Pusat Bantuan Unggah File ETD : 089514182433
3429 Data Penelitian Mahasiswa tersimpan
41796 File Mahasiswa
Berhasil Ter-unggah
Hasil Validasi
Lebih detail
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ATRIBUT PETUGAS PARKIR (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH KOTA LANGSA)
Oleh : AIDIL ADHARI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Berdasarkan ketentuan mengenai atribut petugas parkir diatur dalam pasal 12 ayat (2) Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2013 tentang Perparkiran menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya, dengan dikenakan sanksi pada pasal 25 berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun pad Penegakan Hukum, Atribut, Petugas Parkir [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBUATAN BANGUNAN KANOPI TANPA IZIN DI PUSAT PERTOKOAN
Oleh : Rulli Erdian | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Pasal 12 ayat (2) huruf d Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangun Gedung yang berbunyi Perhitungan Koefisien Dasar Bangunan Gedung dan Koefisien Lantai Bangunan Gedung wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: Overstek atap (konsul/tritisan) yang melebihi lebar 1,5 (satu koma lima) meter maka luas mendatar overstek atap tersebut dianggap sebagai luas lan Penegakan, Bangunan Kanopi, Pusat Pertokoan [...]

KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DALAM PEMBERIAN AMNESTI PAJAK (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Miranda Vina Safira | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak setiap wajib pajak yang menerima pengampunan pajak diwajibkan mengungkapkan hartanya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, namun dalam kenyataannya banyak wajib pajak yang tidak transparan dalam mendeklarasikan hartanya di dalam dan di luar negeri.Tujuan Penelitian adalah untuk men Pajak, Wajib Pajak, Pengampunan Pajak [...]

PENCATATAN KEMATIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG KEUMUNENG HULU KECAMATAN BIREM BAYEUN)
Oleh : Delphia Dewi Vanesya | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. Hal ini sesuai juga dengan Pasal 71 ayat 5 KUHPerdata, tentang perkawinan Pencatatan, Kematian, Ditinjau, Aspek, Hukum Perdata, Akibat [...]

KESADARAN HUKUM ORANGTUA TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU INDENTITAS ANAK DI GAMPONG KEUMUNENG HULU KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : Syifa sakinah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Penerbitan KIA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang diberlakukan sejak 19 Januari 2016. Permasalahan yang dirasakan pemerintah terhadap penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, salah satunya karena kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Kasus Kesadaran Hukum, Orangtua, KIA [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN PUKAT HELA (TRAWLS) OLEH PENANGKAP IKAN DI PERAIRAN DESA SUNGAI KURUK TIGA KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : ANWAR SARIF RAMADHAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Pukat hela(trawls) lebih dikenal dengan nama pukat harimau,  termasuk kedalam alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Penegakan Hukum, Trawl, Alat Penangkap Ikan [...]

PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN ACEH (STUDI PUTUSAN NOMOR 173/PID.SUS/2013/PN. KSP)
Oleh : Riza Aulia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Illegal fishing diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan khusus di Provinsi Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan. Dalam putusaan Pengadilan Nomor 173/Pid.SUS/2013/PN.KSP menjatuhkan hukum kepada Muhammad Nasir yang telah terbukti telah melakukan tindak p Penerapan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Perairan Aceh [...]

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : SANDY INDRA CAHYA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Tindak pidana narkotika merupakan hal penting untuk diperhatikan, mengingat tindak pidana narkotika yang setiap tahunnya terus terjadi serta mengalami peningkatan. Pelaku tindak pidana narkotika pada umumnya merupakan residivis dan telah melakukan kejahatan narkotika berulang kali. Adanya kemungkinan hukuman yang diterapkan terhadap pelaku tidak efektif dan tidak me Efektivitas, Penerapan Sanksi, Pidana Narkotika [...]

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN KARANG BARU)
Oleh : SITI SARAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Pengaruh Modernisasi tidak dapat dielakkan karena perkembangan ilmu pengetahuan telah mengubah cara hidup manusia, tidak hanya dibidang ekonomi, bidang pendidikan namun juga dalam bidang transportasi. Remaja yang terbawa arus perkembangan teknologi terutama dibidang otomotif terkadang memodifikasi kendaraan bermotor menjadi tidak sesuai standar keamanan untuk keperl Pencegahan, Balap Liar, Pemuda, Undang-Undang Penerapan Sanksi, Pidana Joki Balap Liar [...]

EFEKTIVITAS SANKSI PENGUSIRAN OLEH ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (SUATU PENELITIAN DI DESA PAYA BEDI KECAMATAN RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : Hanif Dwi Angga | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Tindak pidana ringan di atur Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang berbunyi : “Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat meusum, perselisihan tentang hak milik, penc Efektivitas Sanksi, Pengusiran, Tipiring [...]

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SEMARGA DALAM MASYARAKAT BATAK MANDAILING (STUDI PENELITIAN DI DESA HUTA BARINGIN, KECAMATAN RANTO BAEK, KABUPATEN MANDAILING NATAL)
Oleh : NURHAMIDAH LUBIS | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia memiliki beragam Suku dan A Hukum Islam, Perkawinan Semarga, Masyarakat Mandailing [...]

KAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY)
Oleh : JOEPRI YOGA PRANATA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan di mana pegawai penc Pertimbangan Hakim, Perkawinan Beda Agama, Hukum Positif [...]

TINJAUAN YURIDIS PELAKSAAN RESTITUSI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
Oleh : SITI MASITAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, menerangkan bahwa restitusi berbeda dengan denda, yaitu restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan pelaku terhadap korban berdasarkan putusan pengadilan yang sebelumnya telah dimohonkan oleh korban ataupun keluarga korban,sedangkan denda adalah sejumlah uang yang ditetapkan pengadilan yang harus dibay Restitusi, Jarimah Pemerkosaan, Hukum Jinayat [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN FUNGSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG SEBAGAI ANGKUTAN ORANG DI JALAN RAYA (STUDI PENELITIAN WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ACEH TAMIANG)
Oleh : Rifaldi Syahputra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Penggunaan kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum hal tersebut dikarenakan larangan pengoprasian kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang dijalan raya sudah diatur dalam pasal 137 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan fungsinya kendaraan angkut Penegakan hukum, Penyalahgunaan, Angkutan orang, Angkutan barang [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : MAGHFIRAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pada tahun 2022 jumlah pendududk Kabupaten Ace Penyandang Disabilitas, Hak penyandang Disabilitas [...]

EFEKTIVITAS PENINDAKAN TERHADAP TRUK YANG MELEBIHI MUATAN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : M. ALFISYAHRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur tentang daya angkut, yang mana kendaraan angkutan barang dilarang memuat barangnya melebihi kapasitas. Sementara itu di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak truk kelebihan muatan yang melewati jalan lintas Medan-Banda Aceh.
Berkaitan dengan itu, tujuan penulisan skrip Efektivitas, Penindakan, Truk Melebihi Muatan [...]

PEMBERDAYAAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI LANGSA)
Oleh : ADISTYA OKTIANI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator terbagi 2 (dua) yaitu Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim. Dalam praktek di lapangan Media Pemberdayaan, Mediator Non Hakim, Pengadilan Negeri Langsa [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG IBUNYA SEDANG MENJALANI HUKUMAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PANYABUNGAN
Oleh : EVI MAYDAYANTI RANGKUTI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Perlindungan hukum terhadap hak anak yang ibunya sedang menjalani hukuman diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Panyabungan tidak tersedianya ruan Perlindungan Hukum, Hak Anak Yang Ibunya Sedang Menjalani Hukuman, Lembaga Pemasyarakatan [...]

PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017
Oleh : FAZILLA KARDIANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitu Restitusi, Anak, Korban Tindak Pidana [...]

IMPLIKASI PERKAWINAN SIRI OLEH PELAKU DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI DESA SUKARAMAI DUA)
Oleh : KHAIRUNNISA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun dalam Undang-Undang ini telah dengan tegas menyatakan mengenai batasan usia dalam pernikahan. Dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan tiap-tiap perkawi Implikasi, Perkawinan Siri, Dibawah Umur [...]

KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MENDAFTARKAN AKTA KELAHIRAN ANAK (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG MEURANDEH DAYAH KEC. LANGSA LAMA)
Oleh : HAFIZ HAMDANI DAMANIK | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Pelaporan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran di Instansi Pelaksana setempat. Berdasarkan bunyi pasal tersebut seorang anak penting untuk mendapatkan pengakuan dan haknya sebagai warga Negara, karena status h Kewajiban, Orangtua, Akta Kelahiran [...]

PENGEMBALIAN KREDIT SECARA TANGGUNG RENTENG PADA KELOMPOK USAHA UMKM DI PT. PNMM CABANG LANGSA
Oleh : ELISA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Pengaturan sistem tanggung renteng telah diatur di dalam buku ke tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 KUHPerdata dan mengenai penggunaan sistem tanggung renteng untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indo : Pengembalian Kredit, Tanggungrenteng [...]

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI PERADILAN ADAT (STUDI KASUS DI GAMPONG ALUE CANANG, KECAMATAN BIREM BAYEUN, KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : Deli Puspita | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Berdasarkan Pasal 13 huruf h Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, tindak pidana pencurian ringan dapat diselesaikan melalui peradilan adat, hal ini sebagai mana yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Gampong Alue Canang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, namun dalam hal eksekusi sanksi yang diberikan tidak dijalankan secara efektiv. Tujuan penulisan sekrip EFEKTIVITAS, TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN, PERADILAN ADAT [...]

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP JARIMAH PEMERKOSAAN (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 2/JN/22/MS.LGS)
Oleh : Novida Anggraini | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Dalam sistem penerapan sanksi terdapat sistem penerapan sanksi alternatif yang artinya Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa harus memilih antara jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Namun berbeda halnya dengan Putusan Nomor 2/JN/22/MS.Lgs dimana hakim menggabungkan jenis sanksi secara kumulatif yang seharusnya sanksi tersebut bersifat alternatif. Artinya Penerapan Sanksi, Putusan, Jarimah Pemerkosaan [...]

PERLINDUNGAN HUKUM PEMENUHAN HAK KEPENDIDIKAN ANAK DALAM KORBAN BENCANA ALAM
Oleh : Risky nur | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Pasal 60 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Anak dalam situasi darurat korban bencana alam. Namun seperti terjadinya banjir di Kabupaten Aceh Timur pada Januari Tahun 2022, Banjir yang melanda tujuh kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh membuat 6.003 rumah terenda Perlindungan Hukum, Hak Anak, Keadaan Darurat [...]

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KAUKUS DALAM MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA
Oleh : NUR AQMALYA COMBIH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam melaksanakan tugas seorang mediator akan melewati beberapa tahapan. Salah satu dari tahapan tugas mediator pada huruf e menyatakan mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainya (Kaukus). Menurut data yang ditemuka Mediasi, Kaukus, pengadilan [...]

PENERAPAN SANKSI TERHADAP TERGUGAT YANG TIDAK BERITIKAD BAIK PADA SAAT MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA
Oleh : SANTA MARINA BR GINTING | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Itikad baik menjadi sarana dalam proses mediasi agar proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Namun para pihak masih mengesampingkan asas itikad baik tersebut yang mengakibatkan gagalnya mediasi sehingga melajutkan Mediasi, Sanksi, Tidak Beritikad Baik [...]

EFEKTIVITAS PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI GAMPONG KEUMUNENG HULU (STUDI PENELITIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : MUTIYA ZOHRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik yang langsung untuk kehidupan. Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengatur pendaftaran tanah dimana setiap pemilik tanah harus didaftarkan. pada kenyataannya masyarakat Ga Efektivitas, Permohonan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) [...]

KESADARAN HUKUM TERHADAP SUAMI ISTRI MELAKUKAN PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN MAHKAMAH SYAR’IYAH (STUDI KASUS DI GAMPONG ALUE CANANG, KECAMATAN BIREM BAYEUN, KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : AHMAD EFENDI PERTAMA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Perceraian ialah suatu putusnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak yaitu suami istri karena terjadinya suatu ketidak harmonisan hubungan keluarga yang retak atas dasar dari sebuah faktor internal atau faktor eksternal yang terjadi. Adapun pengaturan hukum perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undan Kesadaran Suami Istri, Melakukan Perceraian, Diluar Pengadilan [...]

ANALISIS HUKUM ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 3305/PID.B/2020/PN MDN)
Oleh : RAHMAD MAULANA NASUTION | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Putusan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN Mdn, atas nama Terdakwa I Sunardi als Gundok dan Terdakwa II Syafwan Habibi, dimana para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian terhadap korban Syahdilla Hasan Afandi. Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menuntut para Terdakwa karena telah melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP serta m Penganiayaan, Putusan Bebas, Nebis In Idem [...]

Kembali ke atas!