat. Pasal 98 ayat (4) huruf e Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menegaskan Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 Pelaksanaan, Zakat, Kolam Renang [...]

PERLINDUNGAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI HADAPAN PERANGKAT GAMPONG ALUE DUA BAKARAN BATE KECAMATAN LANGSA BARO
Oleh : Novi angriani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria ditentukan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan dengan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menegaskan setiap per Perlindungan Hukum, Jual Beli, Di hadapan Perangkat Gampong. [...]

PENGUMPULAN ZAKAT USAHA DAGANG DI KOTA LANGSA OLEH BAITUL MAL
Oleh : Krismuliana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

atas peraturan daerah didalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan sebagai salah satu pendapatan daerah Aceh dan badan hukum atau usaha dagang yang tidak membayar zakat perdagangannya ke Baitul Mal yang hasil perdagangannya sudah mencapai nisab zakat dan haul nyaBerkaitan dengan itu, memiliki tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahu Baitul Mal, Penumpulan Zakat, Usaha Dagang Di Kota Langsa [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT SPEED HUMP YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN (STUDI PENELITIAN KOTA LANGSA)
Oleh : Robbi zikri | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pembuatan alat pengendali kecepatan (speed hump) di kota langsa saat ini semua di buat oleh warga tanpa izin dari dinas perhubungan kota langsa dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Keputusan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 dengan spesifikasi Speed Hump yang aman dan tidak mengancam keselamatan pengguna jalan.Penulisan ini be Penegakan Hukum, Alat Pengendali Kecepatan, Speed Hump. [...]

IMPLEMENTASI DUKUNGAN KESEHATAN TERHADAP TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM PENAHANAN PENYIDIKAN PADA MASA COVID-19 (STUDI PENELITIAN DI POLRES LANGKAT)
Oleh : Kiki Adek Rahayu | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Implementasi dukungan kesehatan terhadap tersangka dan terdakwa dalam penahanan tidak dapat terpenuhi di rumah tahanan Polres Langkat semenjak adanya wabah Covid-19 pada Maret 2020. Seharusnya dukungan kesehatan tersangka dan terdakwa lebih ditingkatkan untuk mencegah terjangkitnya Covid-19, namun karena terdapat permasalahan over capacity di rumah tahanan Polres La Dukungan Kesehatan, Tersangka dan Terdakwa, Penahanan [...]

ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI PERZINAHAN DITINJAU MENURUT QANUN ACARA JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP
Oleh : Nova angriana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Kekhususannya aceh memiliki aturan pidana dan aturan Acara Pidana tersendiri, aturan pidana di aceh diatur dalam  Qanun 6 tahun 2014 tentang Jinayat dan hukum acara pidananya di atur dalam ketentuan  Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.  Dalam ketentuan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat Pengakuan, Alat Bukti, Perzinahan. [...]

KAJIAN HUKUM PEMBERIAN ASIMILASI PADA NARAPIDANA NOMOR PERKARA 10/PID.SUS/2019/PN LGS
Oleh : Siti Maghfirah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 mengatur setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat diberikan asimilasi apabila telah menjalani ½ masa pid Asimilasi, Narapidana, Covid-19 [...]

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN KEUNTUNGAN ANUITAS PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BTN SYARI'AH CABANG KOTA LANGSA
Oleh : Dela Safira | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Salah satu bentuk kegiatan usaha pada Perbankan Syari’ah yang paling diminati yaitu akad murabahah. Profit yang didapatkan dari akad murabahah adalah keuntungan (margin). Dalam penarikan keuntungan (margin) pada pembiayaan murabahah dapat menggunakan beberapa metode seperti metode menurun/sliding, rata-rata, flat dan anuitas. Tetapi yang sering digunakan yaitu Kajian Hukum, Keuntungan Anuitas, Pembiayaan Murabahah [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 106 (4) HURUF A DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT LANGSA
Oleh : Hendra Saputra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2016)

Di dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan Angkutan Jalan Raya berbunyi : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan. Dan bagi yang melanggar akandipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500. Penegakan Hukum, Pelanggaran, Polisi [...]

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK TERHADAP PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA PADA TINGKAT KEPOLISIAN
Oleh : Muhammad Nazar | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pasal 112 KUHAP ditentukan tempat pemeriksaan Tersangka yaitu di tempat kedudukan Penyidik, sedangkan dalam Pasal 113 KUHAP dibuka kemungkinan dilakukannya pemeriksaan di tempat kediaman Tersangka. Namun perkara Laporan Polisi Nomor: LP/69/Res.1.6./VI/2020/ SPKT, penyidik melakukan penghentian sementara dengan alasan beberapa saksi yang ingin dimintai keterangannya Pelaksanaan, Penyidik, Pemeriksaan Saksi [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGOPERASIAN BECAK BERMOTOR YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN DI KOTA LANGSA
Oleh : Dicky Ardianto | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Becak Bermotor di Kota Langsa diatur di dalam Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Izin Pengoperasian Becak Bermotor dalam Kota Langsa.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang menjadi dasar hukum operasional dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang saat ini berlaku di Indonesia.Berdasarkan data yang di dap Penegakan Hukum, Becak Bermotor, Kota Langsa [...]

LEGALITAS AKTA NIKAH TANPA PERSETUJUAN ISTRI PERTAMA (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : Annissa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja urusan ggama kecamatan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas KUA kecamatan menyelenggarakan fungsi pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan Pelaporan nikah dan rujuk. Namun terkait kasus legalitas akta nikah tanpa persetujuan istri pertama pada kasus Legalitas Akta Nikah [...]

KAJIAN YURIDIS BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017
Oleh : leli yanti | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Bedasarkan putusan Mahkamah konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merubah batas minimum usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 kemudian DPR mengesahkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang isi pasal 7 ayat (1) tersebut mengatakan bahwa ”perkawinan hanya diizinkan bila pihak pr Batas usia perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi [...]

Kembali ke atas!