Pencarian
089514182433
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI SEPEDA MOTOR YANG MENGGUNAKAN TELEPON GENGGAM SAAT BERKENDARA DI LANGSA KOTA
Oleh : Suriyani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Berdasarkan Pasal 106 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”, dan Pasal 283 dengan ketentuan ketentuan sansinya, kemudian didapati masyarakat Langsa Kota yang menggunakan tel Penegakan Hukum, Pengemudi, Telepon Genggam [...]
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PT. PEKOLA DAN PT. PKLE TENTANG PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE KOTA LANGSA
Oleh : Kiki andre setiawan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Kontrak kerja sama antara PT Pelabuhan Kota Langsa (Pekola) dengan PT Pelabuhan Kuala Langsa Energi (PKLE) selaku pihak mengelola kawasan ekowisata hutan mangrove Kuala Langsa telah berakhir pada 18 Juni 2020. Namun, hingga tertanggal batas waktu yang ditentukan PT PKLE masih mengelola kawasan tersebut. Berdasarkan perjanjian PT PKLE tidak mempunyai hak lagi se Kajian Hukum, PT. Pekola dan PT. PKLE, Hutan Manggrove [...]
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PESTA PERNIKAHAN DIKAITKAN DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA LANGSA
Oleh : ADITYA RAHMAT THASSA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan dasar penetapan Covid 19 sebagai bencana nasional. Sementara Kota Langsa mengeluarkan kebijakan mengenai protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Protokol Kesehatan. Kasus yang terjadi pada pelaksanaan pesta per Kesadaran Hukum, Protokol Kesehatan, Pesta Pernikahan [...]
EFEKTIFITAS HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU MAISIR DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM JINAYAT (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : Leli Aridah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menetapkan adanya hukuman cambuk bagi pelanggar yang diatur di dalamnya. Penerapan hukuman cambuk belum memberi efek jera bagi masyarakat Aceh Tamiang. Ada peningkatan jumlah perkara jinayat khususnya kasus maisir yang ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada f Efektifitas, Hukuman Cambuk, Maisir [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MERUSAK UANG UNTUK SESERAHAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DI KOTA LANGSA
Oleh : Rachmad hidayat | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Menurut ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 disebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara”.Sedangkan sanksi diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang berbuny Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Merusak Uang [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PELAKU USAHA YANG MENAIKAN HARGA GAS LPG 3KG
Oleh : Cut Mutia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 11 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa. Namun harga jual gas LPG 3 kg (tiga kilogram) di pangkalan gas LPG 3kg di Kota Langsa berbeda-beda di setiap kecamatan, bahkan ada yang menjual dengan harga yan Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Gas LPG 3Kg [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MEDIA PERS YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DI KOTA LANGSA
Oleh : Afriana Risky | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Media pers diwajibkan berbadan hukum atas dasar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa “Setiap perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia”. Pasal 18 menegaskan “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 ( Penegakan Hukum, Media Tidak Berbadan Hukum. [...]
ANALISIS YURIDIS ZAKAT SEBAGAI PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG MENURUT PASAL 192 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
Oleh : Natasya Ulfa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Zakat dan Pajak merupakan dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Muslim. Zakat ditunaikan apabila sudah mencapai nisab zakat dan pajak dibayar menurut jumlah penghasilan. Daerah Aceh dengan segala kekhususannya Pasal 192 UUPA menyatakan bahwa “Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak”. Pengurangan, Zakat, Pajak Penghasilan Terhutang [...]
PENEGAKAN HUKUM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL TERHADAP RUMAH KOS DI KOTA LANGSA
Oleh : wahyu efendi m hasyem | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Ketentuan mengenai hotel dan pajaknya di atur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Perkembangan saat ini rumah kos di induksi sebagai hotel sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran sehingga rumah kos lebih dari dari 10 (sepuluh) kamar dapat dijadikan ob Penegakan, Pajak Hotel, Rumah Kos [...]
TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN HIBAH TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI DEPAN PPAT (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG MEURANDEH TENGOH KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA)
Oleh : Fendi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pemberian Hibah tanah hendak dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi didapati warga Gampong Meurandeh Teungoh Kecamatan Langsa Lama yang memberikan Hibah berupa tanah secara langsung dihadapan imam dan perangkat gampong dengan maksud membangun balai pengajuan TPA tanpa dihadapan PPAT, hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan peratur Tinjauan Hukum, Hibah, PPAT [...]
KESADARAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RESTORAN YANG TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN (DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : Sinta febriani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang di wajibkan atas setiap muslim termasuk zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu sendiri adalah bagian dari zakat maal yang dimana sebagai umat beragama Islam wajib hukumnya bila mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisab. Di Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak pemilik restoran yang tidak membayar zakat, padahal pengh Zakat Penghasilan, Pemilik Restoran, Baitul Mal [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KEUMUNENG DI KOTA LANGSA.
Oleh : Yulanda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Pencurian merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat. Pencurian itu sendiri diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pen Penegakanhukum,Pencurian,PDAM [...]
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN KECAMATAN LANGSA KOTA
Oleh : Muhammad hidayat | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di atur Pasal 12 Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berbunyi Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan untuk perencanaan program kepada perusahaan mitra TJSL melalui forum pelaksana TJSL, Forum pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib m Pelaksanaan, TJSL, Perusahaan [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK PROMOSI PEMBERIAN HADIAH (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Rinaldy Prasetya | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Dalam Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarka Perlindungan Hukum, Konsumen, Promosi Pemberian Hadiah [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DARI TINDAKAN PENYITAAN OLEH DEBT COLLLECTOR (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Dwiky Nasution | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Berdasarkan perjanjian antara PT Adira Finance dengan calon konsumen kendaraan bermotor Nomor 203/SDR/pk/v2017 antara PT Adira Finance dengan calon konsumen kendaraan bermotor roda dua dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK013/88 tentang tata cara pembiayaan terjadi antara Perlindungan Hukum, Konsumen, Kredit, Debt Collector [...]
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SOCIAL DISTANCING UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Raka Pratama | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pandemi Covid 19 membuat masyarakat wajib mematuhi Protokol kesehatan sesuai Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Wali Kota Langsa No 31 Tahun 2020. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah pelaksanaan Penerapan Soci Kesadaran Hukum, Social Distancing, Covid-19 [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR SECARA ILEGAL DI KECAMATAN LANGSA BARAT
Oleh : Rahmad repa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Pasal 53 huruf a yang berbunyi setiap orang yang melakukan Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Di Kecamatan Langsa Barat masih banyak ditemukan penjual bensin secara ilegal yang berjualan dika Penegakan Hukum, Bahan Bakar, Ilegal [...]
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN
Oleh : muhammad nazar | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Kejahatan penggelapan dalam jabatan merupakan suatu kejahatan terhadap harta benda dimana pelaku melakukan kejahatan pada saat menguasai barang atau uang karena jabatan yang dimilikinya. Kejahatan Penggelapan dalam jabatan umumnya dilakukan oleh pelaku yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang suatu jabatan atau pekerjaan dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk men Kriminologi, Penggelapan, Jabatan [...]
PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LANGSA)
Oleh : Azzahra Yupita | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 103 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika di Lembaga Permasyarakatan kelas II B Langsa adalah pemakai sekaligus sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.
Tujuan penelitia Rehabilitas, Pecandu, Narkotika. [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBERI KETERANGAN PALSU DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN (STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ACEH TIMUR)
Oleh : Novia Roshella Young | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 266 KUHPidana menegaskan bahwa “Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya diancam bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling Penegakan Hukum, Keterangan Palsu, Akta Kelahiran [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEBORAN MINYAK ILEGAL DI KECAMATAN RANTO PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : Renita Ningsih | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Penegakan hukum terhadap pengeboran minyak ilegal pengaturan hukum serta sanksinya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Aceh Timur memilki kekayaan alam yang melimpah salah satunya minyak dan gas bumi yang terdapat di Ranto Peureulak. Hal tersebut menarik minat banyak orang, sehingga marak terjadi pengeboran minyak ilegal di Penegakan hukum, Pengeboran dan Minyak ilegal [...]
PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DILAUT MELALUI PERJANJIAN TIDAK TERTULIS ( STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA )
Oleh : Muhammad Ichsan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Kota Langsa yang memiliki pantai dan pelabuhan merupakan daerah yang menghasilkan ikan yang diperoleh dari nelayan dengan cara menangkap ikan menggunakan kapal boat. Dalam usaha melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal boat, maka terdapat tiga pihak yang aktif bekerja demi mendapatkan hasil tangkapan ikan di laut yaitu pemilik boat, pemberi modal kerja da Bagi Hasil, Penangkapan Ikan, Perjanjian, Tidak Tertullis [...]
EKSISTENSI BADAN KEHORMATAN SEBAGAI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Oleh : Burhansyah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2013)Eksistensi Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Burhansyah 08.01.00357. Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan Salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Badan Kehormatan yang memiliki tugas yang cukup berat dengan kewenangan yang dimiliki.
Selain itu dengan komposisi anggota y DPR, DPRD, kota Langsa [...]
PENERAPAN PRINSIP MEMPERSULIT PROSES PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG
Oleh : Yolanda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Penjelasan umum ayat 4 huruf e Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa prinsipnya yang mempunyai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undadang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, mempersulit perceraian dalam undang-undang tidaklah menutup atau mengunci mati t Penerapan, Prinsip Mempersulit, Perceraian [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI SABUNG AYAM DI KOTA LANGSA
Oleh : Muhammad zein herlambang | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Salah satu bentuk perjudian yang ada di Kota Langsa yaitu sabung ayam yang di lakukan Geudubang Jawa Kota Langsa, hal ini sudah terjadi bertahun-tahun tanpa penertiban atau tindakan hukum dari aparat penegak hukum.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Judi Sabung Ayam menurut KUHP d Penegakan Hukum, Judi, Sabung Ayam [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN COMPACT DISC (CD) DAN DIGITAL VERSATILE DISC (DVD) BAJAKAN DI KOTA LANGSA
Oleh : Devi susantri silalahi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Penegakan hukum terhadap Penjualan Compact Disc (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD) Bajakan memiliki hukuman berupa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Karena penjualan Compact Disc (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD) Bajakan memberikan dampak ekonomi bagi Negara.Maraknya penjualan Compact Disc (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD) Bajakan i Penegakan hukum, CD dan DVD ,Bajakan [...]
PENETAPAN HAK PILIH BAGI PENGIDAP GANGGUAN JIWA DALAM PELAKSANAANPEMILIHAN UMUM (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : MUZAKIR J | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)
Penyandang disabilitas dengan gangguan jiwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana aturan ini dikuatkan dengan PKPU Nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih. Namun di Kota Langsa pemilu telah diikuti oleh pengidap gangguan jiwa sebanyak 22 orang.
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penetapan hak pilih bagi pengidap g Hak Pilih, Pengidap Gangguan Jiwa, Pemilihan Umum. [...]
KEKUATAN HUKUM QANUN GAMPONG YANG TIDAK MENGIKUTI HASIL KLARIFIKASI DARI PEMERINTAH KOTA LANGSA
Oleh : Erwin gita persada | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2015. Dalam hal ini terdapat suatu aturan atau Qanun Gampong yang dalam pembentukan draf qanun gampong yang tidak menjalankan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal ini Geuchik/Kepala Desa harus mengikuti evaluasi yang sudah di setujui oleh Walikota Langsa, namun pada kenyataannya Qanun Gampong yang dibuat oleh perangkat gampong mengabaikan hasil klarifikas  Kekuatan Hukum, Qanun Gampong, Klarifikasi [...]
DISHARMONISASI PENGATURAN PEMBERIAN CUTI MELAHIRKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ACEH (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : ARIEF ASY'ARI NURWAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)Peraturan Pemeritah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur tentang lamanya hak cuti yaitu selama 3 (tiga) bulan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 325. Namun Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif bahwa Pasal 28 lamanya hak cuti yaitu selama 6 (enam) bulan, perbedaan pengaturan hak cuti bagi ibu yang Disharmonisasi, Cuti Melahirkan, Peraturan Perundang-Undangan [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI DESA KUALA LANGSA
Oleh : M. RIDWAN AZ BADAL | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)ABSTRAK
M. Ridwan AZ. Badal 1
M. Nurdin, S.H., M.M., M.H.2
Meta Suriyani, S.H., M.H.3
Tarif resmi parkir di Kota Langsa di atur dengan dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 55 Tahun 2013, tentang perub Penegakan Hukum, Pungutan, Parkir Liar [...]
