Pusat Bantuan Unggah File ETD : 089514182433
1933 Data Penelitian Mahasiswa tersimpan
23660 File Mahasiswa
Berhasil Ter-unggah
Hasil Validasi
Lebih detail
ANALISIS KEBIJAKAN MUTASI PLAT NON BL KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PROVINSI ACEH (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Widodo | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Qanun  Aceh  Nomor 2 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pajak Aceh, Pemilik kendaraan bermotor yang telah mengoperasionalkan kendaraannya di wilayah Aceh selama 12 (dua belas) bulan, wajib memutasikan kendaraannya. Namun realisasinya kendaraan bermotor roda empat banyak ditemui khususnya di Kota Langsa pemilik kendaraan Kebijakan, Mutasi, Kendaraan Bermotor, Pendapatan [...]

PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH URUGAN SECARA LISAN UNTUK BAHAN PEMBUATAN BATUBATA (STUDI DI DESA KP. PADANG, KEC. PANGKATAN, KAB. LABUHANBATU)
Oleh : Karmilawati | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Kepastian hukum atas tanah adalah suatu jaminan dimana hukum itu dijalankan dan/atau dilaksanakan dengan cara baik dan tepat. Setiap jual beli demi kepastian hukum seharusnya dilaksanakan secara tertulis supaya jelas kekuatan hukumnya jika terjadi wanprestasi. Namun yang terjadi di Desa Kp. Padang, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu masyarakat melakukan kegiatan jual beli terhadap tanah urugan di Jual beli Secara Lisan, Tanah Urugan. [...]

KONTROVERSI RUMUSAN NORMA TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
Oleh : Annisa Oktaviana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sering dijumpai di mana saja tidak terkecuali perguruan tinggi. Atas tingginya angka kekerasan seksual di perguruan tinggi pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Namun berlakunya peraturan tersebut justru Kontroversi, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi [...]

TANGGUNG JAWAB PENELANTARAN ASET DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR DI KOTA LANGSA
Oleh : Novia Putri | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Aset Daerah adalah harta kekayaan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari barang bergerak maupun barang yang dikuasai pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Kabuapaten Aceh Timur setelah terjadinya pemekaran daerah pada Tahun 2001 terdaat sejumlah aset daerah berupa bangunan dan Tanah Ex Peninggalan Dinas, yang sampai dengan saat in Tanggungjawab, Penelantaran, AsetKabupaten Aceh Timur [...]

IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN PENDAYAGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON TANAH PERTANIAN (STUDI KASUS KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL)
Oleh : Nur Madayana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Hak menguasai negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf (a) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berisi wewenang hak menguasai negara, yaitu Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Di Kabupaten Mandailing Natal Implikasi Hukum Perubahan Pendayagunaan Tanah Pertanian Ke Non T Pendayagunaan Tanah, akibat hukum perubahan tanah [...]

KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI ARISAN ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
Oleh : Devia Putri Rahmadani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Arisan secara online masuk kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban dalam Undang-Undang tersebut mengacu pada perseorangan dimana dalam melakukan wanprestasi arisan online. Dan tedapat perjanjian didalam arisan online tersebut yang mana berdasarkan Pasal Perlindungan Hukum, Arisan Online, Wanprestasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 [...]

KESADARAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN PAKPAK BHARAT TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI
Oleh : Nina Nola Tumangger | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Guna merealisasikan pengumpulan zakat, di Indonesia memiliki Lembaga pengumpul Zakat nasional secara umum disebut Badan Amil Zakat Nasional (selanjutny disebut BAZNAS). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor. 8 Tahun 2001 Kesadaran Hukum, Aparatur Sipil Negara, Zakat Profesi [...]

PENERAPAN SANKSI INDISIPLINER TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PENYIDIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 410/K.PID/2018.MA.RI)
Oleh : Roy Mahendra Fitra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas. Sanksi indisipliner dapat diberikan sejak oknum polisi meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam Penegakan Hukum, Indisipliner, Oknum Kepolisian [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DICERAIKAN SECARA ADAT KARO (STUDI KASUS DI KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG)
Oleh : Isnani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Perceraian adalah pemutusan ikatan pernikahan terhadap suami isteri sebagai akibat dari kegagalan dalam menjalankan rumah tangga. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengharuskan setiap perceraian dilaksanakan di hadapan pengadilan. Dan perceraian dianggap telah terjadi jika ada suatu putusan Pengadilan. Namun pada kenyataan perceraian yang  dilakukan oleh beberapa Kekuatan Hukum, Perceraian, Adat Karo. [...]

MEKANISME PENGISIAN JABATAN TUHA PEUT GAMPONG PAYA BUJUK TEUNGOH MENURUT QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2018
Oleh : Yoki Oktari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfugsi sebagai badan permusyawaratan gampong, penentuan tuha peut dipilih secara langsung oleh masyarakat hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong,  kemudian setelah dilakasakan pemilihan tuha peut gampong dilantik oleh Wali Kota sebagaimana diatur dalam ketentua Meknisme, Pengisian, Jabatan Tuha Peut Gampong. [...]

KEKUATAN HUKUM CYBER NOTARY ATAU NOTARIS SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIK NOTARY) DALAM PEMBUATAN AKTA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
Oleh : Edi saputra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris yang berbunyi:  Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat Kekuatan Hukum, Cyber Notary,UUJN [...]

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCATATAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA
Oleh : Azhimi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Administrasi kependudukan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat salah satunya adalah pencatatan akta kematian. Hal ini sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan ditindaklanjuti dalam Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Kota Langsa yang bertujuan member Kesadaran Hukum Masyarakat, Pencatatan, Akta Kematian [...]

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MENGGUNAKAN PERADILAN ADAT (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG SIDODADI DAN SIDOREJO LANGSA LAMA KOTA LANGSA)
Oleh : Rizki Fadilla | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Didalam Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 pasal 13 ayat 1 (satu) mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah menggunakan peradilan adat. Namun dikota Langsa hasil dari dilakukan peradilan adat belum efektif karna tingkat keberhasilannya yang relatif rendah. Fakta bahwa masih banyak para pihak yang tidak puas dengan hasil peradilan adat menyebabkan peradilan tidak efektif.
Tujuan Penelitian u Efektivitas, Peradilan Adat, Sengketa Tanah [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN JAMBORE DAERAH ACEH DI KOTA LANGSA YANG MENIMBULKAN KERUMUNAN
Oleh : Hazrian akmal lubis | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Kota Langsa termasuk Wilayah beresiko tinggi dalam penyebaran covid-19, berdasarkan berita yang di Kutib dari Waspada.Id Kapolres Langsa pada 9 September 2021 mengatakan Kota Langsa berlaku Kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan termasuk dalam Zona Orange. Maka oleh sebab itu membatasi jam malam, serta membatasi kerumunan. Kerumunan dinilai dapat menimbulkan risiko kese Penegakan Hukum, Jambore Daerah Aceh, Kerumunan [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENIRUAN MEREK DAN PATEN DALAM PROSES PENDAFTARAN HAK ATAS PRODUK SIRUP MANGROVE
Oleh : Della Alrit | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Gampong Kuala Langsa memproduksi Sirup Mangrove yang dikelola ibu-ibu PKK merupakan hasil home industry dan memiliki izin produksi dengan Nomor. 213117307010623 dan sedang mendaftarkan produknya untuk di patenkan. Namun terdapat salah satu pihak memproduksi Sirup Mangrove, pihak tersebut meniru kualitas dan rasa dari sirup mangrove yang di produksi oleh Kelompok Pengrajin Kuala Maju. Pihak ters Perlindungan Hukum, Hak Merek dan Paten, Sirup mangrove. [...]

HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PEMBERIAN JASA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh : Depi junita | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 mengalami perubahan dalam lingkup hak dan kewajiban konsultan kekayaan intelektual, khususnya dalam hal pemberian pelayanan, permohonan, dan penyelesaian administrasi terkait hak kekayaan intelektual. Dimana ruang lingkup pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 merujuk pada konsultasi dalam bidang desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, Hak dan Kewajiban, Konsultan, Hak Kekayaan Intelektual [...]

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBAKARAN POLSEK OLEH MASSA DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : Rini anggeraini | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

Pembakaran Polsek oleh masyarakat tentunya memiliki nilai dan citra yang buruk oleh masyarakat kepada pihak aparat penegak hukum khususnya Polsek Bendahara. Kejadian tersebut berawal dari penangkapan seseorang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) namun dalam hal ini pihak kepolisian dari anggota Polsek menembak orang tersebut setelah di tangkap dengan alasa Kriminologi, Pembakaran Massa [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARTU IDENTITAS ANAK (STUDI PENELITIAN PB. TUNONG KECAMATAN LANGSA BARO LANGSA)
Oleh : M. GUSTI ARMAYANDA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

         Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Bahwa KIA merupakan identitas resmi sebagai bukti diri anak yang berusiakurang dari tujuh belas tahun. Di Gampong Paya Bujuk Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa masih banyak anak-anak yang belum berumur 17 tahun yang belum memiliki K Perlindungan, Hukum, KIA [...]

PERBANDINGAN SANKSI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
Oleh : Meida Mira | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Delik pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang menjatuhkan hak asasi manusia oleh karenanya delik pembunuhan ini diatur dalam KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap nyawa manusia. Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 hukuman bagi pelaku pembunuhan yaitu qishas, hukuman cambuk dan denda, sedangkan hukum positif yaitu pidananya diatur dalam Pasal 338-350 KUHP den Perbandingan Sanksi, Pembunuhan, KUHP dan Qanun Jinayat [...]

ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN PERKARA NOMOR 22/JN/2020/MS.JTH DENGAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 7/JN/2021/MS.ACEH
Oleh : Irfina Assughra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Terdapat 2 (dua) putusan yang berbeda pada perkara yang sama tentang jarimah pemerkosaan yaitu dalam persidangan tingkat pertama dengan putusan perkara Nomor 22/JN/2020/MS.Jth dan persidangan tingkat banding yaitu dalam putusan perkara Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh. Dalam perkara Nomor 22/JN/2020/MS.Jth Terdakwa sebagai pelaku jarimah pemerkosaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan hakim melakuk Disparitas, Putusan,Jarimah Pemerkosaan [...]

PEMBERIAN HAK KONPENSASI TERHADAP PENERIMA VAKSIN COVID–19 YANG MENIMBULKAN EFEK NEGATIF OLEH PEMERINTAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN BENDAHARA KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : REYNA SALSABILA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Vaksin sinovac menimbulkan efek Negatif seperti yang terjadi di Desa Balai Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, pada 27 September 2021 atas nama Putri Rahmah Aidar umur 17 Tahun mengalami lumpuh, mata kabur, dan Alzheimer (pelupa) usai menerima suntik vaksin sinovac tahap kepertama. Pasal 15B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 menegaskan “Dalam hal terdapat kasus kejad Hak Konpensasi, Penerima Vaksin Covid-19, Efek Negatif. [...]

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT KARO DITINJAU DARI INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Oleh : Raudah Sri Nony Syahfitri | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Masyarakat Hukum Adat Batak Karo Masih menganut sisitem patrilineal yang mengikuti garis keturunan ayah, dan hak mewarisi ada pada anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak menjadi ahli waris dn tidak mendapatkan harta warisan, ada kala anak perempuan mendapat warisan apabila diberi oleh keluarganya berdasarkan “kekelengen” atau kesayangan dari sauda Warisan, Adat Karo, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 [...]

PERANAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL
Oleh : Muhammad Gusno | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Menurut Hukum acara pidana terdapat salah satu asas umum yaitu asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan asas ini guna menjamin hak pelaku tindak pidana untuk dianggap tidak bersalah selama belum adanya putusan hakim yang ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Namun dengan p Peranan, Asas Praduga Tak Bersalah, Pelaku Tindak Pidana [...]

KEWENANGAN MENGADILI KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PASCA PEMBERLAKUAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
Oleh : Miza Nul Hakim | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Pasal 75 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat menyatakan qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan, artinya mulai Tahun 2015 qanun ini mulai diterapkan dalam penegakan hukum termasuk tindak pidana pelecehan seksual yang diatur pada Pasal 46 yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk pal Kompetensi, Pengadilan Negeri, Pelecehan Seksual [...]

PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PADA PENYEDIA SARANA PROSTITUSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
Oleh : Al Syahril | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Tindak Pidana Penyedia Sarana Prostitusi menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diatur di dalam Pasal 33 ayat (3). Tindak Pidana Penyedia Sarana Prostitusi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dari dua peraturan di atas, terdapat perbedaan dan mengenai tindak pidana penyedia sarana prostitusi antara Qanu KUHP, Qanun, Perbandingan Sanksi [...]

PEMBUKTIAN TERHADAP PELANGGAR WAJIB SHOLAT JUM’AT DITINJAU DARI PASAL 21 AYAT (1) QANUN PROVINSI NAD NOMOR 11 TAHUN 2002
Oleh : Ali iqbal | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Pasal 8 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang PelaksanaanSyariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam menegaskan bahwa“Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar’i wajib menunaikan shalatJum’at”, kemudian dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa“Barang siapa tidak melaksanakan shalat jum’at ti Pembuktian, Pelanggar, Wajib Sholat Jum’at [...]

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEHARUSAN VAKSINASI COVID-19 DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Oleh : Aulia Halsa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2021 Tentang vaksinasi corona virus bagi tenaga Kesehatan (pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak pada pemerintah Aceh) adalah untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi covid 19, adalah sebagai upaya untuk mencegah menyebarnya covid 19 yang sudah mewabah. Akan teta Perlindungan Hukum, Aparatur Sipil Negara, Vaksinasi Covid-19, Perspektif Hak Asasi Manusia [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP TERGUGAT DENGAN GANGGUAN JIWA (STUDI PENDEKATAN KASUS NOMOR:130/PDT.G/2020/MS-LGS)
Oleh : Aina Ananda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

                 Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.  Namun gugatan pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa permohonan gugatan yang tidak diterima oleh hakim, seperti d Perlindungan Hukum, Harta Bersama, Perceraian [...]

PERBANDINGAN HAK EIGENDOM MENURUT AGRARISCHE WET DENGAN HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
Oleh : safira | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Hak eigendom di atur dalam Pasal 570 Buku ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dinyatakan dicabut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak eigendom setelah berlakunya UUPA hak eigendom dikonversi menjadi hak miliki dimana hak milik merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain. Hak kebendaan yang l Perbandingan, Hak Eigendom, Agrarische Wet [...]

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Oleh : Mona Justisia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

    Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya penderitaan kepada seseorang diruang lingkup rumah tangga yang meliputi orang tua, anak, suami dan istri. Kekerasan merupakan tindakan yang dilarang dalam Hukum. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat kesalahpahaman atau kurang nya cara mendidik yang tidak sesuai d Kekerasan, Rumah Tangga, Hukum Islam [...]

Kembali ke atas!