Pencarian
089514182433
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK MILIK UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN ALTERNATIF DITINJAU DARI FUNGSI SOSIAL ATAS TANAH (STUDI KASUS DI GAMPONG SUKAJADI KEBUN IRENG)
Oleh : Ramadhana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Setiap tanah memiliki fungsi sosial, sehingga antara tanah dan kegiatan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Salah satu sengketa yang terjadi di Dusun Merak Makmur, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Antara salah satu warga dengan Pihak Gampong. Pokok sengketa adalah akses jalan Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Ganti Rugi [...]
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LANGSA DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PELAJAR (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : M. Yusuf | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Tindak Pidana Narkotika adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seseorang. Peran Badan Narkotika Nasional yaitu unt Peran BNNK, Penyalahguna Narkotika, Pelajar. [...]
PERAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (STUDI PENELITIAN DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT DI PANGKALAN BRANDAN)
Oleh : FATIMAH AZ-ZAHRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Tindak pidana selalu terjadi dan datang tanpa kenal waktu dengan jumlah yang tidak bisa diprediksi sama sekali, sehingga Kejaksaan Negeri Langkat perlu bekerja cepat sesuai batasan waktu penanganan perkara. Untuk mengatasi hal tersebut Kejaksaan Agung membentuk Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan agar dapat bekerja dengan maksimal. Tujuan penelitian Peran, Cabang Kejaksaan Negeri, Tindak Pidana [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI GAMPONG KEUMUNENG HULU, KEC.BIREM BAYEUN, KAB. ACEH TIMUR
Oleh : Andri saprijal | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Tindak pidana illegal logging merupakan salah satu kejahatan luar biasa dibidang kehutanan, Hutan yang seharusnya menjadi sistem penyangga kehidupan manusia terancam oleh aktifitas illegal logging yang dilakukan oleh manusia. Hal ini sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hu Pengaturan Hukum, Penegakan Hukum, Illegal Logging [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN POLLUNG, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)
Oleh : Robertus Ricky Asido Lumban gaol | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Kedudukan janda sebagai ahli waris, menjadi masalah yang serius dalam hukum adat batak toba. Pasal 832 KUH Perdata bahwa janda atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya menjadi salah satu ahli waris dari suaminya. Dalam adat Batak Toba apabila putusnya perkawinan disebakan karena meninggalnya suami, maka timbullah persoalan waris dari pemeliharan atas anak, janda Perlindungan Hukum, Janda, Hukum Waris Adat Batak Toba [...]
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ZAKAT DI ACEH PASCA BERLAKUNYA QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL
Oleh : INTAN NURHALIZA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2024)Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang. Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan dalam Pasal 157 ayat (1) Qanun Aceh Analisis Hukum, Inconsistensi, Penggelapan Zakat [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG MELALAIKAN WAJIB LAPOR ANAKNYA PECANDU NARKOTIKA (STUDI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TIMUR)
Oleh : SAMSUL KAMAL | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2017)Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit. dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabiltasi sosial yang ditunjuk oleh Pernerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau melalui rehabilitasi me PENEGAKAN HUKUM, WAJIB LAPOR, PECANDU NARKOTIKA [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DICERAIKAN DIBAWAH TANGAN DI GAMPONG KEUMUNENG HULU
Oleh : Dara tanisa diva | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Di Indonesia, cerai atau talak di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya. Sebagaimana Pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menegaskan bahwa perceraian harus dilaksanakan di depan pengadilan. Adapun kasus yang terjadi di Gampong Keumuneng Hulu telah terjadi perceraian di bawah tangan. Dimana su Perlindungan Hukum, Istri, Cerai Bawah Tangan [...]
PENERAPAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA
Oleh : Emil Salim | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2013)Rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat memiliki kewajiban dalam pengelolaan limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan rumah sakit berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Sakit. Namun penerapannya RSUD Kota Langsa kurang memperhatikan pen PENERAPAN, PENGELOLAAN, LIMBAH B3, RUMAH SAKIT [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR GAMPONG KEUMUNENG HULU KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : FASYA MULYA PUTRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Pasal 1 angka (31) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan Kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langs Perlindungan Hukum, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Gampong [...]
KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PENELITIAN MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI)
Oleh : NURHAYATI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Dispensasi nikah memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) dalam melakukan ikatan seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa untuk menjebatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan.
Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ATRIBUT PETUGAS PARKIR (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH KOTA LANGSA)
Oleh : AIDIL ADHARI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Berdasarkan ketentuan mengenai atribut petugas parkir diatur dalam pasal 12 ayat (2) Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2013 tentang Perparkiran menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya, dengan dikenakan sanksi pada pasal 25 berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun pad Penegakan Hukum, Atribut, Petugas Parkir [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBUATAN BANGUNAN KANOPI TANPA IZIN DI PUSAT PERTOKOAN
Oleh : Rulli Erdian | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 12 ayat (2) huruf d Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangun Gedung yang berbunyi Perhitungan Koefisien Dasar Bangunan Gedung dan Koefisien Lantai Bangunan Gedung wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: Overstek atap (konsul/tritisan) yang melebihi lebar 1,5 (satu koma lima) meter maka luas mendatar overstek atap tersebut dianggap sebagai luas lan Penegakan, Bangunan Kanopi, Pusat Pertokoan [...]
KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELAPORKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DALAM PEMBERIAN AMNESTI PAJAK (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Miranda Vina Safira | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak setiap wajib pajak yang menerima pengampunan pajak diwajibkan mengungkapkan hartanya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, namun dalam kenyataannya banyak wajib pajak yang tidak transparan dalam mendeklarasikan hartanya di dalam dan di luar negeri.Tujuan Penelitian adalah untuk men Pajak, Wajib Pajak, Pengampunan Pajak [...]
PENCATATAN KEMATIAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG KEUMUNENG HULU KECAMATAN BIREM BAYEUN)
Oleh : Delphia Dewi Vanesya | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. Hal ini sesuai juga dengan Pasal 71 ayat 5 KUHPerdata, tentang perkawinan Pencatatan, Kematian, Ditinjau, Aspek, Hukum Perdata, Akibat [...]
KESADARAN HUKUM ORANGTUA TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU INDENTITAS ANAK DI GAMPONG KEUMUNENG HULU KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : Syifa sakinah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Penerbitan KIA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang diberlakukan sejak 19 Januari 2016. Permasalahan yang dirasakan pemerintah terhadap penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, salah satunya karena kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Kasus Kesadaran Hukum, Orangtua, KIA [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN PUKAT HELA (TRAWLS) OLEH PENANGKAP IKAN DI PERAIRAN DESA SUNGAI KURUK TIGA KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : ANWAR SARIF RAMADHAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pukat hela(trawls) lebih dikenal dengan nama pukat harimau, termasuk kedalam alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Penegakan Hukum, Trawl, Alat Penangkap Ikan [...]
PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN ACEH (STUDI PUTUSAN NOMOR 173/PID.SUS/2013/PN. KSP)
Oleh : Riza Aulia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Illegal fishing diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan khusus di Provinsi Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan. Dalam putusaan Pengadilan Nomor 173/Pid.SUS/2013/PN.KSP menjatuhkan hukum kepada Muhammad Nasir yang telah terbukti telah melakukan tindak p Penerapan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Perairan Aceh [...]
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : SANDY INDRA CAHYA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Tindak pidana narkotika merupakan hal penting untuk diperhatikan, mengingat tindak pidana narkotika yang setiap tahunnya terus terjadi serta mengalami peningkatan. Pelaku tindak pidana narkotika pada umumnya merupakan residivis dan telah melakukan kejahatan narkotika berulang kali. Adanya kemungkinan hukuman yang diterapkan terhadap pelaku tidak efektif dan tidak me Efektivitas, Penerapan Sanksi, Pidana Narkotika [...]
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI KABUPATEN ACEH TAMIANG (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN KARANG BARU)
Oleh : SITI SARAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pengaruh Modernisasi tidak dapat dielakkan karena perkembangan ilmu pengetahuan telah mengubah cara hidup manusia, tidak hanya dibidang ekonomi, bidang pendidikan namun juga dalam bidang transportasi. Remaja yang terbawa arus perkembangan teknologi terutama dibidang otomotif terkadang memodifikasi kendaraan bermotor menjadi tidak sesuai standar keamanan untuk keperl Pencegahan, Balap Liar, Pemuda, Undang-Undang Penerapan Sanksi, Pidana Joki Balap Liar [...]
EFEKTIVITAS SANKSI PENGUSIRAN OLEH ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (SUATU PENELITIAN DI DESA PAYA BEDI KECAMATAN RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : Hanif Dwi Angga | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Tindak pidana ringan di atur Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang berbunyi : “Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat meusum, perselisihan tentang hak milik, penc Efektivitas Sanksi, Pengusiran, Tipiring [...]
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SEMARGA DALAM MASYARAKAT BATAK MANDAILING (STUDI PENELITIAN DI DESA HUTA BARINGIN, KECAMATAN RANTO BAEK, KABUPATEN MANDAILING NATAL)
Oleh : NURHAMIDAH LUBIS | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia memiliki beragam Suku dan A Hukum Islam, Perkawinan Semarga, Masyarakat Mandailing [...]
KAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY)
Oleh : JOEPRI YOGA PRANATA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan di mana pegawai penc Pertimbangan Hakim, Perkawinan Beda Agama, Hukum Positif [...]
TINJAUAN YURIDIS PELAKSAAN RESTITUSI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
Oleh : SITI MASITAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, menerangkan bahwa restitusi berbeda dengan denda, yaitu restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan pelaku terhadap korban berdasarkan putusan pengadilan yang sebelumnya telah dimohonkan oleh korban ataupun keluarga korban,sedangkan denda adalah sejumlah uang yang ditetapkan pengadilan yang harus dibay Restitusi, Jarimah Pemerkosaan, Hukum Jinayat [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN FUNGSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG SEBAGAI ANGKUTAN ORANG DI JALAN RAYA (STUDI PENELITIAN WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ACEH TAMIANG)
Oleh : Rifaldi Syahputra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Penggunaan kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum hal tersebut dikarenakan larangan pengoprasian kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang dijalan raya sudah diatur dalam pasal 137 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan fungsinya kendaraan angkut Penegakan hukum, Penyalahgunaan, Angkutan orang, Angkutan barang [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : MAGHFIRAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pada tahun 2022 jumlah pendududk Kabupaten Ace Penyandang Disabilitas, Hak penyandang Disabilitas [...]
EFEKTIVITAS PENINDAKAN TERHADAP TRUK YANG MELEBIHI MUATAN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : M. ALFISYAHRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur tentang daya angkut, yang mana kendaraan angkutan barang dilarang memuat barangnya melebihi kapasitas. Sementara itu di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak truk kelebihan muatan yang melewati jalan lintas Medan-Banda Aceh.
Berkaitan dengan itu, tujuan penulisan skrip Efektivitas, Penindakan, Truk Melebihi Muatan [...]
PEMBERDAYAAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI LANGSA)
Oleh : ADISTYA OKTIANI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator terbagi 2 (dua) yaitu Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim. Dalam praktek di lapangan Media Pemberdayaan, Mediator Non Hakim, Pengadilan Negeri Langsa [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG IBUNYA SEDANG MENJALANI HUKUMAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PANYABUNGAN
Oleh : EVI MAYDAYANTI RANGKUTI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perlindungan hukum terhadap hak anak yang ibunya sedang menjalani hukuman diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Panyabungan tidak tersedianya ruan Perlindungan Hukum, Hak Anak Yang Ibunya Sedang Menjalani Hukuman, Lembaga Pemasyarakatan [...]
PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017
Oleh : FAZILLA KARDIANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitu Restitusi, Anak, Korban Tindak Pidana [...]
