Pencarian
089514182433
PELAKSANAAN PEMBAGIAN SENGKETA HAK WARIS TERHADAP HARTA WARISAN ANAK PEREMPUAN TUNGGAL DI GAMPONG CINTA RAJA KOTA LANGSA
Oleh : NURFI AFRIANSYAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya KompilasiHukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 ayat e KHI. Persoalan pembagian warisanjuga terjadi di kampung Cinta Raja. Seorang anak perempuan tunggal F (23 tahun) yang kedua orang tuanya meni Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Warisan, Anak Tunggal Perempuan [...]
PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI YANG BERKARIR
Oleh : M. ARIEF ANDHIKA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danKompilasi Hukum Islam serta Al-Qur’an telah jelas mengatur tentang pemberiannafkah suami terhadap istri. Salah satunya dalam rumah tangga MD sebagaisuami dan MS sebagai istri. MD bekerja di Kantor Pekerjaan Umum kota BandaAceh dan MS merupakan karyawan BUMN di Rumah Sakit Cut Meutia kotaLangsa. Selama sat Kata Kunci : Pelaksanaan, Nafkah, Istri Yang Berkarir [...]
AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA PERUBAHAN YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA NOMOR 120 TAHUN 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor.4/Pdt.G/2018/PN.Lgs)
Oleh : ANDRI SULAIMAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Yayasan atau Stiching diperkenalkan ke dalam masyarakat sebagai suatu wadah hukumyang memiliki sifat kegiatan bukan untuk mencari keuntungan, kegiatan tersebut seperti kegiatansosial, keagamaan dan kemanusiaan. Demikian juga dalam hal Perubahan akta yayasan dapatdilakukan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota, salah satunya PerubahanAkta Pendirian Kata Kunci : Akibat Hukum, Perubahan Akta, Yayasan [...]
KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN NIKAH SIRI DENGAN WANITA BELUM RESMI BERCERAI (Studi Penelitian di Gampong Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro)
Oleh : NORA MERISKA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Nora Meriska1 Kata Kunci: Pelaksanaan, Nikah Siri, Cerai [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IDENTITAS ANAK AKIBAT PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN GANDA DENGAN NEGARA YANG BERBEDA (Studi Penelitian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur)
Oleh : MUHAMMAD NAUVAL RICTY ACHTA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Timur mengeluarkan aktakelahiran pada tanggal 9 Juni 2016 dengan Nomor 1103-LT-06062016-0031 atasnama MR Lahir di Paya Demam Dua Kecamatan Pante Bidari Kabupaten acehTimur, sementara ditemukan fakta bahwa sebelumnya anak MR telah memilikiakta kelahiran dari Malaysia lahir di hospital Sultan Bahiyah Alor Setar padatanggal 30 Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hak Identitas, Akta Kelahiran Ganda. [...]
PERLINDUNGAN HAK EKONOMI DAN HAK MORAL TERHADAP HAK CIPTA YANG DI KOMERSIALKAN (Studi Penelitian Kota Langsa)
Oleh : RIAN PURNA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Setiap orang yang membawakan lagu ciptaan orang lain untukkepentingan komersial wajib membayarkan royalti kepada pencipta ataupemegang Hak Cipta, dan menyebutkan nama dari pencipta sebagai HakMoral pencipta seperti pada Pasal 23 Ayat (5) Undang-undang No. 28Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi: (5) Setiap Orang dapatmelakukan Penggunaan Secara Komersial Cipta Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Lagu [...]
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MENOLAK PENGESAHAN PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN NIKAH SIRRI (Studi Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS.LGS)
Oleh : NURUL HUSNA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Dalam halperkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama”. Helmi bin Abd. Hamid dan Juliana binti Arfan melaksanakan nikahsecara sirri pada tanggal 25 Juni 2012 di Gampong Sungai Raya Aceh Timur dikarenakanorang tua Juliana binti Arfan tidak menyetujui pernika Kata Kunci: Akibat Hukum, Pengesahan, Nikah Siri [...]
TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL TERHADAP ORANG YANG DITELANTARKAN OLEH KEPALA KELUARGA (Studi Penelitian Birem Bayeun Kab Aceh Timur)
Oleh : CHAIRULLAH FIRDAUS | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Pengaturan hukum terhadap perkawinan menurut Undang-Undang Nomor1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada pasal 30 sampai dengan pasal 34yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Bagian yang menjadi halterpentingnya adalah keluarga yang ditelantarkan terdapat istri dan anak. Keduahal tersebut seharusnya menjadi hak kepala keluarga untuk memberikanperlin Kata Kunci: Tanggung Jawab, Dinas Sosial, Ditelantarkan. [...]
PEMBATALAN AKAD JUAL BELI JERUK SECARA SEPIHAK (Studi Penelitian Di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun)
Oleh : AYU LESTARI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwaPerjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkandirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Di dalam perjanjian tidak sedikitorang yang melakukan wanprestasi seperti kasus pembatalan akad jual belisecara sepihak yang terjadi di Desa jambo Labu, dimana Zulkarnain selakuembeli dan Kata Kunci : Pembatalan Sepihak, Jual Beli, Wanprestasi [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Penelitian di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa)
Oleh : MEGA MAULINA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Perlindungan anak wajib dipenuhi oleh seluruh perangkat Negara dan daerah. Hal inisesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Khususnya Pasal 59 ayat(1) dan (2) . salah satu perlindungan anak yang masih terjadi yaitu perlindungan terhadapanak korban kejahatan seksual. Namun, realita yang terjadi di Kota Langsa terdapat anakkorban kejahatan seksual yang dilaku Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan Seksual [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Penelitian di Kota Langsa)
Oleh : RIZKI ADINDA NASUTION | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Rizki Adinda Nasution1 &nbs Kata Kunci : Perlindungan hukum, konsumen, kosmetik berbahaya [...]
EFEKTIFITAS PASAL 109 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEGIATAN USAHA DAPUR ARANG YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI DESA LUBUK CANTEK KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : NOVI PUTRA PHONNA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Sanksi pidana bagi yang tidak memiliki izin usaha terdapat dalam Pasal 109 UndangUndang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yangberbunyi Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izinlingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama Kata Kunci : Efektifitas, Usaha Dapur Arang, Tidak Memiliki Izin [...]
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASAL USUL ANAK ANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERINDUNGAN ANAK (Studi Penelitian di Kampung Baro Kota Langsa)
Oleh : CUT VICHA YOLANDA PUTRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Pasal 40 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak: Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnyamengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Namun di Desa kampungBaro, pasangan Amsarudin dan Dinni Mailani mengangkat seorang anak, mulaidari dalam kandungan ibunya. Tetapi hingga berusia 12 (dua belas) tahun belumpernah diberitahukan Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak Angkat, Undang-Undang Perlindungan Anak [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ATASAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANGGOTANYA (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Aceh Timur)
Oleh : RISKA WINDA SARI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Riska Winda Sari1 &n Kata Kunci: Penganiayaan, Penegak Hukum, Anggota [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN RINGAN YANG TIDAK MEMASANG LABEL (StudiPenelitian Di Kota Langsa)
Oleh : FITRA HARIANSYAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Pasal 8 angka (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentangperlindungan konsumen yaitu; Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memasang label atau membuatpenjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelakuusaha serta ket Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Makanan ringan tidak berlabel [...]
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KAMPUNG MATANG ARA ACEH KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : SYAWALUDDIN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikankewenangan kepada Nazhir untuk mengelola tanah wakaf. Dalam Pasal 11menjelaskan nazhir bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf, mengawasidan melindungi serta melaporkan pelaksanaan harta wakaf tersebut. Pelaksanaantanah w Kata kunci : Pelaksanaan dan Penglolaan, Tanah Wakaf, Nazhir. [...]
PERANAN TIM SABER PUNGLI DALAM MEMBERANTAS PUNGUTAN LIAR DAN PEMERASAN (Studi Penelitian Wilayah Hukum Polres Langsa)
Oleh : DESI NURCHARIDA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)DESI NURCHARIDA 1 &n Kata Kunci : Peranan, Tim Saber Pungli, Pungutan Liar dan Pemerasan [...]
KAJIAN YURIDIS KETERLIBATAN PETUGAS LAPAS TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa)
Oleh : ROUZY SITORUS | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaannarapidana dan anak didik pemasyarakatan. Itu berarti LAPAS hanya berfungsi untukmelaksanakan pembinaan bagi narapidana yang menjalani hukuman berupa hilangkemerdekaan. Kasus yang terjadi di Langsa dimana seorang tah Kata Kunci : Petugas Lapas, Narapidana, Melarikan Diri [...]
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA YANG KURANG MAMPU (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Langsa)
Oleh : INAYAT HANUM | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Inayat Hanum1 Kata Kunci : Bantuan Hukum, Tersangka, Kurang Mampu [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN PDAM TIRTA KEUMUNING LANGSA (Studi Penelitian di Kota Langsa)
Oleh : TETI MUCDHARANI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)M. Iqbal Asnawi, S.H., M.H.Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastianhukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air bersihuntuk kebutuhan masyarakat Kota Langsa. PDAM Tirta Keumuning mempunyaitugas dan fungsi serta melayani kebutuhan masyarakat dalam Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Air Bersih [...]
disparitas pennerapan seksi pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual
Oleh : fatjahryani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Pemberlakuan qanun di Aceh yaitu Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentangJinayat dalam pengaturan hukum pidana yang sesuai dengan syariat dan memiliki sanksyang bersifat alternative. Sanksi pidana dalam qanun jinayat berbeda dengan KHUPkarena adanya uqubat cambuk. Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Pasal47 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seks Kata Kunci : Disparitas, Sanksi Pidana, Pelecehan Seksual [...]
PERANAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM MENETAPKAN TERSANGKA PENCURIAN (Studi Di wilayah Hukum Polres Langsa) 1
Oleh : MILA DESVIRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Olah tempat kejadian perkara (TKP) merupakan salah satu prosespenyelidikan dalam sebuah tindak pidana. Tempat kejadian perkara merupakankunci awal atau tempat utama dalam langkah untuk mengumpulkan barang buktiguna membuat terang perkara pidana, yang mana dengan bukti –bukti tersebutdapat mengungkap tersangka serta peranan satuan fungsi kepolisian lainnyasert Kata Kunci : Tempat Kejadian Perkara,Tersangka, Pencurian [...]
PERANAN LEMBAGA SOSIAL ANNUR AL-AZIZIYAH SEBAGAI TEMPAT PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Timur)
Oleh : Firda Rifansa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Firda Rifansa1 Kata Kunci : Peranan, Lembaga Sosial , Pelatihan Kerja dan Anak [...]
ANALISIS SURAT TUNTUTAN JAKSA TERHADAP TERDAKWA PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK (STUDI SURAT TUNTUTAN PDM-12/LANGSA/01/2017)
Oleh : MUZAWWIR RACHMAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)H. Zainuddin, SH, MH
Siti Sahara, SH, MH3
Berdasarkan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat, yang diterima oleh terdakwa pelecehan seksual terhadap anak diancam dengan‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali dan ditinjau dari Pasal 7Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, atas &lsquo Kata Kunci : Pelecehan Seksual, ‘Uqubat Cambuk, Tuntutan Jaksa [...]
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PILKADA (Studi Kasus di Aceh Tamiang)
Oleh : AFNI HANIFAH PUTRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau Badan hukum ataupunorganisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan,menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yangdiselenggarakan menurut undang-undang. Kasus yang terjadi di KabupatenAceh Tamiang dimana beberapa orang datok penghulu dan satu orangmukim telah melanggar Pasal 188 Jo. Pas Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pilkada [...]
KEKUATAN HUKUM TERHADAP SURAT KUASAMUTLAK ATASPERALIHAN HAK ATAS TANAH (StudiPenelitian DiKota Langsa)
Oleh : RIZKI AMALIA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Rizki Amalia 1 H. Zainuddin, S.H., M.H 2 Mhd Bahlian, S.H., M.H.3 Pemberian kuasa pada perjanjian jual beli yang merupakan kuasa mutlak atau kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, maka jelas bahwa klausul tersebut bertentangan dengan undang-undang yang ada. Kuasa mutlak ini sendiri ada peraturan yang melarang penggunaanya yaitu Intruksi Menteri Dalam Negeri No 14 tahun 1982 tentang Larangan Pe - [...]
TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG ITE (Studi Penelitian Terhadap Perkara LP/243/IX/2017)
Oleh : DEBY MAULIDA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Salah satu tindakan yang diatur sanksi pidananya adalah pengancaman. Berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/243/IX/2017/SPKT bahwa telah melapor Rabono Wiranata bin (Alm) Sadikum. Korban mendapat dugaan ancaman dari nomor via handphone 081360941139 yang tercatat atas nama Usman Abdullah dengan cara terlapor mengirimkan video sadis melalui jaringan whatsapp ke nomor pelapor. Akibat kejadian terseb - [...]
PEMBUKTIAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI DASAR PENERBITAN SERTIPIKAT
Oleh : MIRZA HUSAINI ZAHRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)MIRZA HUSAINI ZAHRIH. ZAINUDDIN, S.H., M.H.ENNY MIRFA, S.H., M.H.312Landasan hukum mengenai surat keterangan tanah berdasarkan Pasal 76ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Kasus yang terjadi diGampong Seulalah terjadinya transaksi jual beli tanah di Gampong Seulalah antarapemilik tanah yang hanya memiliki surat penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 3 - [...]
PERAN WILAYATUL HISBAH TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
Oleh : HERDI YUNALDI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Herdi Yunaldii1Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H.,M.H.Zuleha, S.H.,M.H.32Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jugamembentuk lembaga khusus untuk menangani perkara Jinayat, salah satunya yaitulembaga Wilayatul Hisbah yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakandan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam. Namun di Kabupaten Aceh Timur, peran - [...]
PELAKSANAAN AZAS KONSENSUALITAS DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTI GUNA KENDARAAN BERMOTOR
Oleh : MUHAMMAD ILYASA HAFIZH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Muhammad Ilyasa HafizhEnny Mirfa,S.H.,M.H.Rusli,S.H.,M.H.321Perjanjian pembiayaan multi guna tumbuh dan berkembang subur di Indonesia. Namunpertumbuhan terebut belum disertai dengan perkembangan perangkat peraturan secara memadai.Di Indonesia perjanjian pembiayaan multi guna ini belum diatur dalam suatu undang-undangtersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masala - [...]
