RELEVANSI PENGATURAN SANKSI DIYAT DENGAN PERSELISIHAN ADAT DALAM QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

Intan Khairani (2022), RELEVANSI PENGATURAN SANKSI DIYAT DENGAN PERSELISIHAN ADAT DALAM QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT. Skripsi, Universitas Samudra.

ABSTRAK

Sanksi yang diberikan untuk tindak pidana (jinayat) terhadap jiwa dan pengrusakan anggota badan adalah Qishash dan Diyat. Diyat adalah harta atau tebusan yang wajib diberikan kepada korban atau walinya karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau anggota badan. Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 16 disebutkan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat salah satu jenis sanksinya adalah diyat dan dalam Pasal 13 Qanun tersebut disebutkan perselisihan namun dalam pasal tersebut tidak terdapat suatu perselisihan yang dapat dikenakan sanksi diyat, sehingga di dalam Qanun tersebut adanya sanksi yang dapat dikenakan namun tidak tercantumnya perbuatan yang bisa dikenakan sanksi tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang diyat dalam hukum pidana Islam, Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dituntut dengan sanksi diyat, dan Relevansi atau hubungan pengaturan sanksi diyat dengan perselisihan adat dalam Qanun nomor 9 tahun 2008.

Penelitian ini mengggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau bahan pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok (qishash) yang dimaafkan atau karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan. Sanksi diyat di berlakukan atas pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah, penganiayaan disengaja, dan penganiayaan tersalah. Relevansi pengaturan sanksi diyat dengan perselisihan adat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dikarenakan dalam kehidupan masyarakat Aceh terutama di Gampong-gampong, Apabila terjadi perselisihan antar masyarakat kebanyakan pada umumnya masih menggunakan norma adat untuk penyelesaiannya, Cara penyelesaiaan seperti itu dianggap sebagai suatu cara adat untuk mencapai kehidupan agar terwujud kerukunan, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan. Penggunaan sanksi diyat dalam Qanun tersebut kurang relevan, dikarenakan tidak ada perselisihan yang dapat dikenakan sanksi diyat, dalam Qanun tersebut hanya ada tindak pidana ringan, Serta sanksi diyat hanya untuk tindak pidana penyerangan terhadap anggota badan (Jinayat) seperti pembunuhan dan penganiayaan berat.

Disarankan kepada Pemerintah Aceh agar pembentukan Qanun harus sesuai antara perbuatan yang dikenakan dengan sanksi yang tercantum. Dapat mensosialisasikan aturan yang dimuat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Perlu ditinjau kembali tentang perselisihan yang diatur dalam Qanun serta disesuaikan dengan sanksi yang dikenakan.

File ::(login required)