Pencarian
089514182433
KAJIAN YURIDIS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG BERGARANSI (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Nurul Fatimah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Pada zaman modern saat ini Handphone (HP) merupakan kebutuhan sekunder yang memiliki pengaruh sangat penting untuk mempermudah memperoleh suatu informasi dengan cepat maupun, saling terhubung dengan banyak orang. Hampir setiap orang memiliki HP, oleh sebab itu penjualan HP sangat laku di pasaran, sehingga menyebabkan beberapa HP yang sudah melewati hasil uji coba di Kerugian Konsumen, Garansi, Produsen [...]
PERANAN BAITUL MAL KOTA LANGSA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN INFAQ DARI PEGAWAI NON PNS DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAMUDRA
Oleh : FURQAN MU'TASHIN ABTARI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)ABSTRAK
Furqan Mu’tashin Abtari[1]
Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H., M.H.[2]
Bustami, S.H., M.A.[3]
Pelaksanaan pemungutan infaq di Aceh dilaksanakan oleh Badan Baitul Mal Aceh (BMA) yang telah ditunjuk oleh pemerintah provinsi sement Kata Kunci : Infaq, Pegawai Non PNS, Fakultas Hukum [...]
PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN POKOK TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI
Oleh : Lanovia Faliani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang subjek hukumnya seorang militer. Tindak pidana desersi sendiri diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dengan dikenakan sanksi naksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan masa daluwarsa selama 12 (duabelas) tahun. Namun pada kenyataannya, tindak pidana desersi masih sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Mil Pelaksanaan Eksekusi, Hukuman Pokok, Tindak Pidana Desersi [...]
PELAKSANAAN KEPERSETAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR GAMPONG DI KECAMATAN LANGSA LAMA
Oleh : Chairul Rizky | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja. Namun kenyataannya program yang baik ini tidak seluruhnya aparatur gampong menjadi peserta jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa Jaminan, Ketenagakerjaan, Aparatur Gampong [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN YANG TIDAK DIASURANSIKAN (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG KUALA LANGSA KECAMATAN LANGSA BARAT
Oleh : Nanda Ulan Dari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)ABSTRAK
Nanda Ulan Dari1
Rini Fitriani, S.H., M.H.2
Nur Asyiah, S.H., M.H.3
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidayaan ikan dan pertambakan garam dan Peraturan M Perlindungan Hukum, Nelayan, Asuransi [...]
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN GURU MENGAJI (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN LANGSA LAMA)
Oleh : Poppy Astari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)ABSTRAK
Poppy Astari1
Dr. Fuadi, S.H., M.H2
Andi Rachmad ,S.H., M.H.3
[1][2][3]Pencabulan merupakan salah satu kejahatan seksual. Kejahatan ini dapat membawa dampak psikis maupun fisik terhadap korban, apalagi yang menjadi Kajian Kriminologi, Kejahatan Pencabulan, Anak [...]
KEABSAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH KOTA LANGSA DENGAN PT. PELABUHAN KOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN HUTAN KOTA LANGSA DAN PENGELOLAAN FASILITAS EKOWISATA HUTAN MANGROVE KUALA LANGSA
Oleh : Chika nurjannah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020) ABSTRAK
Chika Nurjannah [1]
Zuleha, S.H., M.H.[1]
Zaki Ulya, S.H., M.H.[1]
Perjanjian antara Pemerintah Kota Langsa dengan PT. Pelabuhan Kota Langsa dibuat untuk mengoptimalkan ruang terbuka hijau Taman Hutan Kota Langsa di Keabsahan Perjanjian, RTH taman Hutan Kota, Hutan Mangrove [...]
KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH DENGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MANGROVE KUALA LANGSA PADA KPH WILAYAH III ACEH
Oleh : Afifah aini | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020) ABSTRAK Afifah Aini [1]
Zainuddin, S.H., M.H.[2]
Zaki Ulya, S.H., M.H.[3]
Kawasan hutan mangrove yang secara kepemilikannya merupakan milik atau berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh, diketahui bahwa sekarang pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Perjanjian Kerjasama, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Pemerintah Kota Langsa [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 5 QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG JAM MALAM BAGI ANAK USIA SEKOLAH (STUDI PENELITIAN TERHADAP PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN LANGSA KOTA)
Oleh : Widya purwahyuningtias | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)ABSTRAK
Widya Purwahyuningtias [1]
Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H., M.H.[2]
Andi Rachmad, S.H., M.H.[3]
Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia sekolah menyebutkan bahwa Jam malam bagi anak usia sekola Kata Kunci Penegakan Hukum, Jam Malam, Anak Usia Sekolah [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (STUDI PENELITIAN DI PAYA BUJOK SEULEUMAK KOTA LANGSA)
Oleh : MOHD IRRISKY QORIAGUM | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Pasal 40 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung. Namun fakta yang terjadi di lapangan yaitu di Gampong Paya Bujok Seuleumak terdapat 3 rumah yang tidak memiliki IMB di lorong Teladan yaitu rumah milik Junaidi, rumah M. Ali, dan rumah Ra Penegakan Hukum, Pemilik, Izin Mendirikan Bangunan [...]
PERLINDUNGAN KONMEN TERHADAP JAJANAN ANAK SEKOLAH DASAR (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Monikha Zuhma | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)
Pasal 7 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban bagi pelaku usaha yaitu menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Namun pada kenyataannya di Kota Langsa masih banyak pedagang di area se Perlindungan Konsumen, Jajanan Anak, Sekolah Dasar [...]
EFEKTIFITAS PENGGUNAAN HELM STANDAR NASIONAL TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI LANGSA KOTA
Oleh : Frendy karnes sitepu | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)ABSTRAK
Frendy Karnes Sitepu[1]
Dr. Wilsa, S.H, M.H [2]
Zuleha, S.H., M.H [3]
Helm standar nasional merupakan komponen yang wajib digunakan oleh pengendara sepeda motor, hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten Helm Standar Nasional, Pengendara Sepeda Motor Kota Langsa [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PENGURANGAN TIMBANGAN DI PASAR (STUDI PENELITIAN DI PASAR PANGKALAN BRANDAN)
Oleh : Muhammad Rizky | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2016)ABSTRAK
Muhammad Rizky Rini Fitriani, S.H., M.H Enny Mirfa, S.H., M.H
Manusia dalam posisi tunggal maupun berkelompok dalam keadaan apapun pasti akan menjadi konsumen pada suatu produk atau jasa tertentu. Dalam aktivitas jual beli, konsumen juga tidak hanya terletak pada persoalan lemahnya kesadaran atau kurangnya pengetahuan terhadap hal yang menyangkut tentang pasa Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Pengurangan Timbangan Di Pasar [...]
KESADARAN HUKUM PENUMPANG SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM DI LANGSA KOTA
Oleh : Nurmala Hayati | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)ABSTRAK
Nurmala Hayati[1]
M.Nurdin, S.H.,M.M.,M.H[2]
Meta Suriyani, S.H.,M.H[3]
Berdasarkan Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional I Kata Kunci : Kesadaran hukum, Lalu lintas, Penumpang Sepeda Motor [...]
KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.8/PMK/2006 DIKAITKAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK UNDANG-UNDANG
Oleh : Ade Lista Kumala Rambe | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)
Perkembangan lembaga Negara yang dibentuk Undang-Undang merupakan akibat dari tuntutan masyarakat dan perubahan konstitusi untuk kepentingan Negara dan membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 sebagai acuan pedoman penyelesaian sengketa kewenangan Lembaga Negara, Legal Standing, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006 [...]
PEREDARAN PRODUK USAHA MAKANAN TERASI YANG TIDAK BERLABELKAN HALAL (STUDI KASUS DI GAMPONG LHOK BANIE, LANGSA BARAT)
Oleh : Alja Ancika Sari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)ABSTRAK
Alja Ancika Sari[1]
Dr.Fuadi,S.H.,M.H.[2]
Zainuddin,S.H.,M.H.[3]
Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makanan dan minuman yang cukup jumlah dan mutunya, manusia Produk Makanan Terasi, Sertipikasi Halal, Penerbitan Label Halal [...]
PELAKSANAAN PEMBERATAN HUKUMAN TERHADAP RESIDIVIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA LANGSA (STUDI PENDEKATAN KASUS)
Oleh : Rika Dwi Cahyati | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan (2) yang ditegaskan bahwa: “Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 12 Kata Kunci : Pemberatan Hukuman, Residivis, Tindak Pidana Narkotika [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH PT AL-MAQBUUL DI KOTA BINJAI SUMATERA UTARA
Oleh : Novita Mayrani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)ABSTRAK
Novita Mayrani [1]
Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H.,M.H.[2]
Bustami, S.H.,M. A.[3]
Korban merupakan seseorang yang menderita kerugian baik secara materil Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Penipuan [...]
TANGGUNG JAWAB DEBITUR KEPADA KREDITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DI ALIHKAN (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : TEUKU FATURISHA MEDANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Teuku Faturisha Medana[1]
Zainuddin, S.H., M.H[2]
Fatimah, S.H., M.H[3]
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman yaitu dalam Pasal 55 ayat (2) dikatakan bahwa dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Tanggungjawab Debitur, Kreditur, Kredit Pemilikan Rumah. [...]
PENDAFTARAN PRODUK USAHA TERASI YANG BELUM TERDAFTARKAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN LANGSA BARAT)
Oleh : JANNATUL HUSNA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Pasal 4 peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang wajib didaftarkan. Namun di Kota Langsa khususnya Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat terdapat beberapa produk terasi olahan rumahan yang beredar di pasaran tetapi tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
Pendaftaran, Dinas Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. [...]
ANALISIS HUKUM PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT KARO DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG )
Oleh : Hanna Pricillia Aimeninta Tarigan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Namun pada faktanya yang terjadi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sebagian masyarakat melaku Perceraian Adat Karo [...]
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG)
Oleh : Suci Aldista | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan wajib dilakukan penyelesaian melalui mediasi terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1. Di Pengadilan Negeri Kualasimpang, hasil dari dilakukan mediasi sangat jarang dijumpai putusan perdamaian padahal kedudukan hukum mediasi di pengadilan negeri sudah cukup jelas.
Mediasi, Sengketa Perdata, Para Pihak [...]
PEMENUHAN KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA DI KOTA LANGSA
Oleh : MOHD REKA PRAJAYA S | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan yang sangat dekat,dimana orang tua merawat, mendidik dan membesarkan anak dengan penuh kasihsayang. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hubungan orang tua dananak (kewajiban dan hak antara orang tua dengan anak) disebutkan dalam Pasal 321Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1T Kata Kunci : Kewajiban, Alimentasi, Orang tua [...]
ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (StudiPutusanPerkaraNomor 197/Pid.Sus/2018/PN Lgs)
Oleh : NADYA CHAIRANI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.00 Kata Kunci :Analisis, Putusan, Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EIGENRICHTING (Studi di Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur)
Oleh : SITI MARDIYANI SUKMANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Siti Mardiyani Sukmana1 &nb Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Eigenrichting [...]
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCULIKAN SATU KELUARGA (Studi Penelitian di Wilayah Hukum POLRES Aceh Timur)
Oleh : MUHAJIR SAPUTRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Pasal 328 KUHPidana yang bunyinya: Barang siapa membawa pergi seseorangdari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untukmenempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atauuntuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan denganpidana penjara paling lama dua belas tahun. Seperti yang terjadi di Aceh Kata Kunci: Kriminolgi, Penculikan, Satu Keluarga [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI (Studi Penelitian di Kota Langsa )
Oleh : CUT RATU ETIS | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Kewajiban orang tua adalah mengasuh dan melindungi anak, seperti padaPasal 13 Ayat (1) huruf b Undang-undang No.35 Tahun 2014 atas perubahanUndang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : (1Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana punyang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dariperlakuan: b. eksploitasi, baik Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Eksploitasi Ekonomi. [...]
PERTANGGUNGJAWABAN PETUGAS SATPOL PP TERHADAP PERUSAKAN BARANG DAGANGAN KAKI LIMA DI KOTA LANGSA
Oleh : MUHAMMAD JAMIL FOUZI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Muhammad Jamil Fouzi1 Dr.Wilsa,S.H.,M.H.2 Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Satpol, Perusakan, Barang Dagangan [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN OLEH NOTARIS (Studi Penelitian di Kota Langsa)
Oleh : FAISAL MUSRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasimanusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepadamasyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukumatau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harusdiberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Harta, Notaris [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI SUNGAI GAMPONG KEUMUNING HULU KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : SAOQI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)Saoqi 1 Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perikanan [...]
