KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENERBITKAN AKTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ( Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 )

ZAVIRA NABILA (2018), KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENERBITKAN AKTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ( Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ) . Skripsi, Universitas Samudra.

ABSTRAK

Notaris merupakan sebuah jabatan publik yang melaksanakan tugas melayani masyarakat
dalam pembuatan akta baik akta pendirian Yayasan, Perusahaan maupun akta perjanjian
lainnya. Pengaturan tentang jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun
2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,
dimana pada Pasal 17 dinyatakan bahwa Notaris wajib manjalankan tugas diwilayah
jabatannyaDalam menjalankan tugasnya, Notaris ditentukan wilayah jabatannya sesuai
dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. dimana setiap Notaris wajib
menjalankan tugas sesuai wilayah jabatannya. Namun ada akta pendirian Yayasan yang
berkedudukan di Langsa tetapi penerbitan aktanya dibuat oleh Notaris yang bertugas di
wilayah jabatan Kabupaten Aceh Timur.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang Notaris, untuk mengetahui
penyalahgunaan kewenangan Notaris membuat Akta di luar wilayah kerjanya dan untuk
mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran kewenangan tentang
tanggungjawab Notaris dalam menerbitkan akta.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
yuridis normatif melalui kepustakaan (library research), mempelajari buku-buku, peraturan
perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang ada kaitannya dengan penulisan, dan
penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan
mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan yang dilakukan oleh Notaris adalah dengan
melakukan pekerjaan diluar wilayah jabatannya seperti menerbitkan akta ataupun membuat
penetapan seperti yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ada akta
yang diterbitkan oleh notaris yang berkedudukan di Aceh Timur terhadap Yayasan yang
berkedudukan di Kota Langsa. Namun perbuatan tersebut bukan merupakan penyalahgunaan
kewenangan Notaris, sebab pada saat diterbitkannya akta tersebut, pendiri Yayasan
bertempat tinggal sementara di Kabupaten Aceh Timur. Pengaturan hukum tentang Notaris
diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 1 Undang Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan oleh
undang-undang. Dalam beberapa pasal lainnya diatur juga tentang tugas, kewenangan,
kewajiban dan larangan serta sanksi bagi notaris yang tidak menjalankan tugas dengan benar
dan baik. Kajian hukum terhadap Notaris yang menyalahgunakan kewenangan dalam
menerbitkan akte belum pernah dilakukan sebab semua notaris belum melakukan pekerjaan
yang menyalah gunakan kewenangannya, tetapi ada notaris yang dikenakan sanksi berupa
pemberhentian dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan Mahkamah
Agung dan notaris yang diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat karena tidak
menjalankan tugas di wilayah jabatannya sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM.
Disarankan Hendaknya ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dijelaskan
dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tentang bagaimana pelaksanaan tugas jabatan
Notaris di wilayah jabatannya.Hendaknya ada sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas tugas Notaris sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan jasa.Hendaknya penegakan hukum yang tegas diperlukan agar Notaris senantiasa melaksanakan tugas dengan baik di wilayah jabatannya. 

File ::(login required)

• s1-2018-1301000145-abstrak.pdf (38.54 KB) |
• s1-2018-1301000145-di.pdf (37.20 KB) |
• s1-2018-1301000145-bab1.pdf (66.44 KB) |
• s1-2018-1301000145-bab5.pdf (9.08 KB) |
• s1-2018-1301000145-dp.pdf (11.33 KB) |