Pencarian
089514182433
PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA DELIK PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
Oleh : Rahman Apriandi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Penghinaan presiden yang tersebut dalam ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana menegaskan bahwa “Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”. Namun ketentuan te Perbandingan Hukum, Penghinaan, Presiden [...]
AKIBAT HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh : Liza Azrika | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mengacu pada ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Prinsip perkawinan menurut undang-undang adalah monogami, di mana seorang pria hanya boleh memiliki sa Akibat Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan [...]
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI
Oleh : Nurul Husna | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, tujuan Undang-Undang perkawinan adalah mengatur batas usia dalam melakukan perkawinan guna menekan angka perkawinan pada anak. Namun, pada kenyata Analisis, Penetapan Permohonan, Dispensasi Kawin [...]
PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP TERPIDANA PADA PERKARA NOMOR 82/PID.B/PN LSK
Oleh : SALSABILA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Eksekusi dalam Hukum Pidana Sehubungan dengan Menjalankan Putusan Hakim, putusan Pengadilan Negeri (PN) baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan hukum tetap. Namun pada kenyataannya, terpidana tindak penadahan dalam perkara nomor 82/Pid.B/2023/PN.Lsk atas nama Muhammad Aidil Akbar Bin Ansar yang telah divonis 3 (tiga) bulan penjara atau setara dengan 9 Pelaksanaan, Eksekusi, Terpidana. [...]
ANALISIS TERHADAP PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Oleh : Selvia Willia Dani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun dalam Undang-Undang ini telah dengan tegas menyatakan mengenai batasan usia dalam perkawinan. Dalam Hukum Islam tidak ada diatur tentang batas usia untuk melakukan perkawinan. Namun, Hukum Islam mensyaratkan untuk melak Batas Usia, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam [...]
ANALISIS PUTUSAN JARIMAH LIWATH DENGAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 10/JN/2022/MS.LGS
Oleh : Puja Efrita | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh Syari’at Islam), pelaku jarimah dan ‘uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Seorang terdakwa atas nama Agus Handika telah melakukan Pelecehan Seksual terhadap seorang anak laki-laki. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 T Analisis, Jarimah Liwath, Anak. [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DANA DESA BUMG OLEH KEUCHIK DI DESA BLANG AWE KEC. MADAT ACEH TIMUR
Oleh : Teuku Nyak Arief | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Penggelapan dalam jabatan merupakan perbuatan kepemilikan sesuatu oleh seseorang dengan sengaja dan melawan hukum atas barang yang dipercayakan padanya yang sesuatu tersebut diperoleh karena jabatan, dan perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan korupsi, Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Pertanggungjawaban, Pelaku, Penggelapan Dana BUMG [...]
PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TEMPAT USAHA DI JALAN AHMAD YANI NO. 9 KOTA LANGSA
Oleh : Muhammad Irfan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Suatu perjanjian hendaklah berdasarkan itikad baik dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang disepakati bersama, asas itikad baik diatur dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian sewa-menyewa Perjanjian,Sewa-Menyewa,Asas Itikad Baik,Tempat Usaha. [...]
PERBANDINGAN TIM SELEKSI LEMBAGA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANTARA DAERAH ACEH DAN NASIONAL
Oleh : Muna Aulia Tiba | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Penyelenggaraan Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Pasal 25E UUD NRI tahun 1945. Merujuk pada Pasal 22 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang Pembentukan Tim Seleksi, dengan jumlah maksimal 11 orang dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Sementara itu, di Aceh berdasarkan ketentuan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2 Perbandingan, Tim Seleksi, Lembaga Penyelenggara Pemilhan Umum [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM ASPEK KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA MEDAN)
Oleh : ZUHDI ZEIN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Kemajuan teknologi berkembang sangat pesat hingga kini, hal ini membuat masyarakat menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan sehari-hari, namun seiring dengan perkembangannya terdapat pula resiko yang ditimbulkannya seperti terjadinya tindak pidana peretasan atau yang disebut cybercrime, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Meskipun telah ada peratu Penegakan Hukum, Perlindungan Data Pribadi, Cybercrime [...]
EFEKTIVITAS TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN MAHASISWA WIRAUSAHA (P2MW) (STUDI PENELITIAN DI UNIVERSITAS SAMUDRA)
Oleh : Odilia Kur'ain | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Kemendikbudristek meluncurkan program pembinaan mahasiswa wirausaha (P2MW) mendukung ketercapaian indikator kerja utama (IKU) perguruan tinggi dan membantu pengangkatan kapasitas perguruan tinggi dalam pembinaan kewirausahaan yang diawali dengan pengembangan kewirausahaan yang inovatif di Indonesia, Di Universitas Samudra terdapat pelaksanaan Program Pembinaan Mahas Efektivitas, Pelaksanaan, Program P2MW [...]
KAJIAN YURIDIS KOMUTASI HUKUMAN MATI PADA PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
Oleh : Ganang Renaldi Fadila | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Perubahan hukuman mati menjadi hukuman mati dengan masa percobaan merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mencegah dan menghentikan praktik penyiksaan, Pasal 100 ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa Komutasi Hukuman Mati [...]
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN HUTANG KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KUALASIMPANG UNIT PERBATASAN
Oleh : Lisa Maolida | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2015)Dalam perjanjian kredit, kewajiban kreditur menyerahkan dana atau uang yang diperjanjikan kepada debitur dengan hak menerima kembali uang tersebut dari debitur sesuai pada waktu yang telah ditentukan dengan disertai bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun dalam pe Kredit Usaha Rakyat, Hutang, Bank [...]
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (DITINJAU DARI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014)
Oleh : Muslima Ramaita | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Kekerasan seksual sering terjadi dalam kehidupan sehari hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Kekerasan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini. Semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdamp Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi. [...]
PENEGAKAN QANUN KOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN
Oleh : Andika Putra Pratama | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sementara itu di Kota Langsa sudah ada yang mengatur tentang gelandangan, pengemis dan anak jalan yang diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 8 tahun 2019 tentan Penegakan Qanun, Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan [...]
KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
Oleh : T. MUHAMMAD ZAKI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Pada perkara dalam peradilan perdata, tujuan utama dalam proses pembuktian dengan kebenaran formil (formeel waarheid). Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW yang pada pokoknya menjelaskan alat bukti perdata hanya 5 yaitu Surat, Saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah dan keterangan ahli tidak termasuk dalam alat bukti. Namun Pasal 154 ayat (2) Kajian Hukum, Kedudukan Ahli, Perkara Perdata. [...]
PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : RINA SUNITA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2013)Pasal 14 Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya, dimana peran LSM sebagai pendamping bagi masyarakat.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebabnya terjadinya tin Peranan, Perlindungan [...]
TINJAUAN HUKUM PEMBAHARUAN DATA IDENTITAS KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TELAH BERALIH HAK AKIBAT JUAL BELI (STUDI KASUS DI GAMPONG KEUMUNENG HULU, KECAMATAN BIREM BAYEUN, KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : Eka Nabila | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, atau perbuatan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak atas tanah. Jual beli tanah merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai di Gampong Keumuneng Hulu, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, masyarakat sebelum melakukan jual beli tanah, Pembaharuan Data Identitas Kepemilikan Tanah Dan Bangunan, Beralih Hak , Jual Beli [...]
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KAMPUNG SUKA RAMAI DUA KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG TERHADAP PERNIKAHAN SIRI
Oleh : Novia Rahmidan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Pernikahan siri yang dilakukan oleh mas Kesadaran Hukum, pernikahan Siri [...]
PENYELESAIAN PERKARA ADAT MELALUI PERADILAN ADAT DI KAMPUNG SUKARAMAI KECAMATAN SEURUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : Lilis marlina | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang kehidupan adat dan istiadat Pasal 13 (3) berbunyi “aparat penegak hukum memberikan kesempat Evaluasi, Penyelesaian Perkara, Peradilan Adat [...]
TANGGUNGJAWAB TERHADAP PENYELESAIAN HUTANG BERSAMA PASCA TERJADI PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN LANGSA KOTA)
Oleh : Rinatul zahara | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang mencerai. Setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga tersebut telah selesai semuanya, tapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan seperti hutang bersama. Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakuka Pertanggungjawaban, Hutang Bersama, Pasca Perceraian [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN ACEH TAMIANG AKIBAT PERAMBAHAN HUTAN MANGROVE YANG TIDAK TERKENDALI
Oleh : Rifany | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Hutan mangrove merupakan salah satu hutan yang harus dilindungi dan dijaga kelestariannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki hutan mangrove seluas lebih kurang 22.000 hektar. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah menerbitkan berbagai peraturan penertiban larangan penebangan h Perlindungan Hukum, Masyarakat Pesisir, Perambahan Hutan Mangrove. [...]
GANTI KERUGIAN AKIBAT PENCURIAN TERNAK KAMBING DIDESA SUKARAMAI DUA KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPATUTAN
Oleh : cut rafika mauliza | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain Ganti Kerugian, Pencuri Ternak, Azas Kepatutan. [...]
KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI PENELITIAN DI DESA SUKARAMAI DUA KEC. SERUWAY KAB. ACEH TAMIANG)
Oleh : Ade Aprillia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Hak nafkah anak merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan seorang anak untuk memenuhi kehidupannya seperti biaya hidup, pendidikan, sandang, dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Nafkah setelah bercerai menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami, namun dalam praktiknya yang terjadi di Desa Sukaramai Dua tidak terlaksana dengan baik. Hal ini tidak sejalan dengan apa Kewajiban, Nafkah Anak, Pasca Perceraian, Undang-Undang [...]
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL KEBUN DI DESA SUKARAMAI DUA KECAMATAN SERUWAY
Oleh : Anggie Thania Asmi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Berdasarkan Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat Dan Instiadat menyebutkan, peradilan adat berwenang menyelesaikan 18 perselisihan/sengketa adat salah satunya pencurian ringan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang terdapat 23 kasus pencurian ringan hasil kebun, 5 kasus yang dis Efektivitas penyelesaian tindak pidana, pencurian, Qanun Aceh [...]
PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR (PERJUDIAN) DI GAMPONG ALUE CANANG, KECAMATAN BIREM BAYEUN, KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : Mazaya Sadrina | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Judi/maisir merupakan tindak pidana yang menjadi penyakit dikalangan masyarakat. Judi/maisir di provinsi aceh diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan perkembangan zaman sekarang banyak masyarakat yang kini melakukan judi via online juga. Kenyataannya Qanun, Jinayat, Tindak Pidana Maisir (Perjudian) [...]
ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP TINDAKAN REPRESIF KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN SUPORTER PADA TRAGEDI KANJURUHAN
Oleh : Surya Madhan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Permainan sepakbola adalah salah satu cabang olahraga yang sangat populer dan banyak digemari disemua kalangan, dalam permainan sepak bola juga tidak terlepas dari yang namanya supporter. Suporter sepak bola adalah sekumpulan masyarakat yang memberikan dukungan terhadap klub sepak bola tertentu. Suporter memberikan dukungan dengan cara datang ke suatu stadion disaat Kepolisian, Suporter, Kanjuruhan [...]
PENGANGKATAN ANAK DI DESA SUKARAMAI DUA MENURUT HUKUM ISLAM
Oleh : Dewi Eryan Yustisia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua a Pengangkatan Anak, Hukum Islam, Desa Sukaramai Dua [...]
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLUASAN ASAS LEGALITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
Oleh : DOLY FEBRIAN RIZKI HARAHAP | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Hukum masyarakat saat ini mengikuti perkembangan yang lainnya. hukum pidana merupakan asas legalitas yang menyatakan pidana materil dan formil. Hukum yang terjadi mengalami perubahan yang berkembang. Dengan adanya ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP tersebut maka seseorang dapat dituntut dan dipidana atas dasar hukum yang hidup di dalam masyarakat meskipun Analisis Yuridis, Perluasan Asas Legalitas, KUHP-2023 [...]
EFEKTIVITAS PERADILAN ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI GAMPONG ALUE CANANG KEC. BIREM BAYEUN KAB. ACEH TIMUR)
Oleh : MUHAMMAD WAHYU SIREGAR | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Penegakan hukum melalui peradilan informal adalah bentuk kearifan lokal masyarakat. Aceh salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan yaitu di bidang adat dan istiadat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengakui unsur terkecil dalam lembaga adat yaitu Gampong. Dalam menjaga nilai adat istiadat, pemerintah Efektivitas, Peradilan Adat, Pencurian Oleh Anak [...]
