KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH DENGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MANGROVE KUALA LANGSA PADA KPH WILAYAH III ACEH

Afifah aini (2020), KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH DENGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MANGROVE KUALA LANGSA PADA KPH WILAYAH III ACEH . Skripsi, Universitas Samudra.

ABSTRAK

 ABSTRAK
 
Afifah Aini [1]

Zainuddin, S.H., M.H.[2]

Zaki Ulya, S.H., M.H.[3]

Kawasan hutan mangrove yang  secara kepemilikannya merupakan milik atau berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh, diketahui bahwa sekarang pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa. Berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kota Langsa dengan Dinas Lingkungan dan Kehutanan Aceh perjanjian Nomor 050/3972-IV dan Nomor 522-5/2474/2017, disebutkan bahwa masa waktu perjanjian berlaku hingga tahun 2021 sehingga timbul kekwatiran terkait status kepemilikan asset

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum kepemilikan asset daerah dikaitkan dengan pengelolaan hutan mangrove menurut perjanjian antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan Pemerintah Kota Langsa. Status kepemilikan hutan mangrove sebagai asset daerah antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan Pemerintah Kota Langsa. Terakhir, hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perjanjian antara antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan Pemerintah Kota Langsa dikaitkan dengan  kepemilikan asset daerah.

Penelitian yang digunakan penelitian yuridis normati membahas dokrit-dokrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan yang dilakukan juga memakai pendekatan lapangan dengan menanmbah informan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum kepemilikan asset daerah dikaitkan dengan pengelolaan hutan mangrove menurut perjanjian antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan pemerintah Kota Langsa, dimana pembuatan kontrak yang sah menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diharuskan untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang berkehendak membuat kontrak sesuai dengan asas itikad baik yang harus ditetapi. Status kepemilikan hutan mangrove sebagai asset daerah antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan Pemerintah Kota Langsa  adalah berdasarkan perjanjian kerjasama dimana lahan merupakan asset dari lingkungan hutan Aceh namun dalam prinsip kerjasama pembangunan dilakukan oleh pihak ke dua. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, pihak kedua menyiapkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan hutan lindung mangrove Kuala Langsa dan untuk pencatatan asset hasil pembangunan sarana prasana tetap tercatat dalam asset Pemerintah Kota Langsa. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian antara antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan Pemerintah Kota Langsa dikaitkan dengan  kepemilikan asset daerah adalah kurangnya koordinasi antara pihak pertama dan pihak kedua, pencatatan  pembukuan aset atas belanja modal pembangunan sarana dan prasarana tidak jelas status kepemilikan pasca usainya perjanjian. Upaya yang harus dilakukan adalah koordinasi yang berkelanjutan, menciptakan sistem yang efektif untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan, pembentukan kebijakan dalam pendataan aseet dalam penguasaan tanah dan kawasan hutan, serta koordinasi kewenangan antara sektor yang terkait.

Disarankan para pihak dalam pengaturan atau klausula dalam perjanjian kerjasama betul-betul saling memahami apalagi terkait dengan pencatatan  asset  yang dilaksanakan selama pembangunan. Agar status kepemilikan hutan mangrove jelas kepemilikannya dan harus dicatat dalam belanja-belanja modal para pihak dan Agar dalam perjanjian dituangkan klausula tentang kepemilikan hasil dari perjanjian setelah berakhirnya perjanjian kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan Pemerintah Kota Langsa

Kata Kunci :   Perjanjian Kerjasama, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Pemerintah Kota Langsa

File ::(login required)