Pencarian
089514182433
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA PERDA NO 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DAIRI
Oleh : RICHAT SAHAT TAMBA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Efektivitas peraturan daerah tentang pengelolaan sampah memiliki sanksi pidana yang diatur dalam Perda No 5 Tahun 2014 dalam pasal 60 dan 61 .karena dampak yang ditimbulkan dari tata cara pengelolaan sampah sangat berpengaruh signifikan karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengelola sampah dengan baik dan dapat dilihat dilapangan masih banyak sampah yang ter Efektivitas perda ,pengelolaan sampah,Kabupaten Dairi [...]
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PELAKU BEGAL DALAM UPAYA PEMBELAAN DIRI
Oleh : Ganda solin | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembelaan terpaksa mempunyai tujuan menjaga harta benda, kemuliaan diri, serta nyawa atas serangan musuh. Setiap individu tentu memilki dorongan hati untuk menjaga diri pribadi maupun orang lain terhadap hal-hal yang mengancam keselamatannya ataupun individu lainnya dalam satu tindak kejahatan.Tujuan dar Analisis Hukum, Tindak pidana pembunuhan, Pembelaan diri [...]
KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN AMNESTI BAGI JUSTICE COLLABORATOR TERKAIT PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh : May enjelina situmorang | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Amnesti adalah pengampunan yang diberikan kepala Negara atau presiden kepada seseorang atau selompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang pemberian amnesti dan abolisi dan diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Justice collaborator adalah pelaku yang bekerja sama dalam stat Amnesti, Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi [...]
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE MENURUT UNDANG-UNDANG SPPA DENGAN QANUN PEMBINAAN ADAT DAN ISTIADAT
Oleh : Nini fitriyani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Berdasarkan pasal 1 angka 1 peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghapusan tuntutan berdasarkan keadilan restorative justice yang dimaksud dengan keadilan restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan k Penghentian, Restorative Justice, UU SPPA, Qanun Adat [...]
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TERHADAP OBJEK HASIL PERKEBUNAN MENURUT QANUN KAMPUNG MUSARA PAKAT KECAMATAN PINTU RIME GAYO
Oleh : Yuni sarani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi dalam masyarakat, mengenai pencurian diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 366 KUHPidana. Aceh sebagai daerah yang memiliki hak otonomi khusus, sehingga keberadaannya diakui dan memiliki peraturan tersendiri. Maka oleh sebab mengenai perkara pencurian di aceh dapat diselesaikan se Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Qanun Kampung [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEHORMATAN PEREMPUAN PADA UPACARA PERNIKAHAN ADAT GAYO “MELEPAS MASA LAJANG†DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PENELITIAN DI KEC. SERBAJADI, KAB. ACEH TIMUR)
Oleh : Lola Fahira | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Di desa Terujak Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur masyarakat disana mengenal adanya tradisi upacara melepas masa lajang. Tradsi ini dilakukan oleh pengantin wanita yang baru saja menikah, Pengantin wanita harus berjabat tangan dengan pemuda bahkan sampai ada harus mencium pemuda yang mengikuti tradisi tersebut, hal ini menyalahi ketentuan syariat. Pengantin W Perlindungan Hukum, Kehormatan Perempuan, Upacara Pernikahan Adat Gayo [...]
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGURUS KOPERASI SIVITAS AKADEMIKA (KOSIKA) YANG TIDAK MELAKSANAKAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) SEJAK TAHUN 2018-2020
Oleh : Thariq fathurrazaq | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di Koperasi. Hal ini sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan ditindaklanjuti didalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota K Pertanggungjawaban Hukum, Koperasi, Rapat Anggota Tahunan (RAT) [...]
EKSISTENSI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ANGGOTA TUHA PEUT TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN QANUN GAM-PONG (STUDI DI GAMPONG MERSAK, KEC. KLUET TENGAH, KAB. ACEH SE-LATAN)
Oleh : Alman | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Berdasarkan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, menyebutkan bahwa “Gampong merupakan organisasi pemerintah yang terendah yang berada dibawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan provinsi Aceh Darussalam”, berbicara pemerintahan gampong maka tidak terlepas dari yang namanya lembaga Tuha Puet. Pemerintahan gampong te Kualitas Sumber Daya Manusia, Tuha Puet, Rancangan Qanun Gampong [...]
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (STUDI PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA)
Oleh : Kameliana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Sengketa bisa menimpa siapa saja dan dimana saja, dalam sengketa perdata yang dibawa ke pengadilan wajib menempuh mediasi terlebih dahulu berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 sebagai acuan penerapan proses mediasi di pengadilan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Menurut data yang d Efektivitas Mediasi,Sengketa Perdata,PERMA No 1 Tahun 2016 [...]
LEGALITAS HUKUM TERHADAP SURAT PERNYATAAN CERAI DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI GAMPONG SIMPANG LHEE LANGSA BARAT DAN GAMPONG TUNONG PAYA KRUEP DARULFALAH)
Oleh : MUHAMMAD ALIF ARIANDA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Meski demikian, pada kenyataanya di Gampong Simpan Legalitas, Perceraian, Bawah Tangan [...]
ANALISIS HUKUM SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN UPACARA PELEPASAN MASA LAJANG SUKU GAYO LOKOP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Oleh : Putri Sabina | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perkawinanan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan Undang-Undang, hukum agama dan adat istiadat yang berlaku. bahwa, Laki-laki harus bertanggungjawab penuh terhadap istri, mengharuskan suami memberi tempat tinggal. Mengenai tempat tinggal istri setelah melangsungkan pernikahan sepenuhnya menjadi tanggungjawab suami. Namun, lain h analisis, sanksi adat, pelepasan masa lajang, hukum islam. [...]
PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN ILEGAL UNTUK MEDAPAT KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI DESA TJ. HARAPAN KOTA RANTAUPRAPAT )
Oleh : Hizra Lestari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Akta kelahiran merupakan suatu identitas diri yang sangat penting bagi setiap individu, dokumen kependudukan ini sangat penting karena, dibutuhkan untuk pendataan anak. Dalam hal ini, orang tua harus lebih peduli akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, dimana dalam hal pembuatan akta kelahiran. Seorang anak memiliki haknya dala Pembuatan Akta, Pelaksanaan, Upaya, Hambatan [...]
STUDI ANALISIS PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DILINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF QANUN JINAYAT ACEH
Oleh : Sukma Liana Berutu | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Berbagai jenis kejahatan yang terjadi sekarang dan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual.Pemerintah telah resmi mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Disisi lain di Provinsi Aceh ada aturan tersendiri yang mengatur Analisis, Perbandingan, Permendikbud, Qanun Jinayat [...]
ANALISIS YURIDIS TERKAIT SANKSI PELAKU LGBT MENURUT KUHP DAN QANUN JINAYAT
Oleh : Kiki Nurliana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender Perilaku LGBT sangat bertolak belakang dengan norma sosial dan norma Agama di Aceh. Larangan LGBT di atur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi berbunyi : “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketa LBGT, Qanun Aceh, KUHP [...]
JUAL BELI CHIP HIGGS DOMINO DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
Oleh : Kasman | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pengaturan tentang jual-beli terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Hukum Islam juga mengatur tentang jual beli, yang diatur dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang melakukan jual beli Chip yang digunakan untuk bermain game higghs domino. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana Jual Beli Ch Jual-beli, Chip Higgs Domino, KUHperdata, Hukum Islam [...]
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA ZINA DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON NOMOR 9/JN/2022/MS.LSK
Oleh : Nuratul Ula | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Dalam meyakinkan hakim Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara zina, yang da Pertimbangan Hakim, Perkara Nomor 9/JN/2022/MS.Lsk [...]
PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM MEMILIKI SERTIPIKAT (PENELITIAN DI DESA LAE MATE KECAMATAN RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM)
Oleh : Suryani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Untuk membuktikan hak milik atas tanah dilakukan dengan sertipikat yang merupakan alat bukti yang kuat . Didalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 33 ayat (3) tentang Bumi, Air dan Ruang Angkasa sepenuhnya adalah Milik Negara. Lahirnya Peraturan Pemerintah Pasal 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Ke Pembuktian, Sertipikat,Tanah, Hak Milik atas Tanah [...]
IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALA SIMPANG)
Oleh : Eka Mutia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” kemudian ayat (2) berbunyi “jika terjadi penyimpangan umur Implementasi, Dispensasi Perkawinan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. [...]
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG BERUSIA 1 TAHUN (STUDI DI WILAYAH HUKUM LANGSA)
Oleh : FAUZI MAULANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Membunuh merupakan kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) adalah berupaya penyerangan terhadap nyawa orang lain. Hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanus Kriminologi, Pembunuhan, Anak Kandung [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS PENGANGKUTAN SAMPAH YANG TIDAK MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI (STUDI PENELITIAN DI ACEH TAMIANG)
Oleh : Shadafi Wirajaya | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat ADP adalah suatu alat yang digunakan untuk melindungi dari kecelakaan-kecelakaan atau yang dapat sangat membantu dalam pencegahan penyakit akibat kerja. Kasus yang terjadi dilapangan dimana pada saat para petugas mengumpulkan sampah seb Perlindungan Hukum, Pengangkut Sampah, APD [...]
KETERLAMBATAN PEMENUHAN PERJANJIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KOTA LANGSA
Oleh : Sofiatunnisa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Hibah di Kota Langsa diatur dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Langsa. Sementara itu Adapun besaran dana hibah yang diberikan berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 488/900/2020 tanggal 26 November 2 Keterlambatan, Perjanjian, Hibah [...]
KEABSAHAN PERALIHAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF UNTUK MASJID AL IKHLAS (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG ALUE PINEUNG KECAMATAN LANGSA TIMUR)
Oleh : Defri Arnanda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Nazhir dilarang melakukan perubahan tanpa ada izin tertulis dari badan Baitul Mal maka jika tidak ada perubahan harus ada izi Keabsahan, Peraliahan, Pemanfaatan Tanah [...]
IMPLEMENTASI PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA KANTOR BPBD KOTA LANGSA
Oleh : DODI SUPARDI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2013)Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa : “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan, dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kasus yang terjadi di BPBD Kota Langsa belum ada perlindungan terhadap pegawai Implementasi, Kesehatan, Keselamatan Kerja [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN JALAN ONE WAY DI KOTA LANGSA
Oleh : Junaidi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas maka dapat dipidanakan. Di kota langsa masih dijumpai adanya kendaraan yang melanggar perintah dan laranganseperti masuk di jalan one way yang ada tanda larangan m Penegakan Hukum, Pelanggaran, Jalan One Way. [...]
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN BUSANA ISLAMI MENURUT QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002
Oleh : Murniati | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2013)Latar belakang skripsi ini meruipakan adanya gejala social didalam kehidupan masyarakat yang cendrung tidak memakai pakai yang islami, sedangkan Aceh saat ini telah menerapka syaroat islam, namum masyarakat belum dapat menerima sepenuhnya dalam hal ini dapat kita lihat dari cara berpakaian. Dikecamatan langsa timur yang merupakan bagian dari pada kota langsa banyak Pelanggaran Busana Islami [...]
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GEUCHIK TERHADAP WARGA (STUDI PENELITIAN SURAT P2HP NOMOR : B/03/V/2020/RESKRIM)
Oleh : Feriwandi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Tindak pidana penganiayaan diancam dengan Pasal 351 KUHP ayat (1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun[WU1] . Pada 8 April Bachtiar yang merupakan Kepala Desa Lhok Pu’uk Kecamatan Seunuddon dilap Peran Kepolisian, Penyelesaian, Penganiayaan. [...]
PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN MALAPRAKTIK DI KOTA LANGSA
Oleh : Dennis Rachmadani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Dikota Langsa terdapat kasus malpraktik di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Kota Langsa, seorang dokter yang berinisial dr. RA diketahui telah melakukan malpraktik pada hari rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, yang mengakibatkan pendarahan dan meninggalkan gunting praktik didalam perut pasien yang berinisial SH, 26 Warga Lengkong, Kecematan Langsa Baro dari hasil operasi kandungan. Se Penegakan, Kode Etik, Malpraktik [...]
ANALISIS KEBIJAKAN MUTASI PLAT NON BL KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PROVINSI ACEH (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Widodo | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pajak Aceh, Pemilik kendaraan bermotor yang telah mengoperasionalkan kendaraannya di wilayah Aceh selama 12 (dua belas) bulan, wajib memutasikan kendaraannya. Namun realisasinya kendaraan bermotor roda empat banyak ditemui khususnya di Kota Langsa pemilik kendaraan Kebijakan, Mutasi, Kendaraan Bermotor, Pendapatan [...]
PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH URUGAN SECARA LISAN UNTUK BAHAN PEMBUATAN BATUBATA (STUDI DI DESA KP. PADANG, KEC. PANGKATAN, KAB. LABUHANBATU)
Oleh : Karmilawati | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Kepastian hukum atas tanah adalah suatu jaminan dimana hukum itu dijalankan dan/atau dilaksanakan dengan cara baik dan tepat. Setiap jual beli demi kepastian hukum seharusnya dilaksanakan secara tertulis supaya jelas kekuatan hukumnya jika terjadi wanprestasi. Namun yang terjadi di Desa Kp. Padang, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu masyarakat melakukan kegiatan jual beli terhadap tanah urugan di Jual beli Secara Lisan, Tanah Urugan. [...]
KONTROVERSI RUMUSAN NORMA TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
Oleh : Annisa Oktaviana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sering dijumpai di mana saja tidak terkecuali perguruan tinggi. Atas tingginya angka kekerasan seksual di perguruan tinggi pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Namun berlakunya peraturan tersebut justru Kontroversi, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi [...]
