Pencarian
089514182433
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA DITINJAU DARI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 11 TAHUN 2014
Oleh : Kiyan Puri | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 7 huruf i Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak yang berbunyi “Setiap peternak dilarang mengembalakan, melepaskan atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran bebas di antaranya fasilitas pendidikan”. Dalam Pasal 9 Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Penegakan Hukum, Penertiban Hewan Universitas Samudra [...]
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN AKIBAT PERAMBAHAN DAN ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG KEUMUNING LANGSA (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Sulastri darmayanti | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Perubahan fungsi kawasan hutan merupakan kegiatan merubah fungsi suatu kawasan hutan menjadi fungsilainnya. dikawasan hutan lindung Kemuning telah banyak berubah, sebagian besar tanah berubah fungsi akibat perbuatan masyarakat yang tidak bertanggung jawab yang merambah kawasan hutan dijadikan lahan perkebunan. Sehingga fungsi hutan lindung yang semua berfungsi sebag Lingkungan, Perambahan, Hutan Keumuning [...]
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR INFAK PENJUALAN TANAH DAN BANGUNAN DIATAS SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH BERDASARKAN QANUN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Muhammad Fauzan F | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang berbunyi : “Infaq dikenakan kepada: tanah dan/atau bangunan ketika dijual” Sementara dalam Pasal 106 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 201 Kesadaran, Hukum Masyarakat, Infaq [...]
PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Oleh : Intan Safira | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Secara Lex Specialis sanksi pemerkosaan di atur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan secara lex generalis diatur dalam KUHP. Di dalam Qanun Hukum Jinayat pemerkosaan diatur pada Pasal 48, 49, dan 50, sedangkan pada KUHP diatur dalam Pasal 285, 286, dan 287. Perbedaan sanksi antara pemerkosaan menurut Qanun Hukum Jinayat dan KUHP yaitu, pada Qanun Sanksi, Pemerkosaan, Qanun Hukum Jinayat, KUHP [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG MELANGGAR TATA TERTIB PASAR DI KOTA LANGSA
Oleh : Ratih purwanti | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 24 ayat (1) Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berbunyi Setiap orang dan badan yang melakukan kegiatan di pasar dilarang :a. berjualan di trotoar dan badan jalan, b. berjualan di emperan toko dan lorong/gang yang dapat menghalangi pejalan kaki; dan c. meninggalkan sampah secara berserakan. Permasalahan Penegakan Hukum, PKL, Tata Tertib Pasar [...]
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TUHA PEUT TERHADAP PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA MILIK GAMPONG (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Imanuddin | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Tugas dan fugsi tuha peut diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun2008 tentang Lembaga Adat dan dalam Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun2018 tentang Tuha Peut Gampong. Kasus yang tejadi di Gampong pondok pabrik di dapatbahwa peranan tuha puet dalam mengawasi dana gampong tidak berjalan denganmaksimal dimana di gampong pondok pabrik terdapat Badan Usaha Milik Fungsi Pengawasan, Tuha Peut, BUMG [...]
TINJAUAN YURIDIS PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN DI MASA COVID-19 DI MAHKAMAH SYARIAH KUALA SIMPANG
Oleh : Rini Marlinda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu percerian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah ada yang dinamakan Cerai Talak dan Cerai Gugat. di tahun 2018 kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 460 kasus namun di tahun 2019 turun menjadi 454 kasu Peningkatan, Perceraian, Covid-19 [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN SALURAN AIR DI KOTA LANGSA
Oleh : Reka oktora ananda sari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 15 huruf a Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang berbunyi : Setiap orang dan/atau badan dilarang : membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha di atas sungai, bantaran sungai, saluran air dan bendungan, dilapangan masih ditemukannya bangunan rumah yang berdiri di sepanjang daerah pinggiran sungai& Penegakan Hukum, Mendirikan Bangunan, Aliran Sungai [...]
KESADARAN HUKUM ORANG TUA TERHADAP KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA TANJUNG SIRAM KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUHANBATU
Oleh : Asiah Batubara | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependuduk menjelaskan setiap anak yang lahir wajib dilaporkan agar identitas dituangkan kedalam akta kelahiran. Identitas anak yang di daftarkan secara resmi melalui kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan menerbitkan akta kelahiran. Berdasarkan data yang diperoleh di ka Kesadaran Hukum, Orang Tua, Kepemilikan Akta Kelahiran [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN KELUAR DARI ISLAM (MURTAD) (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Tri Azwani Tadha | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah yang berbunyi : Setiap orang Islam dilarang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam. Sementara dalam Pasal 18 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah yang berbunyi: Setiap orang Islam yang den Penegakan Hukum, Islam, Murtad [...]
EFEKTIVITAS SIDANG SECARA ONLINE DALAM PERADILAN PIDANA TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
Oleh : Wika Lusdiana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 Tentang Adminitrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lain Efektivitas, Sidang Online, Pembuktian [...]
ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN ASET YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM OLEH YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA PASCA PUTUSAN PENINJAUN KEMBALI
Oleh : Yuti Pertiwi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Yayasan pada dasarnya adalah sebuah harta kekayaan yang telah dipisahkan yang mengandung arti bahwa kekayaan yang telah dipisahkan sudah terpisah dengan harta pendirinya. Dalam pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang mengelola suatu yayasan terhadap peng Penguasaan, Aset Yayasan, Putusan Peninjauan Kembali [...]
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT)
Oleh : Niki Astuti | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Peran kepolisian adalah sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Dalam Pasal 13 UU No. 2 tahun 20002 tugas pokok kepolisian adalah sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terdapat peningkatan kasus pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polres Langkat, tahun 2018 terdapat 55 kasus curanmor, tahun 2019 kasus curanmor mengalami penurunan den Kepolisian, Penanggulangan, Pencurian [...]
PERBANDINGAN SANKSI PIDANA JUDI MENURUT KUHP DAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
Oleh : Deswanti Gusti Mulyani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Perbedaan sanksi pidana judi menurut KUHP dan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah di dalam KUHP sanksi pidana judi hanya ada 2 pilihan hukuman yaitu denda dan penjara sedangkan di Qanun terdapat 3 hukuman yaitu denda, kurungan dan cambuk. Metode penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi tindak pidana judi menurut KUHP dan Sanksi Pidana Judi, KUHP, Qanun Aceh [...]
PERBANDINGAN SANKSI HOAKS DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Oleh : Rifka Annisa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Penyebaran berita bohong (hoaks) adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilarang baik oleh hukum pidana positif dan hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan tentang penyebaran berita bohong (hoaks) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi penjara dan/atau denda, demikian pula da Perbandingan, Hoaks, UU ITE, Hukum Pidana Islam [...]
PERBANDINGAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN JINAYAT
Oleh : RUDI AFANDI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pelecehan seksual menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Aceh diatur di dalam Pasal 46 dan 47. Pidana Pelecehan seksual/Perbuatan Cabul dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Pasal 289-296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dari dua peraturan di atas, terdapat perbedaan dan mengenai tindak pidana pelecehan seksual antara Qanun Perbandingan Sanksi, Pelecehan Seksual, KUHP, Qanun Jinayat [...]
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DALAM PERADILAN ADAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : Natasha Maulida | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pemerintah Indonesia telah membuat suatu kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dengan menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang, di Aceh terdapat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 ten Penyelesaian Sengketa, Peradilan Adat, Pandemi COVID-19 [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA GURU HONORER TERHADAP ASURANSI KESEHATAN (STUDI PENELITIAN DI SEKOLAH SWASTA DI KOTA LANGSA)
Oleh : Nurdhiya Khairunnisa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang berbunyi : Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Kota Langsa jumlah guru honorer sekolah sangat besar dan perlindungan hukum terhadap guru honorer dikatikan dengan asuransi kesehatannya juga belum Perlindungan Hukum, Guru Honorer, Asuransi Kesehatan [...]
PENEGAKAN HUKUM RETRIBUSI IJIN PARIWISATA TERHADAP PENGUSAHA KOLAM RENANG
Oleh : Nina vivanti | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2015)Pasal 7 huruf (a) Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Ijin Pariwisata telah menjelaskan bahwa “Setiap pengelola/pengusaha kolam renang wajib Menjamin dan bertanggung jawab terhadap keselamatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung dan masyarakat sekitar ". Namun di kota langsa terdapat wisata tirta yang dimana pengelolanya lalai se Penegakan Hukum Retribusi Ijin Pariwisata [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI HUTAN TAHURA BUKIT BARISAN KABUPATEN KARO
Oleh : Indrawanta | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Hutan Tahura Bukit Barisan di Kabupaten Tanah Karo seluas 19.850 Ha dan merupakan kawasan Hutan Konservasi dalam Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi. Namun perbuatan Illegal Logging terus bertambah dan tercatat kerusakanya sudah mencapai 800 Ha yang sudah digarap oleh para pelaku Illegal Logging, terhadap perbuatan Illegal Logging ters Penegakan hukum, Illegal Logging, Hutan Tahura Bukit Barisan. [...]
LEGALITAS AKTA PENGAKUAN HUTANG NOMOR 47 TANGGAL 22 MEI 2014 ATAS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK NOMOR 155
Oleh : Rini Ayunda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 258 Rbg menyebutkan Grosse Akte Pengakuan Utang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Grosse Akte tersebut harus memenuhi syarat formil, yaitu: grosse Akte tersebut harus merupakan salinan kata demi kata dari Akte Pengakuan Utang yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, memakai kepala &ldquo Legalitas, Akta Pengakuan Hutang, Hak Milik [...]
KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
Oleh : Yudistia Hirzi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan langsung kepala daerah oleh masyarakat sebagai perwujudan demokrasi. Pemerintahan Aceh melaksanakan Pilkada pada tahun 2017, Maka jika di kaitkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU RI. Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka Aceh wajib melaksanakan Pilkada pada tahun 2022. Namun disamping itu pemerintah juga membuat UU RI No. 10 Ta Pelaksanaan Pikada serentak Aceh [...]
STUDI ANALISIS PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK OLEH JALLAD TERHADAP PELAKU JINAYAT PEREMPUAN DI KOTA LANGSA
Oleh : Meliani Sucita | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pelaksanaan dari Hukuman cambuk itu sendiri di Atur dalam Peraturan Gubernur No. 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukuman cambuk. Secara khusus dalam peraturan gubernur tersebut mengatur mengenai standarisasi jallad, dimana jallad diwajibkan memperoleh pendidikan dan pelatihan khusus untuk mendapatkan sertifikasi jallad. Selain itu, ditentukan pula jallad laki-laki standarisisasi Jallad , Hukuman cambuk, Pelaku Jinayat Perempuan [...]
PERTANGGUNG JAWABAN KEUCHIK DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI GAMPONG JAWA KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : Siti Hawadis | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Peraturan Menteri Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2020 sudah jelas sebagai aturan teknis dalam pengelolaan dana desa untuk menangani pandemi Covid-19 yang berupa Bantuan Langsung Tunai berdasarkan pendap Penyaluran, Bantuan Langsung Tunai, Pertanggungjawaban [...]
LEGALITAS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DIKAITKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013
Oleh : Heru amdani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa sengketa pemilihan kepala daerah bukanlah termasuk dalam kewenangan konstitutionalitasnya. Pembentuk Undang-Undang menindak lanjuti putusan ini dengan menggagas badan peradilan khusus yang akan mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Badan peradilan khusus semestinya sudah terbentuk se Legalitas, sengeketa pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT LARANGAN MEMPUNYAI IKATAN PERKAWINAN (STUDI PENELITIAN DI LEMBAGA KEUANGAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : RYAN ARIGA AQBAR | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja Perlindungan Hukum, Larangan, Ikatan Perkawinan [...]
PENGGELAPAN SERTIPIKAT TANAH OLEH SALAH SATU PEMILIK UNTUK JAMINAN HUTANG
Oleh : Vebrina Mutiara Hanifah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus yang terjadi dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 47 tanggal 22 Mei 2014. Pengakuan hutang dalam masalah ini berawal dari Nurhasanah mempunyai hutang kepada Rukiah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Disamping itu di dalam akta pengakuan hutang pihak pertama ada memberikan jam Penggelapan, Sertipikat Tanah, Jaminan Hutang [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KONTRAK YANG DIBERHENTIKAN TANPA PROSEDURAL (STUDI PENELITIAN PADA PEMERINTAHAN KOTA LANGSA)
Oleh : Riccy Wiliyanto | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2016)
Wewenang pemerintah adalah sebagai penyelenggara pembangunan disegalaaspek termasuk didalamnya adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil danpengangkatan tenaga honorer di daerah. Semenjak disahkannya Undang-UndangKepegawaian Negara yang baru dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara memunculkan berbagai diskursus mengenai reformasi Perlindungan Hukum, Tenaga Kontrak [...]
PELAKSANAAN PENGAWASAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI LANGSA
Oleh : Tuahta Rivaldo Sabaqal Tarigan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Peraturan menggenai diversi terhadap anak diatur di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan mahkamah agung. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk menc Pelaksanaan Diversi, Anak, Penyalah Guna Narkotika [...]
STUDI PERBANDINGAN ASAS LEGALITAS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Oleh : AULIA IKHSAN YUSBI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Asas Legalitas dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas legalitas dalam hukum pidana Islam terdapat pada Al-Qur’an dan Hadist, memliki kekurangan dan kelebihan.
Tulisan ini bertujuan untuk meng Perbandingan, Asas Legalitas, KUHP, Hukum Pidana Islam [...]
