Pencarian
089514182433
KAJIAN YURIDIS KOMUTASI HUKUMAN MATI PADA PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
Oleh : Ganang Renaldi Fadila | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Perubahan hukuman mati menjadi hukuman mati dengan masa percobaan merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mencegah dan menghentikan praktik penyiksaan, Pasal 100 ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa Komutasi Hukuman Mati [...]
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN HUTANG KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KUALASIMPANG UNIT PERBATASAN
Oleh : Lisa Maolida | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2015)Dalam perjanjian kredit, kewajiban kreditur menyerahkan dana atau uang yang diperjanjikan kepada debitur dengan hak menerima kembali uang tersebut dari debitur sesuai pada waktu yang telah ditentukan dengan disertai bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun dalam pe Kredit Usaha Rakyat, Hutang, Bank [...]
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (DITINJAU DARI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014)
Oleh : Muslima Ramaita | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Kekerasan seksual sering terjadi dalam kehidupan sehari hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Kekerasan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini. Semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdamp Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi. [...]
KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
Oleh : T. MUHAMMAD ZAKI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Pada perkara dalam peradilan perdata, tujuan utama dalam proses pembuktian dengan kebenaran formil (formeel waarheid). Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW yang pada pokoknya menjelaskan alat bukti perdata hanya 5 yaitu Surat, Saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah dan keterangan ahli tidak termasuk dalam alat bukti. Namun Pasal 154 ayat (2) Kajian Hukum, Kedudukan Ahli, Perkara Perdata. [...]
PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : RINA SUNITA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2013)Pasal 14 Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya, dimana peran LSM sebagai pendamping bagi masyarakat.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebabnya terjadinya tin Peranan, Perlindungan [...]
TINJAUAN HUKUM PEMBAHARUAN DATA IDENTITAS KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN YANG TELAH BERALIH HAK AKIBAT JUAL BELI (STUDI KASUS DI GAMPONG KEUMUNENG HULU, KECAMATAN BIREM BAYEUN, KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : Eka Nabila | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, atau perbuatan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak atas tanah. Jual beli tanah merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai di Gampong Keumuneng Hulu, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, masyarakat sebelum melakukan jual beli tanah, Pembaharuan Data Identitas Kepemilikan Tanah Dan Bangunan, Beralih Hak , Jual Beli [...]
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KAMPUNG SUKA RAMAI DUA KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG TERHADAP PERNIKAHAN SIRI
Oleh : Novia Rahmidan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Pernikahan siri yang dilakukan oleh mas Kesadaran Hukum, pernikahan Siri [...]
PENYELESAIAN PERKARA ADAT MELALUI PERADILAN ADAT DI KAMPUNG SUKARAMAI KECAMATAN SEURUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : Lilis marlina | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang kehidupan adat dan istiadat Pasal 13 (3) berbunyi “aparat penegak hukum memberikan kesempat Evaluasi, Penyelesaian Perkara, Peradilan Adat [...]
TANGGUNGJAWAB TERHADAP PENYELESAIAN HUTANG BERSAMA PASCA TERJADI PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN LANGSA KOTA)
Oleh : Rinatul zahara | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang mencerai. Setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga tersebut telah selesai semuanya, tapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan seperti hutang bersama. Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakuka Pertanggungjawaban, Hutang Bersama, Pasca Perceraian [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN ACEH TAMIANG AKIBAT PERAMBAHAN HUTAN MANGROVE YANG TIDAK TERKENDALI
Oleh : Rifany | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Hutan mangrove merupakan salah satu hutan yang harus dilindungi dan dijaga kelestariannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki hutan mangrove seluas lebih kurang 22.000 hektar. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah menerbitkan berbagai peraturan penertiban larangan penebangan h Perlindungan Hukum, Masyarakat Pesisir, Perambahan Hutan Mangrove. [...]
GANTI KERUGIAN AKIBAT PENCURIAN TERNAK KAMBING DIDESA SUKARAMAI DUA KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPATUTAN
Oleh : cut rafika mauliza | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain Ganti Kerugian, Pencuri Ternak, Azas Kepatutan. [...]
KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI PENELITIAN DI DESA SUKARAMAI DUA KEC. SERUWAY KAB. ACEH TAMIANG)
Oleh : Ade Aprillia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Hak nafkah anak merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan seorang anak untuk memenuhi kehidupannya seperti biaya hidup, pendidikan, sandang, dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Nafkah setelah bercerai menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami, namun dalam praktiknya yang terjadi di Desa Sukaramai Dua tidak terlaksana dengan baik. Hal ini tidak sejalan dengan apa Kewajiban, Nafkah Anak, Pasca Perceraian, Undang-Undang [...]
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL KEBUN DI DESA SUKARAMAI DUA KECAMATAN SERUWAY
Oleh : Anggie Thania Asmi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Berdasarkan Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat Dan Instiadat menyebutkan, peradilan adat berwenang menyelesaikan 18 perselisihan/sengketa adat salah satunya pencurian ringan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang terdapat 23 kasus pencurian ringan hasil kebun, 5 kasus yang dis Efektivitas penyelesaian tindak pidana, pencurian, Qanun Aceh [...]
ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP TINDAKAN REPRESIF KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN SUPORTER PADA TRAGEDI KANJURUHAN
Oleh : Surya Madhan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Permainan sepakbola adalah salah satu cabang olahraga yang sangat populer dan banyak digemari disemua kalangan, dalam permainan sepak bola juga tidak terlepas dari yang namanya supporter. Suporter sepak bola adalah sekumpulan masyarakat yang memberikan dukungan terhadap klub sepak bola tertentu. Suporter memberikan dukungan dengan cara datang ke suatu stadion disaat Kepolisian, Suporter, Kanjuruhan [...]
PENGANGKATAN ANAK DI DESA SUKARAMAI DUA MENURUT HUKUM ISLAM
Oleh : Dewi Eryan Yustisia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua a Pengangkatan Anak, Hukum Islam, Desa Sukaramai Dua [...]
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLUASAN ASAS LEGALITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
Oleh : DOLY FEBRIAN RIZKI HARAHAP | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Hukum masyarakat saat ini mengikuti perkembangan yang lainnya. hukum pidana merupakan asas legalitas yang menyatakan pidana materil dan formil. Hukum yang terjadi mengalami perubahan yang berkembang. Dengan adanya ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP tersebut maka seseorang dapat dituntut dan dipidana atas dasar hukum yang hidup di dalam masyarakat meskipun Analisis Yuridis, Perluasan Asas Legalitas, KUHP-2023 [...]
EFEKTIVITAS PERADILAN ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI GAMPONG ALUE CANANG KEC. BIREM BAYEUN KAB. ACEH TIMUR)
Oleh : MUHAMMAD WAHYU SIREGAR | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Penegakan hukum melalui peradilan informal adalah bentuk kearifan lokal masyarakat. Aceh salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan yaitu di bidang adat dan istiadat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengakui unsur terkecil dalam lembaga adat yaitu Gampong. Dalam menjaga nilai adat istiadat, pemerintah Efektivitas, Peradilan Adat, Pencurian Oleh Anak [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK DI GAMPONG ALUE CANANG KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : SHALSA NUR FARADILLA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Pasal 9 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran, hal ini harus terpenuhi karena merupakan hak dasar anak, dimana hak atas pendidikan anak mnjadi tanggungjawab Penyelenggara Perlindungan Anak, tetapi di Desa Alue Canang mas Perlindungan Hukum, Hak Pendidikan Anak, Gampong Alue Canang [...]
KEKUATAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN SECARA ADAT DI DESA SUKARAMAI DUA KECAMATAN SERUWAY (STUDI KASUS DI DESA SUKARAMAI DUA)
Oleh : syarifah umara alatas | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang hak nya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan memebesar kan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tu Kekuatan Hukum, Pengangkatan Anak, Adat [...]
LEGITIMASI SURAT KETERANGAN HIBAH TERHADAP HUKUM WARIS OLEH AHLI WARIS MENURUT WARIS ISLAM (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG PEUTOW KEC. BIREM BAYEUN, KAB. ACEH TIMUR)
Oleh : Ajeng Agustian | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Hibah hanya dilakukan oleh orang yang masih hidup, dimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata yang mengatakan hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, Undang-undang tidak mengakui lain-lain hi Hibah, Legitimasi, Warisan, PPAT, Upaya. [...]
PROSEDUR BALIK NAMA SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK SECARA MANDIRI
Oleh : Agustini samosir | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Balik nama sertifikat tanah hak milik diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah setiap pengurusan balik nama sertifikat tanah harus melalui pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Sementara itu berdasarkan kebijakan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (BPN) mensosialisasikan kepada masyarakat apab Prosedur, Balik Nama, PPAT, Mandiri [...]
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK MILIK UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN ALTERNATIF DITINJAU DARI FUNGSI SOSIAL ATAS TANAH (STUDI KASUS DI GAMPONG SUKAJADI KEBUN IRENG)
Oleh : Ramadhana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Setiap tanah memiliki fungsi sosial, sehingga antara tanah dan kegiatan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Salah satu sengketa yang terjadi di Dusun Merak Makmur, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Antara salah satu warga dengan Pihak Gampong. Pokok sengketa adalah akses jalan Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Ganti Rugi [...]
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LANGSA DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PELAJAR (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : M. Yusuf | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Tindak Pidana Narkotika adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seseorang. Peran Badan Narkotika Nasional yaitu unt Peran BNNK, Penyalahguna Narkotika, Pelajar. [...]
PERAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (STUDI PENELITIAN DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT DI PANGKALAN BRANDAN)
Oleh : FATIMAH AZ-ZAHRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Tindak pidana selalu terjadi dan datang tanpa kenal waktu dengan jumlah yang tidak bisa diprediksi sama sekali, sehingga Kejaksaan Negeri Langkat perlu bekerja cepat sesuai batasan waktu penanganan perkara. Untuk mengatasi hal tersebut Kejaksaan Agung membentuk Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan agar dapat bekerja dengan maksimal. Tujuan penelitian Peran, Cabang Kejaksaan Negeri, Tindak Pidana [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI GAMPONG KEUMUNENG HULU, KEC.BIREM BAYEUN, KAB. ACEH TIMUR
Oleh : Andri saprijal | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Tindak pidana illegal logging merupakan salah satu kejahatan luar biasa dibidang kehutanan, Hutan yang seharusnya menjadi sistem penyangga kehidupan manusia terancam oleh aktifitas illegal logging yang dilakukan oleh manusia. Hal ini sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hu Pengaturan Hukum, Penegakan Hukum, Illegal Logging [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN POLLUNG, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)
Oleh : Robertus Ricky Asido Lumban gaol | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Kedudukan janda sebagai ahli waris, menjadi masalah yang serius dalam hukum adat batak toba. Pasal 832 KUH Perdata bahwa janda atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya menjadi salah satu ahli waris dari suaminya. Dalam adat Batak Toba apabila putusnya perkawinan disebakan karena meninggalnya suami, maka timbullah persoalan waris dari pemeliharan atas anak, janda Perlindungan Hukum, Janda, Hukum Waris Adat Batak Toba [...]
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ZAKAT DI ACEH PASCA BERLAKUNYA QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL
Oleh : INTAN NURHALIZA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang. Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan dalam Pasal 157 ayat (1) Qanun Aceh Analisis Hukum, Inconsistensi, Penggelapan Zakat [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG MELALAIKAN WAJIB LAPOR ANAKNYA PECANDU NARKOTIKA (STUDI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TIMUR)
Oleh : SAMSUL KAMAL | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2017)Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit. dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabiltasi sosial yang ditunjuk oleh Pernerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau melalui rehabilitasi me PENEGAKAN HUKUM, WAJIB LAPOR, PECANDU NARKOTIKA [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DICERAIKAN DIBAWAH TANGAN DI GAMPONG KEUMUNENG HULU
Oleh : Dara tanisa diva | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Di Indonesia, cerai atau talak di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya. Sebagaimana Pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menegaskan bahwa perceraian harus dilaksanakan di depan pengadilan. Adapun kasus yang terjadi di Gampong Keumuneng Hulu telah terjadi perceraian di bawah tangan. Dimana su Perlindungan Hukum, Istri, Cerai Bawah Tangan [...]
PENERAPAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA
Oleh : Emil Salim | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2013)Rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat memiliki kewajiban dalam pengelolaan limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan rumah sakit berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Sakit. Namun penerapannya RSUD Kota Langsa kurang memperhatikan pen PENERAPAN, PENGELOLAAN, LIMBAH B3, RUMAH SAKIT [...]
