Pencarian
089514182433
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REMAJA YANG MELAKUKAN PERBUATAN IKHTILATH (Studi Penelitian di Kota Langsa)
Oleh : LISA RAMADHANI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Lisa Ramadhani (1), Zainuddin, S.H.,M.H.(2), Siti Sahara, S.H.,M.H.(3)
Pasal 25 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur
tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan ikhtilath yaitu Setiap Orang yang dengan
sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30
(tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni Penegakan Hukum, Remaja, Ikhtilath [...]
PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA EKPLOITASI SEKSUAL (Studi Perkara Nomor:11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp)
Oleh : YONA FITRI MILADY | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)(1)Yona Fitri Milady, (2)M. Nurdin, S.H.,M.M.,M.H. (3).Rini Fitriani, S.H.,M.H.
Pasal 88 Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yaitu,“Setiap Orang
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp200.00 Penerapan Hukuman, Anak, Eksploitasi Seksual [...]
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Penelitian di Gampong Gedubang Aceh Kota Langsa)
Oleh : WIRDA WIRDANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)1). Wirda Wirdana, 2). Dr. Drs. M. Natsir, S.H.,M.H. 3). Zuleha, S.H.,M.H.
Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun d Penegakan Hukum, Usaha Ayam Broiler, UKL-UPL [...]
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENUNDAAN EKSEKUSI DENGAN ALASAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.LGS dan Penetapan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 2/Pdt.G.Eks/2016/PN.LGS)
Oleh : DICKY WAHYUDI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)(1).Dicky Wahyudi, (2).Hj. Cut Elidar, S.H., M.H. ,(3).Vivi Hayati, S.H., M.H.
Dalam Pasal 1917 KUHPerdata sudah dijelaskan bahwa “kekuatan suatu
putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada
sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah
bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang
sa Perlawanan, Eksekusi, Pengadilan [...]
PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1-2/PUU-XII/2014
Oleh : MUHAMMAD EKO YUWIRO | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)(1).Muhammad Eko Yuwiro, (2).Dr. Fuadi.S.H,. M.H., (3).Zaki Ulya, S.H,. M.H.
Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur kewenangan Komisi
Yudisial, khususnya dalam pengawasan hakim. Kemudian dibentuk UndangUndang
Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengamanatkan
untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehorm - [...]
PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH CAMAT SEBAGAI PPATS (Studi Penelitian di Kecamatan Darul Ihsan Kabupaten Aceh Timur)
Oleh : HUSNIAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)(1)Husniah,(2)Zainuddin, S.H.,M.H.,(3)Nur Asyiah, S.H.,M.H.
Pelaksanaan pembuatan akta diatur pada Pasal 101 ayat (1) dan (2) Peraturan
Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa Pembuatan
akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak dan saksi yang terlibat dalam perbuatan hukum
sesuai dengan ket Pembuatan Akta, Jual Beli Tanah, PPATS [...]
DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Oleh : RUNI LUVITA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)(1) Runi Luvita, (2)Fatimah, S.H.,M.H. (3)Vivi Hayati, S.H.,M.H.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26
ayat (1) poin c, menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya
perkawinan pada usia anak. Namun di gampong Alue Pineung ada orang tua yang
mengajukan dispensasi di bawah umur atas nama Ibnu Hajar (17 tahun) untuk
dilangsungkan perkawinan. yang se Dispensasi, Perkawinan, Anak [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BAGI KONSUMEN JASA WISATA ATAS ROBOHNYA JEMBATAN GANTUNG (Studi Penelitian di Hutan Lindung Kota Langsa)
Oleh : MELLY RIEZA RISTA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, “kewajiban pelaku usaha
memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjianâ€. Namun
pengelola Hutan Kota (hutan lindung) Kota Langsa sebagai pelaku usaha wisata
tidak bertanggungjawab atas kece Perlindungan Hukum, Konsumen, Wisata [...]
AKSI BALAPAN LIAR OLEH REMAJA DITINJAU DARI KRIMINOLOGI (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Langsa)
Oleh : DODI SETIAWAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Balapan liar merupakan kegiatan beradu kecepatan kendaraan sepeda motor, yang tidak
memiliki izin dari aparat yang berwenang. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam
sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang, seperti yang dilakukan
para remaja di Kota Langsa tepatnya di Jalan Ahmad Yani (depan SPBU Harapan), Jalan Teuku
Umar, dan Jalan Ahmad Yani (depan Hawa Balapan Liar, Remaja, Kriminologi [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT TINDAK PIDANA (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang)
Oleh : FANNI IRMAYA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa,†Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.†Seperti gugatan yang dilakukan oleh Harawati terhadap M. Saleh di Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2017PN-Ksp. akibat korban Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana [...]
