ANALISIS TERHADAP FATWA MUI NO 11 TAHUN 2012 DENGAN FATWA MPU ACEH NO 18 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK ZINA

Yovi yuliani (2023), ANALISIS TERHADAP FATWA MUI NO 11 TAHUN 2012 DENGAN FATWA MPU ACEH NO 18 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK ZINA . Skripsi, Universitas Samudra.

ABSTRAK

Permasalahan anak di luar perkawinan (anak zina) merupakan suatu fenomena yang selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlindungan terhadap anak tersebut sebisa mungkin harus dilakukan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa no 11 Tahun 2012 terkait kedudukan anak di luar  perkawinan, dimana meskipun terputusnya hubungan nasab tetapi ayah biologisnya wajib menebus nafkah kepada anak tersebut. Sedangkan MPU Aceh no 18 Tahun 2015 menetapkan terputusnya nasab anak pada lelaki pezina dan menisbatkan kepada ibu dan keluarga ibunya sebagai bentuk perlindungan nasab, bukan sebagai bentuk diskriminasi. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kedudukan laki-laki menafkahi anak hasil zina, untuk mengetahui pertimbangan menafkahi anak hasil zinanya menurut fatwa MUI dan MPU Aceh.Metode penelitian yang digunakan adalah metode normative, metode normative ini menggunakan pendekatan undang-undang serta deskriptif analitik dengan jenis penelitian library research yang merupakan gambaran nyata terhadap kenyataan yang ada.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang anak zina dalam fatwa MUI mempunyai nasab dengan ibunhya dan keluarga ibunya dan pemerintah memberikan hukuman ta’zir kepada laki-laki pezina berupa nafkah hidup dan wasiat wajibah kepada anak zinanya, namun dalam dalam fatwa MPU Aceh bahwa pemutusan hubungan nasab dan keperdataan anak dengan laki-laki pezina dan menisbatkan kepada ibu dan keluarga ibu si anak. perbandingan tanggung jawab nafkah harus memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan nasab. Salah satu pihak yang tidak dibebani kewajiban nafkah adalah pezina terhadap anak zina didalam MPU Aceh. Didalam MUI anak hasil zina tetap harus tetap mendapatkan tanggung jawab nafkah dari ayahnya namun tidak berhak menjadi ahli warisnya. Analisis hukum dalam fatwa MUI no 11 Tahun 2012 yaitu memberikan perlindungan kepada anak zina dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab selama bisa dibuktikkan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Analisis hukum dalam fatwa MPU ACEH NO 18 Tahun 2015 memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak zina dan menasabkan kepada ibunya, kemudian mendidik dan melindungi untuk mencegah penelantaran dan diskriminasi.Disarankan kepada pemerintah harus memberikan hukuman ta’zir sesuai fatwa MUI kepada lelaki pezina yaitu tetap memberikan nafkah kepada anak hasil zinanya, agar dalam pertimbangan hukum MUI dan MPU Aceh juga memperhatikan kehidupan sosial masyarakat.

File ::(login required)

• s1-2022-180101041-cover.pdf (27.61 KB) |
• s1-2022-180101041-abstrak.pdf (35.81 KB) |
• s1-2022-180101041-di.pdf (22.77 KB) |
• s1-2022-180101041-bab1.pdf (100.34 KB) |
• s1-2022-180101041-bab5.pdf (105.60 KB) |