Pencarian
089514182433
KESADARAN HUKUM TERHADAP SUAMI ISTRI MELAKUKAN PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN MAHKAMAH SYAR’IYAH (STUDI KASUS DI GAMPONG ALUE CANANG, KECAMATAN BIREM BAYEUN, KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : AHMAD EFENDI PERTAMA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perceraian ialah suatu putusnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak yaitu suami istri karena terjadinya suatu ketidak harmonisan hubungan keluarga yang retak atas dasar dari sebuah faktor internal atau faktor eksternal yang terjadi. Adapun pengaturan hukum perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undan Kesadaran Suami Istri, Melakukan Perceraian, Diluar Pengadilan [...]
ANALISIS HUKUM ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 3305/PID.B/2020/PN MDN)
Oleh : RAHMAD MAULANA NASUTION | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Putusan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN Mdn, atas nama Terdakwa I Sunardi als Gundok dan Terdakwa II Syafwan Habibi, dimana para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian terhadap korban Syahdilla Hasan Afandi. Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menuntut para Terdakwa karena telah melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP serta m Penganiayaan, Putusan Bebas, Nebis In Idem [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN GURU SWASTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : LAILA SYAFIRAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi : memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1575/2022 tentang penentuan UMK di Aceh Tahun 2023, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki UMK sebesar Rp. 3.413.666,- Berdasarkan Perlindungan Hukum, Kesejahteraan, Guru [...]
PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI GAMPONG PEUTOW
Oleh : NURLISMAYA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pendaftaran tanah wakaf di gampong Peutow Kecamatan Birem Bayeun dalam mendaftarkan tanah wakaf sangat minim, nazir wakaf belum menyadari pentingnya pendaftaran tanah wakaf sebagai alat bukti yang sah atas tanah yang dimilikinya menurut Undang-undang tentang wakaf. Dari hasil data jumlah tanah wakaf di desa Peutow berjumlah 3 tanah yang di wakafkan, bahwa dari ketig Tanah Wakaf, Pendaftaran Tanah Wakaf, Nazir [...]
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PELAPORAN PERISTIWA KEMATIAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (STUDI DI KECAMATAN DOLOKSANGGUL, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)
Oleh : RIPKA MARITO PURBA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaporan peristiwa kematian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mendapatkan akta kematian yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Di Kecamatan Dolo Kesadaran Hukum, Pelaporan, Peristiwa Kematian [...]
PELAKSANAAN PERNIKAHAN SIRI DI GAMPONG KEUMUNENG HULU
Oleh : CUT MAYLINDA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Di Gampong Keumuneng Hulu masih ada warga yang melakukan perkawinan siri sehingga sangat penting untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat bahwa sebenarnya Undang-undang telah memberikan perlindungan penuh terhadak hak_hak perempuan dalam perkawinannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 Pelaksanaan, Pernikahan Siri, Keumuneng Hulu [...]
PENGEMBALIAN RESTITUSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Oleh : SAUL VALENTINO SINURAYA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan “Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, menyumbangkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak Restitusi, Tindak Pidana, Pencucian Uang [...]
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI PENELITIAN GAMPONG SIURAI-URAI KECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN)
Oleh : SANTI FITRIA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di indonesia terdapat pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA ),dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus melip Kesadaran Hukum, Sertipikat Hak Milik ,Tanah [...]
IMPLEMENTASI HAK ANAK ATAS KARTU IDENTITAS ANAK (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG PEUTOW KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : DINDA MASNIARA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak dibawah umur 17 tahun diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 ayat 7 kartu ini hanya di t Implementasi, Hak anak, Kartu Identitas Anak [...]
ANALISIS TERHADAP FATWA MUI NO 11 TAHUN 2012 DENGAN FATWA MPU ACEH NO 18 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK ZINA
Oleh : Yovi yuliani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Permasalahan anak di luar perkawinan (anak zina) merupakan suatu fenomena yang selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlindungan terhadap anak tersebut sebisa mungkin harus dilakukan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa no 11 Tahun 2012 terkait kedudukan anak di luar perkawinan, dimana meskipun terputusnya hubungan nasab tetapi ay Zina, Perkawinan, Fatwa [...]
IMPLIKASI KETATANEGARAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XIX/2021 BERKAITAN BERKAITAN PEMILU SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2024
Oleh : ALDI SYAH PUTRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Penelitian ini mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan UUD NRI Tahun 1945 yang diangkat oleh Dra.Evi Novida Ginting Manik, M.SP Melalui keputusan tersebut, Pemilu yang sebelumnya dil Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Pemilihan Umum [...]
INKONSISTENSI NORMA DALAM PENGATURAN PEMBUKTIAN PERZINAAN PADA QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT
Oleh : ERDIVA RIZDWINDA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa salah satunya, bidang syari’at Islam. Dengan adanya kekhususannya, Aceh memiliki aturan pidana dan aturan Acara Pidana tersendiri, yang diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Namun Inkonsistensi Norma Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat [...]
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH (STUDI DI GAMPONG ALUE CANANG DUSUN SUKA JADI KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : SONY NIA SIMAMORA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pendaftaran tanah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Dalam Undang-undang Dasar Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960 pasal 19 ayat (1) berbunyi “Untuk menjamin kepastian h Kesadaran Hukum, Pendaftaran Tanah, Sertifikat Tanah [...]
PENGARUH NIKAH SIRI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM ISTRI DAN ANAK DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG PEUTOW KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : IRMAYANTI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perkawinan siri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah(PPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nom Nikah Siri, Akibat Hukum, Itsbat Nikah [...]
TANGGUNGJAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH TIMUR TERHADAP TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
Oleh : Muhammad Kamal | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat ini tercantum pada Pasal 3 PP No 24 Tahun 1997 yang menyatakan Sertipikat untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum, untuk mencapai tujuan tersebut, dalam Pasal 2 PP No 24 Tahun 1997 menyatakan pendaftaran tanah berdasarkan asas sederhana, ama Tanggung jawab, BPN, Tumpang Tindih Sertipikat. [...]
KAJIAN TERHADAP PENGAJUAN PINDAH KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA LANGSA SEBELUM SEPULUH TAHUN MASA KERJA
Oleh : TEJA SAFNI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pegawai yang telah lulus CPNS harus membuat pernyataan yang menyatakan persetujuan untuk tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi setidaknya selama 10 tahun setelah diangkat menjadi seorang PNS. Hal itu diatur dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Kasus Pengajuan Pindah, PNS, Sebelum 10 Tahun [...]
KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN KEPUTUSAN MENDAGRI NOMOR 188-34-4791 TAHUN 2016
Oleh : Deni Saputra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Kontradiksi antara ketentuan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, diidentifikasi adanya kesamaan bentuk antara bendera Aceh dengan bendera Gerakan Separatis GAM. Kajian Hukum, Pembatalan, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 [...]
PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KUALASIMPANG
Oleh : Nur fadlina syahri | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun pada kenyataan yang Perlindungan, Hak Pendidikan, Narapidana Anak [...]
EKSISTENSI MEDIATOR NON HAKIM DALAM MELAKUKAN MEDIASI (STUDI PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG)
Oleh : Anisah Permadani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Kekosongan hukum yang terjadi dalam prosedur perdamaian menurut Pasal 130 HIR/154 RBg mulai di antisipasi dengan munculnya beberapa produk hukum yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung. Pada tahun 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg). Tujuan Eksistensi Mediator Non Hakim Dalam Melakukan Mediasi [...]
KAJIAN YURIDIS TERHADAP ITIKAD BAIK DALAM PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK ATAS MEREK (STUDI KASUS CITAYAM FASHION WEEK)
Oleh : Feri Rahmadani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan bahwa Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutu apabila dibandingkan dengan produk barang dan jasa yang lain. Pencipta Merek tidak akan mendapatkan hak atas merek dari Negara, apab Itikad Baik, Pembatalan Merek [...]
KAJIAN HUKUM TENTANG PENETAPAN AWAL MASA ‘IDDAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Oleh : Tiara Nadila | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Harapan itu terkadang tidak berjalan dengan baik yang seharusnya, permasalahan dalam rumah tangga adalah sebuah keniscayaan dan tidak dapat untuk diselesaikan. M Kajian Hukum Tentang Penetapan Awal Masa ‘Iddah perspektif Hukum Islam [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PETUGAS PARKIR LIAR (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN LANGSA KOTA)
Oleh : Anggia puji lestari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Menurut Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran Pasal 25 angka 1 yang menyatakan pelanggaran terhadap petugas parkir dikenakan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). kasus di Kota Langsa khususnya Kecamatan Langsa Kota banyak di temukan petugas parkir liar yang tidak memiliki izin dan ti Penegakan Hukum, Petugas, Parkir Liar [...]
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN KARET ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PENGGARAP MENURUT KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS DI GAMPONG ALUE CANANG, KECAMATAN BIREM BAYEUN, KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : Putri Wulandari Wahyudi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perjanjian bagi hasil tanah pertanian termasuk kedalam hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, diatur didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil juga mengatur sistem pelaksanaan dan besaran imbangan yang diperoleh antara p Perjanjian bagi hasil tanah pertanian, pemilik lahan dan penggarap, Kearifan Lokal [...]
TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TIMUR TERHADAP PEMERIKSAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (STUDI DI GAMPONG PEUTOW, KECAMATAN BIREM BAYEUN, KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : Desi Suci Faujia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 6 Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten. Aceh Timur menegaskan tentang tugas dan fungsi Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap Pemeriksaan BUMG. Setiap temuan harus ditindaklanjuti, baik tindak lanjut yang berasal dari program kerja maupun pengadu Tindak lanjut, Pemeriksaan. Inspektorat, BUMG [...]
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TERHADAP JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/JN.ANAK/2021/MS.IDI)
Oleh : Miranda Devinka | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Terdapat kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak terjadi di Aceh Timur. terhadap pelaku anak jaksa menuntut ‘Uqubat 1 tahun pembinaan di LPKS Ayeum Mata. Sementara putusan Hakim pada Nomor 1/JN.Anak/2021/Ms.Idi) menjatuhkan ‘Uqubat selama 7 bulan pembinaan dipotong masa pembinaan selama 4 bulan. Sementara sanksi jarimah pemerkosaa Analisis Yuridis,Putusan, jarimah pemerkosaan,anak [...]
TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEUCHIK DI ACEH OLEH KEPALA DAERAH
Oleh : Voniza Yumandasari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat berdasarkan Pemilihan dengan tuha peuet untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban keuchik dalam tenggang waktu tertentu. Namun dalam pelaksaan pemil Penyelesaian, sengketa, pemilihan Keuchik [...]
TANGGUNGJAWAB PERDATA PELAKU USAHA TERHADA PPELANGGARAN LABEL PANGAN (KOMPOSISI) INDUSTRI RUMAHAN MAKANAN KHAS ACEH (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : MUHAMMAD AGUNG PRAYOGO | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan :”pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Di Koita Langsa masih banyak yang belum mencantumkan label pangan pada produk makanannya khususnya pada Tanggungjawab Perdata, Pelaku Usaha, Label Pangan [...]
HUBUNGAN KEWENANGAN DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT DENGAN KEPOLISIAN LALU LINTAS TENTANG KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
Oleh : T. Amiruddin | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa kewenangan Direktorat Jendral Perhubungan Darat dan Kepolisian Lalu Lintas adalah petugas lalu lintas dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang. Dalam kewenangan dua instansi tersebut mempunyai kemiripan kewenangan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 9 Kewenangan, Perhubungan Darat, Kepolisian Lalu Lintas [...]
SANKSI PIDANA HUKUM CAMBUK BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON NOMOR 3/JN/2019/MS.LSK)
Oleh : JULIADI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Pencabulan/Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan “Setiap orang yang melanggar ketentu Sanksi Cambuk, Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak [...]
PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM
Oleh : FACHRUL ROZI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Hukum pidana memiliki sifat khusus dalam hal sanksinya, yang membedakan hukum pidana dengan hukuman lainnya adalah bentuk sanksinya yang bersifat negatif disebut sebagai pidana (hukuman). Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi, menyebabkan kerugian terhadap orang lain dan sangat menggangu kenyamanan dalam masyarakat. Salah satu tindak Hukum pidana, Hukum Islam, pencurian, anak. [...]
