Pencarian
089514182433
TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN HIBAH TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI DEPAN PPAT (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG MEURANDEH TENGOH KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA)
Oleh : Fendi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pemberian Hibah tanah hendak dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi didapati warga Gampong Meurandeh Teungoh Kecamatan Langsa Lama yang memberikan Hibah berupa tanah secara langsung dihadapan imam dan perangkat gampong dengan maksud membangun balai pengajuan TPA tanpa dihadapan PPAT, hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan peratur Tinjauan Hukum, Hibah, PPAT [...]
KESADARAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RESTORAN YANG TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN (DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : Sinta febriani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang di wajibkan atas setiap muslim termasuk zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu sendiri adalah bagian dari zakat maal yang dimana sebagai umat beragama Islam wajib hukumnya bila mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisab. Di Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak pemilik restoran yang tidak membayar zakat, padahal pengh Zakat Penghasilan, Pemilik Restoran, Baitul Mal [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KEUMUNENG DI KOTA LANGSA.
Oleh : Yulanda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Pencurian merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat. Pencurian itu sendiri diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pen Penegakanhukum,Pencurian,PDAM [...]
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN KECAMATAN LANGSA KOTA
Oleh : Muhammad hidayat | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di atur Pasal 12 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berbunyi Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan untuk perencanaan program kepada perusahaan mitra TJSL melalui forum pelaksana TJSL, Forum pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib m Pelaksanaan, TJSL, Perusahaan [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK PROMOSI PEMBERIAN HADIAH (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Rinaldy Prasetya | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Dalam Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarka Perlindungan Hukum, Konsumen, Promosi Pemberian Hadiah [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DARI TINDAKAN PENYITAAN OLEH DEBT COLLLECTOR (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Dwiky Nasution | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Berdasarkan perjanjian antara PT Adira Finance dengan calon konsumen kendaraan bermotor Nomor 203/SDR/pk/v2017 antara PT Adira Finance dengan calon konsumen kendaraan bermotor roda dua dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK013/88 tentang tata cara pembiayaan terjadi antara Perlindungan Hukum, Konsumen, Kredit, Debt Collector [...]
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SOCIAL DISTANCING UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Raka Pratama | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pandemi Covid 19 membuat masyarakat wajib mematuhi Protokol kesehatan sesuai Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Wali Kota Langsa No 31 Tahun 2020. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah pelaksanaan Penerapan Soci Kesadaran Hukum, Social Distancing, Covid-19 [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR SECARA ILEGAL DI KECAMATAN LANGSA BARAT
Oleh : Rahmad repa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Pasal 53 huruf a yang berbunyi setiap orang yang melakukan Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Di Kecamatan Langsa Barat masih banyak ditemukan penjual bensin secara ilegal yang berjualan dika Penegakan Hukum, Bahan Bakar, Ilegal [...]
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN
Oleh : muhammad nazar | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Kejahatan penggelapan dalam jabatan merupakan suatu kejahatan terhadap harta benda dimana pelaku melakukan kejahatan pada saat menguasai barang atau uang karena jabatan yang dimilikinya. Kejahatan Penggelapan dalam jabatan umumnya dilakukan oleh pelaku yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang suatu jabatan atau pekerjaan dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk men Kriminologi, Penggelapan, Jabatan [...]
PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LANGSA)
Oleh : Azzahra Yupita | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 103 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika di Lembaga Permasyarakatan kelas II B Langsa adalah pemakai sekaligus sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.
Tujuan penelitia Rehabilitas, Pecandu, Narkotika. [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBERI KETERANGAN PALSU DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN (STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ACEH TIMUR)
Oleh : Novia Roshella Young | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 266 KUHPidana menegaskan bahwa “Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya diancam bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling Penegakan Hukum, Keterangan Palsu, Akta Kelahiran [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEBORAN MINYAK ILEGAL DI KECAMATAN RANTO PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : Renita Ningsih | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Penegakan hukum terhadap pengeboran minyak ilegal pengaturan hukum serta sanksinya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Aceh Timur memilki kekayaan alam yang melimpah salah satunya minyak dan gas bumi yang terdapat di Ranto Peureulak. Hal tersebut menarik minat banyak orang, sehingga marak terjadi pengeboran minyak ilegal di Penegakan hukum, Pengeboran dan Minyak ilegal [...]
PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DILAUT MELALUI PERJANJIAN TIDAK TERTULIS ( STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA )
Oleh : Muhammad Ichsan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Kota Langsa yang memiliki pantai dan pelabuhan merupakan daerah yang menghasilkan ikan yang diperoleh dari nelayan dengan cara menangkap ikan menggunakan kapal boat. Dalam usaha melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal boat, maka terdapat tiga pihak yang aktif bekerja demi mendapatkan hasil tangkapan ikan di laut yaitu pemilik boat, pemberi modal kerja da Bagi Hasil, Penangkapan Ikan, Perjanjian, Tidak Tertullis [...]
EKSISTENSI BADAN KEHORMATAN SEBAGAI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Oleh : Burhansyah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2013)Eksistensi Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Burhansyah 08.01.00357. Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan Salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Badan Kehormatan yang memiliki tugas yang cukup berat dengan kewenangan yang dimiliki.
Selain itu dengan komposisi anggota y DPR, DPRD, kota Langsa [...]
PENERAPAN PRINSIP MEMPERSULIT PROSES PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG
Oleh : Yolanda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Penjelasan umum ayat 4 huruf e Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa prinsipnya yang mempunyai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undadang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, mempersulit perceraian dalam undang-undang tidaklah menutup atau mengunci mati t Penerapan, Prinsip Mempersulit, Perceraian [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI SABUNG AYAM DI KOTA LANGSA
Oleh : Muhammad zein herlambang | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Salah satu bentuk perjudian yang ada di Kota Langsa yaitu sabung ayam yang di lakukan Geudubang Jawa Kota Langsa, hal ini sudah terjadi bertahun-tahun tanpa penertiban atau tindakan hukum dari aparat penegak hukum.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam menurut KUHP d Penegakan Hukum, Judi, Sabung Ayam [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN COMPACT DISC (CD) DAN DIGITAL VERSATILE DISC (DVD) BAJAKAN DI KOTA LANGSA
Oleh : Devi susantri silalahi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Penegakan hukum terhadap Penjualan Compact Disc (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD) Bajakan memiliki hukuman berupa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Karena penjualan Compact Disc (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD) Bajakan memberikan dampak ekonomi bagi Negara.Maraknya penjualan Compact Disc (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD) Bajakan i Penegakan hukum, CD dan DVD ,Bajakan [...]
PENETAPAN HAK PILIH BAGI PENGIDAP GANGGUAN JIWA DALAM PELAKSANAANPEMILIHAN UMUM (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : MUZAKIR J | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)
Penyandang disabilitas dengan gangguan jiwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana aturan ini dikuatkan dengan PKPU Nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih. Namun di Kota Langsa pemilu telah diikuti oleh pengidap gangguan jiwa sebanyak 22 orang.
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penetapan hak pilih bagi pengidap g Hak Pilih, Pengidap Gangguan Jiwa, Pemilihan Umum. [...]
KEKUATAN HUKUM QANUN GAMPONG YANG TIDAK MENGIKUTI HASIL KLARIFIKASI DARI PEMERINTAH KOTA LANGSA
Oleh : Erwin gita persada | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2015. Dalam hal ini terdapat suatu aturan atau Qanun Gampong yang dalam pembentukan draf qanun gampong yang tidak menjalankan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal ini Geuchik/Kepala Desa harus mengikuti evaluasi yang sudah di setujui oleh Walikota Langsa, namun pada kenyataannya Qanun Gampong yang dibuat oleh perangkat gampong mengabaikan hasil klarifikas  Kekuatan Hukum, Qanun Gampong, Klarifikasi [...]
DISHARMONISASI PENGATURAN PEMBERIAN CUTI MELAHIRKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ACEH (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : ARIEF ASY'ARI NURWAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Peraturan Pemeritah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur tentang lamanya hak cuti yaitu selama 3 (tiga) bulan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 325. Namun Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif bahwa Pasal 28 lamanya hak cuti yaitu selama 6 (enam) bulan, perbedaan pengaturan hak cuti bagi ibu yang Disharmonisasi, Cuti Melahirkan, Peraturan Perundang-Undangan [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI DESA KUALA LANGSA
Oleh : M. RIDWAN AZ BADAL | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)ABSTRAK
M. Ridwan AZ. Badal 1
M. Nurdin, S.H., M.M., M.H.2
Meta Suriyani, S.H., M.H.3
Tarif resmi parkir di Kota Langsa di atur dengan dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 55 Tahun 2013, tentang perub Penegakan Hukum, Pungutan, Parkir Liar [...]
KAJIAN YURIDIS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG BERGARANSI (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Nurul Fatimah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Pada zaman modern saat ini Handphone (HP) merupakan kebutuhan sekunder yang memiliki pengaruh sangat penting untuk mempermudah memperoleh suatu informasi dengan cepat maupun, saling terhubung dengan banyak orang. Hampir setiap orang memiliki HP, oleh sebab itu penjualan HP sangat laku di pasaran, sehingga menyebabkan beberapa HP yang sudah melewati hasil uji coba di Kerugian Konsumen, Garansi, Produsen [...]
PERANAN BAITUL MAL KOTA LANGSA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN INFAQ DARI PEGAWAI NON PNS DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAMUDRA
Oleh : FURQAN MU'TASHIN ABTARI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)ABSTRAK
Furqan Mu’tashin Abtari[1]
Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H., M.H.[2]
Bustami, S.H., M.A.[3]
Pelaksanaan pemungutan infaq di Aceh dilaksanakan oleh Badan Baitul Mal Aceh (BMA) yang telah ditunjuk oleh pemerintah provinsi sement Kata Kunci : Infaq, Pegawai Non PNS, Fakultas Hukum [...]
PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN POKOK TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI
Oleh : Lanovia Faliani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang subjek hukumnya seorang militer. Tindak pidana desersi sendiri diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dengan dikenakan sanksi naksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan masa daluwarsa selama 12 (duabelas) tahun. Namun pada kenyataannya, tindak pidana desersi masih sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Mil Pelaksanaan Eksekusi, Hukuman Pokok, Tindak Pidana Desersi [...]
PELAKSANAAN KEPERSETAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR GAMPONG DI KECAMATAN LANGSA LAMA
Oleh : Chairul Rizky | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja. Namun kenyataannya program yang baik ini tidak seluruhnya aparatur gampong menjadi peserta jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa Jaminan, Ketenagakerjaan, Aparatur Gampong [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN YANG TIDAK DIASURANSIKAN (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG KUALA LANGSA KECAMATAN LANGSA BARAT
Oleh : Nanda Ulan Dari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)ABSTRAK
Nanda Ulan Dari1
Rini Fitriani, S.H., M.H.2
Nur Asyiah, S.H., M.H.3
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidayaan ikan dan pertambakan garam dan Peraturan M Perlindungan Hukum, Nelayan, Asuransi [...]
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN GURU MENGAJI (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN LANGSA LAMA)
Oleh : Poppy Astari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)ABSTRAK
Poppy Astari1
Dr. Fuadi, S.H., M.H2
Andi Rachmad ,S.H., M.H.3
[1][2][3]Pencabulan merupakan salah satu kejahatan seksual. Kejahatan ini dapat membawa dampak psikis maupun fisik terhadap korban, apalagi yang menjadi Kajian Kriminologi, Kejahatan Pencabulan, Anak [...]
KEABSAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH KOTA LANGSA DENGAN PT. PELABUHAN KOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN HUTAN KOTA LANGSA DAN PENGELOLAAN FASILITAS EKOWISATA HUTAN MANGROVE KUALA LANGSA
Oleh : Chika nurjannah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020) ABSTRAK
Chika Nurjannah [1]
Zuleha, S.H., M.H.[1]
Zaki Ulya, S.H., M.H.[1]
Perjanjian antara Pemerintah Kota Langsa dengan PT. Pelabuhan Kota Langsa dibuat untuk mengoptimalkan ruang terbuka hijau Taman Hutan Kota Langsa di Keabsahan Perjanjian, RTH taman Hutan Kota, Hutan Mangrove [...]
KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH DENGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MANGROVE KUALA LANGSA PADA KPH WILAYAH III ACEH
Oleh : Afifah aini | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020) ABSTRAK Afifah Aini [1]
Zainuddin, S.H., M.H.[2]
Zaki Ulya, S.H., M.H.[3]
Kawasan hutan mangrove yang secara kepemilikannya merupakan milik atau berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh, diketahui bahwa sekarang pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Perjanjian Kerjasama, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Pemerintah Kota Langsa [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 5 QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG JAM MALAM BAGI ANAK USIA SEKOLAH (STUDI PENELITIAN TERHADAP PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN LANGSA KOTA)
Oleh : Widya purwahyuningtias | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)ABSTRAK
Widya Purwahyuningtias [1]
Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H., M.H.[2]
Andi Rachmad, S.H., M.H.[3]
Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia sekolah menyebutkan bahwa Jam malam bagi anak usia sekola Kata Kunci Penegakan Hukum, Jam Malam, Anak Usia Sekolah [...]
