Pencarian
089514182433
IMPLEMENTASI PASAL 66 QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN BAITUL MAL GAMPONG DALAM WILAYAH KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA
Oleh : Nurul Huda Fianti | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintahan Kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian ber Implementasi Qanun, Baitul Mal Gampong, Kota Langsa [...]
KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN CEK BERSIH TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH (STUDI PENELITIAN DI BPN KOTA LANGSA)
Oleh : Fadilla Almira | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Pengecekan sertipikat merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah seperti yang tercantum dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kasus yang terjadi Adanya surat keterangan cek bersih Nomor 384/KET/BPN.LGS/2 Kekuatan Hukum, Surat Keterangan Cek Bersih, Tanah [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI PENELITIAN GAMPONG PAYA BUJOK TEUNGOH)
Oleh : Dina Rusadi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pedidikan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa anak disabilitas berhak mendapa Perlindungan anak, Penyandang Disabilitas [...]
PERBANDINGAN MENGLANGKAH JULU MEDDEM DALAM ADAT PAKPAK DAN OVERSPEL DI KUHP
Oleh : Ika Purnama Sari Berasa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada beberapa hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum barat. Pada pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana menyebutkan bahawa ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradis perbandingan, menglangkah julu meddem, overspel [...]
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TATA CARA GADAI TANAH DI NAGARI AIE DINGIN, KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT
Oleh : Jalaluddin | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanin, dalam Pasal 7 (tujuh) mengatakan bahwa bagi siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai, yang telah berlangsung 7 (tujuh) tahun maka harus dikembalikan setelah selesai panen tanpa ada tebusan kembali, jika belum sampai 7 (tujuh) tahun maka dihitung mengg Gadai, Pelaksanaan, Nagari Air Dingin [...]
RELEVANSI PENGATURAN SANKSI DIYAT DENGAN PERSELISIHAN ADAT DALAM QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT
Oleh : Intan Khairani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Sanksi yang diberikan untuk tindak pidana (jinayat) terhadap jiwa dan pengrusakan anggota badan adalah Qishash dan Diyat. Diyat adalah harta atau tebusan yang wajib diberikan kepada korban atau walinya karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau anggota badan. Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 16 disebutkan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaia Relevansi, Diyat, Adat [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Moris Johanes Sitindaon | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggadaan buku tanpa izin memiliki hukuman berupa sanksi pidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena dampak dari pelanggaran hasil hak cipta terkait penggandaan buku memberikan dampak buat pemegang hak cipta. Maraknya pelanggaran hasil hak cipta terkait penggandaan buku terlihat nyata den Penegakan hukum, Penggadaan buku, Tanpa Izin [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PENGEMIS DITINJAU DARI PERDA KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2003 (STUDI PENELITIAN DI KOTA MEDAN)
Oleh : Michael christian l sinurat | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Pengemis merupakan perilaku yang mendorong orang pada budaya malas bekerja hampir setiap hari dapat di jumpai sosok ini baik di pertokoan, lampu merah dan tempat-tempat umum lainnya oleh sebab itu perlu adanya penegakan hukum terhadap aktivitas pengemis di kota Medan diatur dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Susila. Karena Tindakan Pengemisan tidak s Penegakan hukum, Pengemis, Gelandangan [...]
STUDI ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 0226/PDT.G/2019/MS.LGS TERHADAP HAK ASUH ANAK
Oleh : Reza maulana putra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 105 huruf a komplikasi hukum islam menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun pada kenyataan yang terjadi dalam perkara Perkara Nomor 0226/Pdt.G/2019/MS.Lgs, majelis hakim pemeriksa perkara nomor 0226/Pdt.G/2019/MS.Lgs tidak menimbang ketentuan Pasal 105 huruf a komplikasi hukum islam. A Analisis, Putusan 0226/Pdt.G/2019/MS.Lgs, Hak Asuh Anak [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA DITINJAU DARI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 11 TAHUN 2014
Oleh : Kiyan Puri | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 7 huruf i Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak yang berbunyi “Setiap peternak dilarang mengembalakan, melepaskan atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran bebas di antaranya fasilitas pendidikan”. Dalam Pasal 9 Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Penegakan Hukum, Penertiban Hewan Universitas Samudra [...]
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN AKIBAT PERAMBAHAN DAN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG KEUMUNING LANGSA (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Sulastri darmayanti | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Perubahan fungsi kawasan hutan merupakan kegiatan merubah fungsi suatu kawasan hutan menjadi fungsilainnya. dikawasan hutan lindung Kemuning telah banyak berubah, sebagian besar tanah berubah fungsi akibat perbuatan masyarakat yang tidak bertanggung jawab yang merambah kawasan hutan dijadikan lahan perkebunan. Sehingga fungsi hutan lindung yang semua berfungsi sebag Lingkungan, Perambahan, Hutan Keumuning [...]
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR INFAK PENJUALAN TANAH DAN BANGUNAN DIATAS SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH BERDASARKAN QANUN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Muhammad Fauzan F | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang berbunyi : “Infaq dikenakan kepada: tanah dan/atau bangunan ketika dijual” Sementara dalam Pasal 106 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 201 Kesadaran, Hukum Masyarakat, Infaq [...]
PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Oleh : Intan Safira | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Secara Lex Specialis sanksi pemerkosaan di atur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan secara lex generalis diatur dalam KUHP. Di dalam Qanun Hukum Jinayat pemerkosaan diatur pada Pasal 48, 49, dan 50, sedangkan pada KUHP diatur dalam Pasal 285, 286, dan 287. Perbedaan sanksi antara pemerkosaan menurut Qanun Hukum Jinayat dan KUHP yaitu, pada Qanun Sanksi, Pemerkosaan, Qanun Hukum Jinayat, KUHP [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG MELANGGAR TATA TERTIB PASAR DI KOTA LANGSA
Oleh : Ratih purwanti | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 24 ayat (1) Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berbunyi Setiap orang dan badan yang melakukan kegiatan di pasar dilarang :a. berjualan di trotoar dan badan jalan, b. berjualan di emperan toko dan lorong/gang yang dapat menghalangi pejalan kaki; dan c. meninggalkan sampah secara berserakan. Permasalahan Penegakan Hukum, PKL, Tata Tertib Pasar [...]
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TUHA PEUT TERHADAP PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA MILIK GAMPONG (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Imanuddin | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Tugas dan fugsi tuha peut diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun2008 tentang Lembaga Adat dan dalam Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun2018 tentang Tuha Peut Gampong. Kasus yang tejadi di Gampong pondok pabrik di dapatbahwa peranan tuha puet dalam mengawasi dana gampong tidak berjalan denganmaksimal dimana di gampong pondok pabrik terdapat Badan Usaha Milik Fungsi Pengawasan, Tuha Peut, BUMG [...]
TINJAUAN YURIDIS PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN DI MASA COVID-19 DI MAHKAMAH SYARIAH KUALA SIMPANG
Oleh : Rini Marlinda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu percerian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah ada yang dinamakan Cerai Talak dan Cerai Gugat. di tahun 2018 kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 460 kasus namun di tahun 2019 turun menjadi 454 kasu Peningkatan, Perceraian, Covid-19 [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN SALURAN AIR DI KOTA LANGSA
Oleh : Reka oktora ananda sari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 15 huruf a Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang berbunyi : Setiap orang dan/atau badan dilarang : membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha di atas sungai, bantaran sungai, saluran air dan bendungan, dilapangan masih ditemukannya bangunan rumah yang berdiri di sepanjang daerah pinggiran sungai& Penegakan Hukum, Mendirikan Bangunan, Aliran Sungai [...]
KESADARAN HUKUM ORANG TUA TERHADAP KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA TANJUNG SIRAM KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUHANBATU
Oleh : Asiah Batubara | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependuduk menjelaskan setiap anak yang lahir wajib dilaporkan agar identitas dituangkan kedalam akta kelahiran. Identitas anak yang di daftarkan secara resmi melalui kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan menerbitkan akta kelahiran. Berdasarkan data yang diperoleh di ka Kesadaran Hukum, Orang Tua, Kepemilikan Akta Kelahiran [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN KELUAR DARI ISLAM (MURTAD) (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Tri Azwani Tadha | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah yang berbunyi : Setiap orang Islam dilarang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam. Sementara dalam Pasal 18 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah yang berbunyi: Setiap orang Islam yang den Penegakan Hukum, Islam, Murtad [...]
EFEKTIVITAS SIDANG SECARA ONLINE DALAM PERADILAN PIDANA TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
Oleh : Wika Lusdiana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 Tentang Adminitrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lain Efektivitas, Sidang Online, Pembuktian [...]
ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN ASET YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM OLEH YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA PASCA PUTUSAN PENINJAUN KEMBALI
Oleh : Yuti Pertiwi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Yayasan pada dasarnya adalah sebuah harta kekayaan yang telah dipisahkan yang mengandung arti bahwa kekayaan yang telah dipisahkan sudah terpisah dengan harta pendirinya. Dalam pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang mengelola suatu yayasan terhadap peng Penguasaan, Aset Yayasan, Putusan Peninjauan Kembali [...]
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT)
Oleh : Niki Astuti | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Peran kepolisian adalah sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Dalam Pasal 13 UU No. 2 tahun 20002 tugas pokok kepolisian adalah sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terdapat peningkatan kasus pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polres Langkat, tahun 2018 terdapat 55 kasus curanmor, tahun 2019 kasus curanmor mengalami penurunan den Kepolisian, Penanggulangan, Pencurian [...]
PERBANDINGAN SANKSI PIDANA JUDI MENURUT KUHP DAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
Oleh : Deswanti Gusti Mulyani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Perbedaan sanksi pidana judi menurut KUHP dan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah di dalam KUHP sanksi pidana judi hanya ada 2 pilihan hukuman yaitu denda dan penjara sedangkan di Qanun terdapat 3 hukuman yaitu denda, kurungan dan cambuk. Metode penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi tindak pidana judi menurut KUHP dan Sanksi Pidana Judi, KUHP, Qanun Aceh [...]
PERBANDINGAN SANKSI HOAKS DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Oleh : Rifka Annisa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Penyebaran berita bohong (hoaks) adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilarang baik oleh hukum pidana positif dan hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan tentang penyebaran berita bohong (hoaks) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi penjara dan/atau denda, demikian pula da Perbandingan, Hoaks, UU ITE, Hukum Pidana Islam [...]
PERBANDINGAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN JINAYAT
Oleh : RUDI AFANDI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pelecehan seksual menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Aceh diatur di dalam Pasal 46 dan 47. Pidana Pelecehan seksual/Perbuatan Cabul dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Pasal 289-296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dari dua peraturan di atas, terdapat perbedaan dan mengenai tindak pidana pelecehan seksual antara Qanun Perbandingan Sanksi, Pelecehan Seksual, KUHP, Qanun Jinayat [...]
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DALAM PERADILAN ADAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : Natasha Maulida | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pemerintah Indonesia telah membuat suatu kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dengan menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang, di Aceh terdapat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 ten Penyelesaian Sengketa, Peradilan Adat, Pandemi COVID-19 [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA GURU HONORER TERHADAP ASURANSI KESEHATAN (STUDI PENELITIAN DI SEKOLAH SWASTA DI KOTA LANGSA)
Oleh : Nurdhiya Khairunnisa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang berbunyi : Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Kota Langsa jumlah guru honorer sekolah sangat besar dan perlindungan hukum terhadap guru honorer dikatikan dengan asuransi kesehatannya juga belum Perlindungan Hukum, Guru Honorer, Asuransi Kesehatan [...]
PENEGAKAN HUKUM RETRIBUSI IJIN PARIWISATA TERHADAP PENGUSAHA KOLAM RENANG
Oleh : Nina vivanti | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2015)Pasal 7 huruf (a) Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Ijin Pariwisata telah menjelaskan bahwa “Setiap pengelola/pengusaha kolam renang wajib Menjamin dan bertanggung jawab terhadap keselamatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung dan masyarakat sekitar ". Namun di kota langsa terdapat wisata tirta yang dimana pengelolanya lalai se Penegakan Hukum Retribusi Ijin Pariwisata [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI HUTAN TAHURA BUKIT BARISAN KABUPATEN KARO
Oleh : Indrawanta | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Hutan Tahura Bukit Barisan di Kabupaten Tanah Karo seluas 19.850 Ha dan merupakan kawasan Hutan Konservasi dalam Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi. Namun perbuatan Illegal Logging terus bertambah dan tercatat kerusakanya sudah mencapai 800 Ha yang sudah digarap oleh para pelaku Illegal Logging, terhadap perbuatan Illegal Logging ters Penegakan hukum, Illegal Logging, Hutan Tahura Bukit Barisan. [...]
LEGALITAS AKTA PENGAKUAN HUTANG NOMOR 47 TANGGAL 22 MEI 2014 ATAS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK NOMOR 155
Oleh : Rini Ayunda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 258 Rbg menyebutkan Grosse Akte Pengakuan Utang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Grosse Akte tersebut harus memenuhi syarat formil, yaitu: grosse Akte tersebut harus merupakan salinan kata demi kata dari Akte Pengakuan Utang yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, memakai kepala &ldquo Legalitas, Akta Pengakuan Hutang, Hak Milik [...]
