Pusat Bantuan Unggah File ETD : 089514182433
3429 Data Penelitian Mahasiswa tersimpan
41796 File Mahasiswa
Berhasil Ter-unggah
Hasil Validasi
Lebih detail
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENIRUAN MEREK DAN PATEN DALAM PROSES PENDAFTARAN HAK ATAS PRODUK SIRUP MANGROVE
Oleh : Della Alrit | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Gampong Kuala Langsa memproduksi Sirup Mangrove yang dikelola ibu-ibu PKK merupakan hasil home industry dan memiliki izin produksi dengan Nomor. 213117307010623 dan sedang mendaftarkan produknya untuk di patenkan. Namun terdapat salah satu pihak memproduksi Sirup Mangrove, pihak tersebut meniru kualitas dan rasa dari sirup mangrove yang di produksi oleh Kelompok Pengrajin Kuala Maju. Pihak ters Perlindungan Hukum, Hak Merek dan Paten, Sirup mangrove. [...]

HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PEMBERIAN JASA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh : Depi junita | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 mengalami perubahan dalam lingkup hak dan kewajiban konsultan kekayaan intelektual, khususnya dalam hal pemberian pelayanan, permohonan, dan penyelesaian administrasi terkait hak kekayaan intelektual. Dimana ruang lingkup pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 merujuk pada konsultasi dalam bidang desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, Hak dan Kewajiban, Konsultan, Hak Kekayaan Intelektual [...]

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBAKARAN POLSEK OLEH MASSA DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : Rini anggeraini | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

Pembakaran Polsek oleh masyarakat tentunya memiliki nilai dan citra yang buruk oleh masyarakat kepada pihak aparat penegak hukum khususnya Polsek Bendahara. Kejadian tersebut berawal dari penangkapan seseorang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) namun dalam hal ini pihak kepolisian dari anggota Polsek menembak orang tersebut setelah di tangkap dengan alasa Kriminologi, Pembakaran Massa [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARTU IDENTITAS ANAK (STUDI PENELITIAN PB. TUNONG KECAMATAN LANGSA BARO LANGSA)
Oleh : M. GUSTI ARMAYANDA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

         Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Bahwa KIA merupakan identitas resmi sebagai bukti diri anak yang berusiakurang dari tujuh belas tahun. Di Gampong Paya Bujuk Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa masih banyak anak-anak yang belum berumur 17 tahun yang belum memiliki K Perlindungan, Hukum, KIA [...]

PERBANDINGAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
Oleh : Meida Mira | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Delik pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang menjatuhkan hak asasi manusia oleh karenanya delik pembunuhan ini diatur dalam KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap nyawa manusia. Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 hukuman bagi pelaku pembunuhan yaitu qishas, hukuman cambuk dan denda, sedangkan hukum positif yaitu pidananya diatur dalam Pasal 338-350 KUHP den Perbandingan Sanksi, Pembunuhan, KUHP dan Qanun Jinayat [...]

ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN PERKARA NOMOR 22/JN/2020/MS.JTH DENGAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 7/JN/2021/MS.ACEH
Oleh : Irfina Assughra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Terdapat 2 (dua) putusan yang berbeda pada perkara yang sama tentang jarimah pemerkosaan yaitu dalam persidangan tingkat pertama dengan putusan perkara Nomor 22/JN/2020/MS.Jth dan persidangan tingkat banding yaitu dalam putusan perkara Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh. Dalam perkara Nomor 22/JN/2020/MS.Jth Terdakwa sebagai pelaku jarimah pemerkosaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan hakim melakuk Disparitas, Putusan,Jarimah Pemerkosaan [...]

PEMBERIAN HAK KONPENSASI TERHADAP PENERIMA VAKSIN COVID–19 YANG MENIMBULKAN EFEK NEGATIF OLEH PEMERINTAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : REYNA SALSABILA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Vaksin sinovac menimbulkan efek Negatif seperti yang terjadi di Desa Balai Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, pada 27 September 2021 atas nama Putri Rahmah Aidar umur 17 Tahun mengalami lumpuh, mata kabur, dan Alzheimer (pelupa) usai menerima suntik vaksin sinovac tahap kepertama. Pasal 15B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 menegaskan “Dalam hal terdapat kasus kejad Hak Konpensasi, Penerima Vaksin Covid-19, Efek Negatif. [...]

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT KARO DITINJAU DARI INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Oleh : Raudah Sri Nony Syahfitri | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Masyarakat Hukum Adat Batak Karo Masih menganut sisitem patrilineal yang mengikuti garis keturunan ayah, dan hak mewarisi ada pada anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak menjadi ahli waris dn tidak mendapatkan harta warisan, ada kala anak perempuan mendapat warisan apabila diberi oleh keluarganya berdasarkan “kekelengen” atau kesayangan dari sauda Warisan, Adat Karo, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 [...]

PERANAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL
Oleh : Muhammad Gusno | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Menurut Hukum acara pidana terdapat salah satu asas umum yaitu asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan asas ini guna menjamin hak pelaku tindak pidana untuk dianggap tidak bersalah selama belum adanya putusan hakim yang ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Namun dengan p Peranan, Asas Praduga Tak Bersalah, Pelaku Tindak Pidana [...]

KEWENANGAN MENGADILI KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PASCA PEMBERLAKUAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
Oleh : Miza Nul Hakim | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Pasal 75 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat menyatakan qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan, artinya mulai Tahun 2015 qanun ini mulai diterapkan dalam penegakan hukum termasuk tindak pidana pelecehan seksual yang diatur pada Pasal 46 yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk pal Kompetensi, Pengadilan Negeri, Pelecehan Seksual [...]

PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PADA PENYEDIA SARANA PROSTITUSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
Oleh : Al Syahril | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Tindak Pidana Penyedia Sarana Prostitusi menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diatur di dalam Pasal 33 ayat (3). Tindak Pidana Penyedia Sarana Prostitusi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dari dua peraturan di atas, terdapat perbedaan dan mengenai tindak pidana penyedia sarana prostitusi antara Qanu KUHP, Qanun, Perbandingan Sanksi [...]

PEMBUKTIAN TERHADAP PELANGGAR WAJIB SHOLAT JUM’AT DITINJAU DARI PASAL 21 AYAT (1) QANUN PROVINSI NAD NOMOR 11 TAHUN 2002
Oleh : Ali iqbal | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Pasal 8 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang PelaksanaanSyariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam menegaskan bahwa“Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar’i wajib menunaikan shalatJum’at”, kemudian dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa“Barang siapa tidak melaksanakan shalat jum’at ti Pembuktian, Pelanggar, Wajib Sholat Jum’at [...]

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEHARUSAN VAKSINASI COVID-19 DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Oleh : Aulia Halsa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2021 Tentang vaksinasi corona virus bagi tenaga Kesehatan (pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak pada pemerintah Aceh) adalah untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi covid 19, adalah sebagai upaya untuk mencegah menyebarnya covid 19 yang sudah mewabah. Akan teta Perlindungan Hukum, Aparatur Sipil Negara, Vaksinasi Covid-19, Perspektif Hak Asasi Manusia [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP TERGUGAT DENGAN GANGGUAN JIWA (STUDI PENDEKATAN KASUS NOMOR:130/PDT.G/2020/MS-LGS)
Oleh : Aina Ananda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

                 Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.  Namun gugatan pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa permohonan gugatan yang tidak diterima oleh hakim, seperti d Perlindungan Hukum, Harta Bersama, Perceraian [...]

PERBANDINGAN HAK EIGENDOM MENURUT AGRARISCHE WET DENGAN HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
Oleh : safira | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Hak eigendom di atur dalam Pasal 570 Buku ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dinyatakan dicabut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak eigendom setelah berlakunya UUPA hak eigendom dikonversi menjadi hak miliki dimana hak milik merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain. Hak kebendaan yang l Perbandingan, Hak Eigendom, Agrarische Wet [...]

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Oleh : Mona Justisia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

    Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya penderitaan kepada seseorang diruang lingkup rumah tangga yang meliputi orang tua, anak, suami dan istri. Kekerasan merupakan tindakan yang dilarang dalam Hukum. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat kesalahpahaman atau kurang nya cara mendidik yang tidak sesuai d Kekerasan, Rumah Tangga, Hukum Islam [...]

PERBANDINGAN DELIK PERZINAHAN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
Oleh : Luthfia Devi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Perzinahan merupakan suatu perbuatan tercela yang dilarang dari segala aspek kehidupan. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat pengaturan tentang delik perzinahan yang berlaku di Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XIV (kejahatan terhadap kesusilaan) Pasal 284 yang mengatur tentang delik perzinahan di Indonesi Perbandingan, Perzinahan, Qanun, KUHP [...]

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP COVERNOTE DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI LANGSA
Oleh : fazha tamimy | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Terkait pemberian kredit kepada nasabah, maka pihak Bank selaku pemberi kredit meminta jaminan berupa sertifikat tanah atau jaminan lainnya. Namun bila sertifikat tanah yang akan menjadi jaminan belum diterbitkan oleh Badan pertanahan Nasional maka pihak Bank akan meminta kepada Notaris untuk membuat covernote sebagai bukti bahwa pinjaman tersebut akan diajmin oleh Sertifikat tanah yang akan di Tanggung Jawab, Cover Note, Pembiayaan Perbankan [...]

ANALISIS YURIDIS PUBLIKASI POTRET TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Oleh : Yuyun safitri | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia yaitu masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta melarang penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret Publikasi Potret, Tanpa Izin, Pencipta [...]

IMPLEMENTASI PASAL 66 QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN BAITUL MAL GAMPONG DALAM WILAYAH KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA
Oleh : Nurul Huda Fianti | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

            Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintahan Kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian ber Implementasi Qanun, Baitul Mal Gampong, Kota Langsa [...]

KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN CEK BERSIH TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH (STUDI PENELITIAN DI BPN KOTA LANGSA)
Oleh : Fadilla Almira | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Pengecekan sertipikat merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah seperti yang tercantum dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kasus yang terjadi Adanya surat keterangan cek bersih Nomor 384/KET/BPN.LGS/2 Kekuatan Hukum, Surat Keterangan Cek Bersih, Tanah [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI PENELITIAN GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH)
Oleh : Dina Rusadi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pedidikan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.  Pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa anak disabilitas berhak mendapa Perlindungan anak, Penyandang Disabilitas [...]

PERBANDINGAN MENGLANGKAH JULU MEDDEM DALAM ADAT PAKPAK DAN OVERSPEL DI KUHP
Oleh : Ika Purnama Sari Berasa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada beberapa hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum barat. Pada pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana menyebutkan bahawa ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradis perbandingan, menglangkah julu meddem, overspel [...]

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TATA CARA GADAI TANAH DI NAGARI AIE DINGIN, KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT
Oleh : Jalaluddin | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanin, dalam Pasal 7 (tujuh) mengatakan bahwa bagi siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai, yang telah berlangsung 7 (tujuh) tahun maka harus dikembalikan setelah selesai panen tanpa ada tebusan kembali, jika belum sampai 7 (tujuh) tahun maka dihitung mengg Gadai, Pelaksanaan, Nagari Air Dingin [...]

RELEVANSI PENGATURAN SANKSI DIYAT DENGAN PERSELISIHAN ADAT DALAM QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT
Oleh : Intan Khairani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Sanksi yang diberikan untuk tindak pidana (jinayat) terhadap jiwa dan pengrusakan anggota badan adalah Qishash dan Diyat. Diyat adalah harta atau tebusan yang wajib diberikan kepada korban atau walinya karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau anggota badan. Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 16 disebutkan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaia Relevansi, Diyat, Adat [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Moris Johanes Sitindaon | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggadaan buku tanpa izin memiliki hukuman berupa sanksi pidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena dampak dari pelanggaran hasil hak cipta terkait penggandaan buku memberikan dampak buat pemegang hak cipta. Maraknya pelanggaran hasil hak cipta terkait penggandaan buku terlihat nyata den Penegakan hukum, Penggadaan buku, Tanpa Izin [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PENGEMIS DITINJAU DARI PERDA KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2003 (STUDI PENELITIAN DI KOTA MEDAN)
Oleh : Michael christian l sinurat | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Pengemis merupakan perilaku yang mendorong orang pada budaya malas bekerja hampir setiap hari dapat di jumpai sosok ini baik di pertokoan, lampu merah dan tempat-tempat umum lainnya oleh sebab itu perlu adanya penegakan hukum terhadap aktivitas pengemis di kota Medan diatur dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Susila. Karena Tindakan Pengemisan tidak s Penegakan hukum, Pengemis, Gelandangan [...]

STUDI ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 0226/PDT.G/2019/MS.LGS TERHADAP HAK ASUH ANAK
Oleh : Reza maulana putra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pasal 105 huruf a komplikasi hukum islam menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun pada kenyataan yang terjadi dalam perkara Perkara Nomor 0226/Pdt.G/2019/MS.Lgs, majelis hakim pemeriksa perkara nomor  0226/Pdt.G/2019/MS.Lgs tidak menimbang ketentuan Pasal 105 huruf a komplikasi hukum islam. A Analisis, Putusan 0226/Pdt.G/2019/MS.Lgs, Hak Asuh Anak [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA DITINJAU DARI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 11 TAHUN 2014
Oleh : Kiyan Puri | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pasal 7 huruf i Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak yang berbunyi “Setiap peternak dilarang mengembalakan, melepaskan atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran bebas di antaranya fasilitas pendidikan”. Dalam Pasal 9 Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Penegakan Hukum, Penertiban Hewan Universitas Samudra [...]

DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN AKIBAT PERAMBAHAN DAN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG KEUMUNING LANGSA (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Sulastri darmayanti | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Perubahan fungsi kawasan hutan merupakan kegiatan merubah fungsi suatu kawasan hutan menjadi fungsilainnya. dikawasan hutan lindung Kemuning telah banyak berubah, sebagian besar tanah berubah fungsi akibat perbuatan masyarakat yang tidak bertanggung jawab yang merambah kawasan hutan dijadikan lahan perkebunan. Sehingga fungsi hutan lindung yang semua berfungsi sebag Lingkungan, Perambahan, Hutan Keumuning [...]

Kembali ke atas!