TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL TERHADAP ORANG YANG DITELANTARKAN OLEH KEPALA KELUARGA (Studi Penelitian Birem Bayeun Kab Aceh Timur)

CHAIRULLAH FIRDAUS (2019), TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL TERHADAP ORANG YANG DITELANTARKAN OLEH KEPALA KELUARGA (Studi Penelitian Birem Bayeun Kab Aceh Timur) . Skripsi, Universitas Samudra.

ABSTRAK

Pengaturan hukum terhadap perkawinan menurut Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada pasal 30 sampai dengan pasal 34
yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Bagian yang menjadi hal
terpentingnya adalah keluarga yang ditelantarkan terdapat istri dan anak. Kedua
hal tersebut seharusnya menjadi hak kepala keluarga untuk memberikan
perlindungan, merawat, menjaga, menjamin kesejahteraan, tetapi realitanya
keluarga tersebut ditelantarkan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terdapat makna “dipelihara
oleh negara”. Berarti negara mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara fakir
miskin dan anak terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh negara. Adalah suatu
keharusan memberikan fasilitas kemudahan kepada mereka yang mengalami
masalah sosial ini.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum
terhadap tanggung jawab Dinas Sosial terhadap orang yang ditelantarkan oleh
kepala keluarga, perlindungan hukum terhadap orang yang ditelantarkan oleh
kepala keluarga, hambatan dan upaya Dinas Sosial terhadap orang yang
ditelantarkan oleh kepala keluarga.
Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini terdiri dari
studi lapangan (field research) sebagai sumber data utama dan studi pustaka
(library research) sebagai data pelengkap.
Hasil dari penelitian penulis, pada kasus penelantaran yang terjadi di Kec.
Birem Bayeun, Kab. Aceh Timur. Keluarga yang ditelantarkan bertahun-tahun
lamanya belum ada penanganan secara khusus oleh Dinas Sosial.. Di Aceh Timur
terdapat panti sosial untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam 1
tahun hampir 60 kasus penelantaran, sehingga fasilitas belum cukup untuk
menerima semua korban penelantaran. Seharusnya itu menjadi keharusan negara
untuk menjaga, merawat orang yang ditelantarkan oleh kepala keluarga dengan
kondisi yang sangat memprihatinkan. Upaya selanjutnya Dinas Sosial dalam
menangani kasus tersebut memiliki program Usaha Ekonomi Kreatif (UEK) yang
dapat membantu perekonomian keluarga yang ditelantarkan pada kasus ini. Tapi
kenyataannya Dinas Sosial belum memiliki cukup anggaran untuk dapat
menjalankan program sepenuhnya.
Disarankan kepada penyelenggara pelayanan pengaduan lebih khususnya
Dinas Sosial agar memenuhi hak-hak warga negara, karena itu merupakan
kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin kesejahteraannya. Kepada
keluarga yang ditelantarkan untuk dapat langsung mengajukan pengaduan
kepada Dinas Sosial ataupun pihak terkait dengan Dinas Sosial.

File ::(login required)

• s1-2019-150101060-cover.pdf (108.19 KB) |
• s1-2019-150101060-di.pdf (89.90 KB) |
• s1-2019-150101060-abstrak.pdf (230.37 KB) |
• s1-2019-150101060-dp.pdf (254.09 KB) |
• s1-2019-150101060-bab5.pdf (352.38 KB) |