Pencarian
089514182433
IMPLIKASI PERKAWINAN SIRI OLEH PELAKU DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI DESA SUKARAMAI DUA)
Oleh : KHAIRUNNISA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun dalam Undang-Undang ini telah dengan tegas menyatakan mengenai batasan usia dalam pernikahan. Dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan tiap-tiap perkawi Implikasi, Perkawinan Siri, Dibawah Umur [...]
KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM MENDAFTARKAN AKTA KELAHIRAN ANAK (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG MEURANDEH DAYAH KEC. LANGSA LAMA)
Oleh : HAFIZ HAMDANI DAMANIK | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Pelaporan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran di Instansi Pelaksana setempat. Berdasarkan bunyi pasal tersebut seorang anak penting untuk mendapatkan pengakuan dan haknya sebagai warga Negara, karena status h Kewajiban, Orangtua, Akta Kelahiran [...]
PENGEMBALIAN KREDIT SECARA TANGGUNG RENTENG PADA KELOMPOK USAHA UMKM DI PT. PNMM CABANG LANGSA
Oleh : ELISA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pengaturan sistem tanggung renteng telah diatur di dalam buku ke tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 KUHPerdata dan mengenai penggunaan sistem tanggung renteng untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indo : Pengembalian Kredit, Tanggungrenteng [...]
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI PERADILAN ADAT (STUDI KASUS DI GAMPONG ALUE CANANG, KECAMATAN BIREM BAYEUN, KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : Deli Puspita | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Berdasarkan Pasal 13 huruf h Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, tindak pidana pencurian ringan dapat diselesaikan melalui peradilan adat, hal ini sebagai mana yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Gampong Alue Canang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, namun dalam hal eksekusi sanksi yang diberikan tidak dijalankan secara efektiv. Tujuan penulisan sekrip EFEKTIVITAS, TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN, PERADILAN ADAT [...]
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP JARIMAH PEMERKOSAAN (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 2/JN/22/MS.LGS)
Oleh : Novida Anggraini | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Dalam sistem penerapan sanksi terdapat sistem penerapan sanksi alternatif yang artinya Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa harus memilih antara jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Namun berbeda halnya dengan Putusan Nomor 2/JN/22/MS.Lgs dimana hakim menggabungkan jenis sanksi secara kumulatif yang seharusnya sanksi tersebut bersifat alternatif. Artinya Penerapan Sanksi, Putusan, Jarimah Pemerkosaan [...]
PERLINDUNGAN HUKUM PEMENUHAN HAK KEPENDIDIKAN ANAK DALAM KORBAN BENCANA ALAM
Oleh : Risky nur | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 60 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Anak dalam situasi darurat korban bencana alam. Namun seperti terjadinya banjir di Kabupaten Aceh Timur pada Januari Tahun 2022, Banjir yang melanda tujuh kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh membuat 6.003 rumah terenda Perlindungan Hukum, Hak Anak, Keadaan Darurat [...]
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KAUKUS DALAM MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA
Oleh : NUR AQMALYA COMBIH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam melaksanakan tugas seorang mediator akan melewati beberapa tahapan. Salah satu dari tahapan tugas mediator pada huruf e menyatakan mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainya (Kaukus). Menurut data yang ditemuka Mediasi, Kaukus, pengadilan [...]
PENERAPAN SANKSI TERHADAP TERGUGAT YANG TIDAK BERITIKAD BAIK PADA SAAT MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA
Oleh : SANTA MARINA BR GINTING | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Itikad baik menjadi sarana dalam proses mediasi agar proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Namun para pihak masih mengesampingkan asas itikad baik tersebut yang mengakibatkan gagalnya mediasi sehingga melajutkan Mediasi, Sanksi, Tidak Beritikad Baik [...]
EFEKTIVITAS PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI GAMPONG KEUMUNENG HULU (STUDI PENELITIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : MUTIYA ZOHRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik yang langsung untuk kehidupan. Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengatur pendaftaran tanah dimana setiap pemilik tanah harus didaftarkan. pada kenyataannya masyarakat Ga Efektivitas, Permohonan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) [...]
KESADARAN HUKUM TERHADAP SUAMI ISTRI MELAKUKAN PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN MAHKAMAH SYAR’IYAH (STUDI KASUS DI GAMPONG ALUE CANANG, KECAMATAN BIREM BAYEUN, KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : AHMAD EFENDI PERTAMA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perceraian ialah suatu putusnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak yaitu suami istri karena terjadinya suatu ketidak harmonisan hubungan keluarga yang retak atas dasar dari sebuah faktor internal atau faktor eksternal yang terjadi. Adapun pengaturan hukum perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undan Kesadaran Suami Istri, Melakukan Perceraian, Diluar Pengadilan [...]
ANALISIS HUKUM ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 3305/PID.B/2020/PN MDN)
Oleh : RAHMAD MAULANA NASUTION | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Putusan Nomor 3305/Pid.B/2020/PN Mdn, atas nama Terdakwa I Sunardi als Gundok dan Terdakwa II Syafwan Habibi, dimana para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian terhadap korban Syahdilla Hasan Afandi. Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menuntut para Terdakwa karena telah melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP serta m Penganiayaan, Putusan Bebas, Nebis In Idem [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN GURU SWASTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : LAILA SYAFIRAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi : memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1575/2022 tentang penentuan UMK di Aceh Tahun 2023, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki UMK sebesar Rp. 3.413.666,- Berdasarkan Perlindungan Hukum, Kesejahteraan, Guru [...]
PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI GAMPONG PEUTOW
Oleh : NURLISMAYA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pendaftaran tanah wakaf di gampong Peutow Kecamatan Birem Bayeun dalam mendaftarkan tanah wakaf sangat minim, nazir wakaf belum menyadari pentingnya pendaftaran tanah wakaf sebagai alat bukti yang sah atas tanah yang dimilikinya menurut Undang-undang tentang wakaf. Dari hasil data jumlah tanah wakaf di desa Peutow berjumlah 3 tanah yang di wakafkan, bahwa dari ketig Tanah Wakaf, Pendaftaran Tanah Wakaf, Nazir [...]
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PELAPORAN PERISTIWA KEMATIAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (STUDI DI KECAMATAN DOLOKSANGGUL, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)
Oleh : RIPKA MARITO PURBA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaporan peristiwa kematian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mendapatkan akta kematian yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Di Kecamatan Dolo Kesadaran Hukum, Pelaporan, Peristiwa Kematian [...]
PELAKSANAAN PERNIKAHAN SIRI DI GAMPONG KEUMUNENG HULU
Oleh : CUT MAYLINDA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Di Gampong Keumuneng Hulu masih ada warga yang melakukan perkawinan siri sehingga sangat penting untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat bahwa sebenarnya Undang-undang telah memberikan perlindungan penuh terhadak hak_hak perempuan dalam perkawinannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 Pelaksanaan, Pernikahan Siri, Keumuneng Hulu [...]
PENGEMBALIAN RESTITUSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Oleh : SAUL VALENTINO SINURAYA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan “Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, menyumbangkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak Restitusi, Tindak Pidana, Pencucian Uang [...]
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI PENELITIAN GAMPONG SIURAI-URAI KECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN)
Oleh : SANTI FITRIA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di indonesia terdapat pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA ),dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus melip Kesadaran Hukum, Sertipikat Hak Milik ,Tanah [...]
IMPLEMENTASI HAK ANAK ATAS KARTU IDENTITAS ANAK (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG PEUTOW KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : DINDA MASNIARA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak dibawah umur 17 tahun diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 ayat 7 kartu ini hanya di t Implementasi, Hak anak, Kartu Identitas Anak [...]
ANALISIS TERHADAP FATWA MUI NO 11 TAHUN 2012 DENGAN FATWA MPU ACEH NO 18 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK ZINA
Oleh : Yovi yuliani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Permasalahan anak di luar perkawinan (anak zina) merupakan suatu fenomena yang selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlindungan terhadap anak tersebut sebisa mungkin harus dilakukan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa no 11 Tahun 2012 terkait kedudukan anak di luar perkawinan, dimana meskipun terputusnya hubungan nasab tetapi ay Zina, Perkawinan, Fatwa [...]
IMPLIKASI KETATANEGARAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XIX/2021 BERKAITAN BERKAITAN PEMILU SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2024
Oleh : ALDI SYAH PUTRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Penelitian ini mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan UUD NRI Tahun 1945 yang diangkat oleh Dra.Evi Novida Ginting Manik, M.SP Melalui keputusan tersebut, Pemilu yang sebelumnya dil Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Pemilihan Umum [...]
INKONSISTENSI NORMA DALAM PENGATURAN PEMBUKTIAN PERZINAAN PADA QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT
Oleh : ERDIVA RIZDWINDA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa salah satunya, bidang syari’at Islam. Dengan adanya kekhususannya, Aceh memiliki aturan pidana dan aturan Acara Pidana tersendiri, yang diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Namun Inkonsistensi Norma Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat [...]
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH (STUDI DI GAMPONG ALUE CANANG DUSUN SUKA JADI KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : SONY NIA SIMAMORA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pendaftaran tanah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Dalam Undang-undang Dasar Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960 pasal 19 ayat (1) berbunyi “Untuk menjamin kepastian h Kesadaran Hukum, Pendaftaran Tanah, Sertifikat Tanah [...]
PENGARUH NIKAH SIRI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM ISTRI DAN ANAK DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG PEUTOW KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : IRMAYANTI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perkawinan siri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah(PPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nom Nikah Siri, Akibat Hukum, Itsbat Nikah [...]
TANGGUNGJAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH TIMUR TERHADAP TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
Oleh : Muhammad Kamal | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat ini tercantum pada Pasal 3 PP No 24 Tahun 1997 yang menyatakan Sertipikat untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum, untuk mencapai tujuan tersebut, dalam Pasal 2 PP No 24 Tahun 1997 menyatakan pendaftaran tanah berdasarkan asas sederhana, ama Tanggung jawab, BPN, Tumpang Tindih Sertipikat. [...]
KAJIAN TERHADAP PENGAJUAN PINDAH KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA LANGSA SEBELUM SEPULUH TAHUN MASA KERJA
Oleh : TEJA SAFNI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pegawai yang telah lulus CPNS harus membuat pernyataan yang menyatakan persetujuan untuk tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi setidaknya selama 10 tahun setelah diangkat menjadi seorang PNS. Hal itu diatur dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Kasus Pengajuan Pindah, PNS, Sebelum 10 Tahun [...]
KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN KEPUTUSAN MENDAGRI NOMOR 188-34-4791 TAHUN 2016
Oleh : Deni Saputra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Kontradiksi antara ketentuan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, diidentifikasi adanya kesamaan bentuk antara bendera Aceh dengan bendera Gerakan Separatis GAM. Kajian Hukum, Pembatalan, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 [...]
PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KUALASIMPANG
Oleh : Nur fadlina syahri | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun pada kenyataan yang Perlindungan, Hak Pendidikan, Narapidana Anak [...]
EKSISTENSI MEDIATOR NON HAKIM DALAM MELAKUKAN MEDIASI (STUDI PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG)
Oleh : Anisah Permadani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Kekosongan hukum yang terjadi dalam prosedur perdamaian menurut Pasal 130 HIR/154 RBg mulai di antisipasi dengan munculnya beberapa produk hukum yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung. Pada tahun 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg). Tujuan Eksistensi Mediator Non Hakim Dalam Melakukan Mediasi [...]
KAJIAN YURIDIS TERHADAP ITIKAD BAIK DALAM PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK ATAS MEREK (STUDI KASUS CITAYAM FASHION WEEK)
Oleh : Feri Rahmadani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan bahwa Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutu apabila dibandingkan dengan produk barang dan jasa yang lain. Pencipta Merek tidak akan mendapatkan hak atas merek dari Negara, apab Itikad Baik, Pembatalan Merek [...]
KAJIAN HUKUM TENTANG PENETAPAN AWAL MASA ‘IDDAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Oleh : Tiara Nadila | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Harapan itu terkadang tidak berjalan dengan baik yang seharusnya, permasalahan dalam rumah tangga adalah sebuah keniscayaan dan tidak dapat untuk diselesaikan. M Kajian Hukum Tentang Penetapan Awal Masa ‘Iddah perspektif Hukum Islam [...]
