Pencarian
089514182433
KEDUDUKAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH MENURUT QANUN NOMOR 17 TAHUN 2013
Oleh : ZULHAZLI PUTRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Zulhazli Putra.Bustami, S.H., M.A.Zaky Ulya, S.H., M.H.123Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Setiap negara di manapun,kapanpun wajib mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak-hak fundamental atauhak-hak dasar. Untuk mempertegas hakekat dan pengertian HAM di atas di - [...]
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PEMBATALAN QANUN ACEH
Oleh : MAULA ZIKRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Maula Zikri1Dr. Fuadi, S.H., M.H.2Zaki ‘Ulya, S.H., M.H.3Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan Peraturan Daerah.Pada 14 Juni 2017 telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor56/PUU-XIV/2016 yangmengadili kewenangan tersebut bertentangan dengan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia - [...]
PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH OKNUM APARAT DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA)
Oleh : BIMA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Tindak kriminal yang menggunakan senjata api baik yang ilegal maupun yanglegal terus berkembang dengan sebagai senjata tanpa mengetahui prosedurpenggunaan yang sesunguhnya sehingga disalahgunakan untuk perampokkan atauaksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyakpihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilik penegakan Hukum, penyalahgunaan Senjata Api, Oknum Aparat [...]
PERUBAHAN KEDUDUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENJADI BADAN PERTANAHAN ACEH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
Oleh : YULI YANTI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Aceh adalah daerah khusus yang kewenangannya diatur oleh Undang-undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Perintahan Aceh. Salah satu kekhususan aceh adalah pengelolaan dibidangpertanahan dengan dibentuknya Badan Pertanahan Nasional Aceh menjadi Badan PertanahanAceh. Hal ini ditindak lanjuti berdasarkan kedudukan Badan Pertanahan Aceh yang telah diaturdalam Peraturan Presiden No Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Aceh, Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [...]
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH (Studi Kasus Nomor: 163/Pid.B/2013/PN.LGS)
Oleh : TRI ARIGA RANTONI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia seperti yang disebutkan dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu negara,pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukanperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunanberke ultimum remedium, lingkungan hidup, baku mutu. [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BANTUAN RENOVASI RUMAH WARGA MISKIN (Studi Kasus LP187/VII/2017/Res Langsa)
Oleh : ANGGI PUTRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Menurut Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Namun pada kasus tindak pid Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Penipuan [...]
PERAN KEUCHIK DALAM PELAKSANAAN PERADILAN ADAT DI GAMPONG COT BA’U KEC. SUKAJAYA KOTA SABANG
Oleh : ZULFAHRIZA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara parawarga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada.Pada saat mendengar istilah peradilan adat yang paling sering terbanyang padapersepsi adalah suatu peradilan yang diselenggarakan di tingkat-tingat gampongatau desa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran mediator dal Peradilan Adat, Perdamaian, Majelis Adat [...]
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN TERPADU (Studi Penelitian di Kecamatan Seruway)
Oleh : SYAHRI RAMADHAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN), ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238-270 tentangPetunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Selain itu Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) juga di Efektivitas, Pelaksanaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri [...]
KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs)
Oleh : DEBY MAULANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Asas Perlindungan Anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “SistemPeradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaikuntuk anak. Dalam Putusan Nomor. 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Nomor.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs pelaku anak SF dan RM melakukan tindak pidanakesusilaan di d Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Kesusilaan, Anak. [...]
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG PILKADA CALON TUNGGAL
Oleh : Juwandi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2), pasal 52 ayat (2) UU No. 8Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,menyebutkan pelaksanaan pilkada minimal diikuti oleh dua pasang calonkepala daerah. Namun, ditemukan dibeberapa daerah yaitu KabupatenBlitar, Kabupaten Tasiklamaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara,pelaksanaan pilkada diikuti oleh satu cal - [...]
TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT
Oleh : SULFY WULANDARI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai termasuk suratberharga. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan : Wakafberfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untukkepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun wakafuang di Indonesia belum berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat,kurangnya pemahaman tentan - [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Penelitian dI Kejaksaan Negeri Idi)
Oleh : ARDIANSAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana asal dari pada tindakpidana pencucian uang (money laundering) secara sederhana pada prinspinyadapat diartikan sebagai suatu proses merubah aset hasil suatu tindak pidana agardapat dinikmati tanpa terdeteksi. Penindakan terhadap para pelaku tindak pidanapencucian uang pada prinsipnya sama dengan tindak pidana lainnya. Salah Tindak Pidana, Pencucian Uang, Narkotika [...]
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG TANPA QANUN GAMPONG DI KECAMATAN LANGSA TIMUR (Suatu Penelitian di Gampong Buket Meutuah)
Oleh : M. PERMATA SAKTI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kota Langsa diatur dalamPeraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan danPengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong, Dimana keabsahan BUMG adalah dengan musyawarah di tingkat gampong yang menetapkan dalamQanun Gampong dalam pendirian BUMG, Namun, di Kecamatan Langsa Timur terdapat Pendirian, Badan Usaha Milik Gampong, Qanun Gampong [...]
ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan No.226/Pid.sus/2017/PN-Lgs)
Oleh : MUTIA PARAMITHA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapatmenyebabkan ketergantungan. Pengguna Narkotika merupakan salah satu kejahatan luarbiasa (extra ordinary crime). Berdasarkan Undang-Undang Narkoti Analisis, Putusan Hakim, Tindak Pidana Narkotika [...]
PELAKSANAAN EKSEKUSI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIPIKAT GANDA (Studi Putusan Nomor 29/G/2016/PTUN-BNA)
Oleh : AFFAN HIDAINI DUHA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah dasar hukumatas penerbitan sertipikat hak milik atas tanah. Namun prakteknya masih banyak ditemui sengketasengketa mengenai sertipikat hak milik ini, salah satunya sertipikat ganda. Kurangnya ketelitiandan adanya itikat buruk dari pihak yang terkait dalam melahirkan sebuah sertipikat hak milikmenjadikan b Sertipikat Ganda, Ganti Rugi, Kantor Pertanahan. [...]
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU ̵ XIV/2016 DALAM HAL KEIKUTSERTAAN CALON KEPALA DAERAH TERPIDANA DIATAS LIMA TAHUN (StudiKasus Di Provinsi Aceh)
Oleh : MIRA SWASTIKA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Dalam penyelenggaraan Pilkada di Aceh menuai pro kontra terkaitpelarangan mantan terpidana di atas lima tahun untuk mencalonkan diri sebagaikepala daerah sebagai mana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga keluarlahPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang mengabulkanpermohonan pemohon Dampak, Putusan Mahkamah Konstitusi, Calon kepala daerah, terpidana [...]
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN (Studi Putusan Nomor196/pid.B/2017/PN-Idi)
Oleh : ZAID AL ADAWI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yangdiatur oleh undang-undang. PeraturanKepalaKepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan PengendalianPenanganan Perkara Pidana di Li Tindak Pidana, Penganiayaan Berat, Penyelidikan [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN AKIBAT PEMBERITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH LSM DAN MEDIA ONLINE (Studi Penelitian di Kota Langsa)
Oleh : SEKAR MUSFIRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)LSM merupakan lembaga yang menulis berita harus berdasarkan fakta yangsebenarnya bukan berdasarkan asumsi penerbit berita. Dalam pemberitaan LSM menulis berita dugaan korupsi terhadap Kepala Dinas Syariat Islam Dan KepalaDinas Kebersihan Kota Langsa melaui media online. Apabila LSM menulis suatuberita yang bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya maka dapat dilaporkan Perlindungan, Media Online, Tindak Pidana Korupsi [...]
PENEGAKAN HUKUM WAJIB MENGENAKAN HELM BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR PADA HARI JUM’AT (Studi Penelitian di Kota Langsa)
Oleh : EVI NUR AZIZAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Hukum merupakan pedoman hidup bagi manusia dalam berperilakudan bertindak. Perilaku manusia harus selalu selaras dengan tujuan daripenerapan hukum tersebut.Tujuan-tujuan tersebut merupakan visi hukumterhadap subjek hukum itu sendiri. Dengan melaksanakan hukum tersebut akantercipta suasana yang tertib dan adil dalam kehidupan manusia. Manusia akanterjamin hak-haknya Penegakan Hukum, Pengendara Sepeda Motor, Helm [...]
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI (Studi Penelitian Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur)
Oleh : CUT KHADIJAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri sejak darikelahirannya. Hal inilah yang diatur secara normatif di Indonesia tentangperlindungan hak konstitusional warga negara mulai dari sejakdilahirkanPentingnya akta kelahiran tertuang dalam Undang-undangNomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5dinyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas Perlindungan, Hak Anak, Identitas Diri. [...]
PROSES GANTI KERUGIAN LAHAN PTPN-1 UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL LANGSA
Oleh : PUTRI FILZDA ANINDYA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Putri Filzda Anindya 1 Fatimah, S.H., M.H.2 M. Iqbal Asnawi, S.H., M.H. 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun2015 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sertadalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepenti Ganti Kerugian, Pembangunan, Kepentingan Umum [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PT BETAMI YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA SEBAGAI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)
Oleh : SURI YANI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJSmenyebutkan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya danPekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yangdiikuti. Namun PT. BETAMI yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang memilikijumlah 320 tenaga kerja. Namun dari jumlah tersebut, masih ada 17 karyawan Penegakan Hukum, Pekerja, Jaminan Sosial [...]
KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENERBITKAN AKTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ( Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 )
Oleh : ZAVIRA NABILA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Notaris merupakan sebuah jabatan publik yang melaksanakan tugas melayani masyarakat dalam pembuatan akta baik akta pendirian Yayasan, Perusahaan maupun akta perjanjianlainnya. Pengaturan tentang jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,dimana pada Pasal 17 dinyatakan bahwa Tinjauan Hukum, Kewenangan, Notaris, Akta. [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN (Studi Kasus Nomor Perkara 239/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Idi)
Oleh : iklimayani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Iklimayani 1, Dr. Yusi Amdani, S.H.,M.H. 2 Andi Rachmad, S.H.,M.H. 3
Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap anak-anak semakin meningkat. Semenjak tahun 2014 sampai 2017 tindak pidana pemerkosaan terhadap anak semakin marak, terdapat sekitar 163 kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Seperti kasus yang terjadi di Aceh Timur, dimana Perlindungan Hukum, anak korban, proses persidangan [...]
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMULIHAN HAK ANAK DALAM VONIS BEBAS (Studi Kasus Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lgs)
Oleh : RISKA AMANDA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Desiana Pelaksanaan, Pemulihan Hak Anak, Vonis Bebas [...]
PERANAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR DALAM MENGUNGKAP KASUS PENYALURAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU
Oleh : DESIANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Desiana 1, Dr. Yusi Amdani, S.H.,M.H. 2 Andi Rachmad, S.H.,M.H. 3
Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem Peranan, Kejaksaan, Penyaluran Dana [...]
EFEKTIFITAS PIDANA MATI DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : T. Syuhada | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Pidana mati adalah salah satu sanksi yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penjatuhan hukuman mati telah ditetapkan di Aceh Timur terhadap tinda Pidana Mati, Pengedar Narkotika, Penanggulangan [...]
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA GAMPONG OLEH KEUCHIK URAM JALAN YANG DISELESAIKAN SECARA NON PENAL OLEH POLRES ACEH TIMUR
Oleh : FAUZAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengukuhkan keberadaan Gampong sebagai subyek dalam pembangunan. Besarnya dana Gampong yang akan diterima setiap Gampong di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana Gampong mulai dari pengganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Untuk itu, dalam Tindak Pidana, Dana Gampong, Non Penal [...]
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor: 7/Pen.Pdt.G/2016/PN-Lgs)
Oleh : SHINTYA NETRIA PUTRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, Jual-beli adalah suatu perjanjian,
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
Namun dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Lgs mengenai sengketa jual beli
tanah antara M/ Saleh (alm) dengan Ismail Ibrahim (alm) yang melakukan jual
beli tanah dengan Surat Perjanji Kekuatan Hukum, Perjanjian Jual Beli, Tanah [...]
ANALISIS TUJUAN HUKUMAN CAMBUK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PIDANA ISLAM
Oleh : NURUL HUSNA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Nurul Husna, (1) Dr. Drs. M. Natsir, S.H.,M.H. (2), Zuleha, S.H.,M.H. (3)
Berdasarkan Pasal 262 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang
Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan ‘Uqubat cambuk diselenggarakan di
tempat terbuka, namun menurut Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5
Tahun 2018, Uqubat cambuk dilaksanakan di tempat tertutup, khususnya
dilakukan di lembaga pemasyarakatan / rutan Hukuman Cambuk, Lembaga Pemasyarakatan, Pidana Islam [...]
