Pencarian
089514182433
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PETUGAS PARKIR LIAR (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN LANGSA KOTA)
Oleh : Anggia puji lestari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Menurut Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran Pasal 25 angka 1 yang menyatakan pelanggaran terhadap petugas parkir dikenakan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). kasus di Kota Langsa khususnya Kecamatan Langsa Kota banyak di temukan petugas parkir liar yang tidak memiliki izin dan ti Penegakan Hukum, Petugas, Parkir Liar [...]
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN KARET ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PENGGARAP MENURUT KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS DI GAMPONG ALUE CANANG, KECAMATAN BIREM BAYEUN, KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : Putri Wulandari Wahyudi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perjanjian bagi hasil tanah pertanian termasuk kedalam hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, diatur didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil juga mengatur sistem pelaksanaan dan besaran imbangan yang diperoleh antara p Perjanjian bagi hasil tanah pertanian, pemilik lahan dan penggarap, Kearifan Lokal [...]
TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TIMUR TERHADAP PEMERIKSAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (STUDI DI GAMPONG PEUTOW, KECAMATAN BIREM BAYEUN, KABUPATEN ACEH TIMUR)
Oleh : Desi Suci Faujia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 6 Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten. Aceh Timur menegaskan tentang tugas dan fungsi Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap Pemeriksaan BUMG. Setiap temuan harus ditindaklanjuti, baik tindak lanjut yang berasal dari program kerja maupun pengadu Tindak lanjut, Pemeriksaan. Inspektorat, BUMG [...]
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TERHADAP JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/JN.ANAK/2021/MS.IDI)
Oleh : Miranda Devinka | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Terdapat kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak terjadi di Aceh Timur. terhadap pelaku anak jaksa menuntut ‘Uqubat 1 tahun pembinaan di LPKS Ayeum Mata. Sementara putusan Hakim pada Nomor 1/JN.Anak/2021/Ms.Idi) menjatuhkan ‘Uqubat selama 7 bulan pembinaan dipotong masa pembinaan selama 4 bulan. Sementara sanksi jarimah pemerkosaa Analisis Yuridis,Putusan, jarimah pemerkosaan,anak [...]
TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEUCHIK DI ACEH OLEH KEPALA DAERAH
Oleh : Voniza Yumandasari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat berdasarkan Pemilihan dengan tuha peuet untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban keuchik dalam tenggang waktu tertentu. Namun dalam pelaksaan pemil Penyelesaian, sengketa, pemilihan Keuchik [...]
TANGGUNGJAWAB PERDATA PELAKU USAHA TERHADA PPELANGGARAN LABEL PANGAN (KOMPOSISI) INDUSTRI RUMAHAN MAKANAN KHAS ACEH (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : MUHAMMAD AGUNG PRAYOGO | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan :”pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Di Koita Langsa masih banyak yang belum mencantumkan label pangan pada produk makanannya khususnya pada Tanggungjawab Perdata, Pelaku Usaha, Label Pangan [...]
HUBUNGAN KEWENANGAN DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT DENGAN KEPOLISIAN LALU LINTAS TENTANG KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
Oleh : T. Amiruddin | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa kewenangan Direktorat Jendral Perhubungan Darat dan Kepolisian Lalu Lintas adalah petugas lalu lintas dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang. Dalam kewenangan dua instansi tersebut mempunyai kemiripan kewenangan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 9 Kewenangan, Perhubungan Darat, Kepolisian Lalu Lintas [...]
SANKSI PIDANA HUKUM CAMBUK BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON NOMOR 3/JN/2019/MS.LSK)
Oleh : JULIADI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Pencabulan/Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan “Setiap orang yang melanggar ketentu Sanksi Cambuk, Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak [...]
PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM
Oleh : FACHRUL ROZI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Hukum pidana memiliki sifat khusus dalam hal sanksinya, yang membedakan hukum pidana dengan hukuman lainnya adalah bentuk sanksinya yang bersifat negatif disebut sebagai pidana (hukuman). Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi, menyebabkan kerugian terhadap orang lain dan sangat menggangu kenyamanan dalam masyarakat. Salah satu tindak Hukum pidana, Hukum Islam, pencurian, anak. [...]
JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK ACEH CABANG LANGSA DITINJAU MENURUT KONSEP HUKUM ISLAM
Oleh : Apriannisa Rayyani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Bank Aceh merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang direalisasi oleh lembaga tersebut adalah salah satunya pembiayaan murabahah. Murabahah dalam perbankan syariah direalisasikan sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang berasaskan keseimbangan dan keadilan, yang bertujuan untuk memberi bantu jaminan, murabahah, pembiayaan, konsep islam [...]
PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR LANGSA KOTA (STUDI KASUS LP/38/IX/2017/ACEH/RES.LANGSA/SEK.KOTA)
Oleh : Tiara Hajiarni | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Penegakan hukum merupakan proses memfunsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan terhadap asal usul perkawinan diatur dalam Pasal 279 KUHP dan Pasal 280 KUHP. laporan : LP/38/IX/2017/Aceh/Res.Langsa/Sek.Kota, dengan sangkaan pelanggaran Pasal 279 Jo Pasal 280 KUHP.& Penegakan hukum, Kejahatan, Asal Usul Perkawinan [...]
PELAKSANAAN PENAHANAN TANPA SURAT PERINTAH PENAHANAN DI SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR ACEH UTARA
Oleh : Syawaluddin Faiz | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 21 ayat (2) KUHAP mengatakan “Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahananatau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didak Penahanan Tanpa Surat Perintah Penahanan. [...]
PENERAPAN ASAS PEMILIHAN KEPALA DESA SERAFON KECAMATAN ALAFAN KABUPATEN SIMEULUE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Oleh : Resi Ulfayani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Demokrasi pada hakikatnya adalah kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Melalui demokrasi juga, rakyat atau masyarakat pada tingkat desa diberi kuasa penuh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin.Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menciptakan sistem baru dalam proses pilkades yang diselenggarakan secara langsung Penarapan Asas Pemilihan Kepala Desa Serafon, Perspektif, UU Desa [...]
ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 21 AYAT (4) KUHAP TERSANGKA PUTRI CENDRAWATI KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BRIGADIR YOSHUA HUTABARAT
Oleh : Nadila Ulfa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 21 ayat (4) KUHAP memberikan kewenangan kepada Penyidik melakukan penahanan terhadap tangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan 5 (lima) tahun penjara atau lebih untuk kepentingan penegakan hukum. Namun pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua Hutabarat terdapat tersangka yang bernama Putri Cendrawathi (PC) Penyidik ragu-ragu melakukan Penahanan, Tersangka , Pembunuhan Brencana, Yoshua Hutabarat [...]
TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA KEBIRI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)
Oleh : OK.Muhammad Iqbal | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Permasalahan sosial yang timbul merupakan penyakit modern serta menghantui semua individu, contohnya yaitu kekerasan seksual pada anak. Terkait hukuman kejahatan seksual terhadap anak, Presiden menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan pada tanggal 09 Nopember 2016 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. hukuman kebiri kim Perlindungan Anak, Hukuman Kebiri, Hukum Islam [...]
STUDI KOMPERATIF ASAS PRADUGA TAK BERSALAH MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
Oleh : SEPRI LANDYO | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Secara umum asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) mempunyai pengertian bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas Praduga tak bersalah terdapat pada Q Studi komperatif, Asas Praduga Tak Bersalah, Hukum Islam, Hukum Positif [...]
PELAKSANAAN HUKUMAN TERHADAP ASN YANG TERBUKTI MELANGGAR SUMPAH (STUDI PENELITIAN DI ACEH TAMIANG)
Oleh : Febri Gunawan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Sumpah adalah menyatakan suatu niat dan menguatkannya dengan menyebut nama Allah Swt. atau menyebut salah satu dari sifat-sifat-Nya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya pada Pasal 87 mengatakan yang secara umum dapat diartikan ASN yang melanggar sumpah dapat di Pecat. Di Aceh Tamiang banyak PNS yang melanggar sumpah karena Hukuman, PNS, Melanggar Sumpah [...]
PEMENUHAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN BANDA MULIA KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : Erika Nurjanah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Orang tua mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan hak atas identitas anak yang tertuang dalam akta kelahiran, akta kelahiran Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di 5 (lima) Desa di Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang saat ini masih ada orang tua yang anaknya belum mempunyai identi Pemenuhan, Kewajiban Orang Tua, Akta Kelahiran [...]
PERKAWINAN SEMARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK MANDAILING DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Oleh : Ilmi Rosidah Hannum | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adat Indonesia terbagi atas tiga kelompok: Pertama, perkawinan adat berdasarkan masyarakat kebapakan (patrilinial). Kedua, perkawinan adat berdasarkan Larang Nikah Semarga, Perspektif UU Perkawinan [...]
PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TAMBAK DI KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : Natasya Alifia Risnanda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Hutang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang Dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu, Hutang piutang juga dapat dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam Pasal 1754, dalam Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka Penyelesaian Hutang, Jaminan Tambak [...]
ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI NOMOR 1/JN.ANAK/2022/MS.IDI
Oleh : Indah Putri Alfianti | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Seorang tersangka atas nama Safrizal Bin Dedi Safrizal (umur 17 Tahun) Pada Tanggal 24 Februari 2022 melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap seorang perempuan atas nama Nazirawati yang masih berusia 16 Tahun Analisis, penerapan hukuman, Perkara Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi [...]
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU ZINA MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT DI ACEH TAMIANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/JN/2021/MS.KSG)
Oleh : Deangga Sadewa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Narapidana perkara Zina/Khalwat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang dalam Putusan Nomor 4/Jn/2021/MS.Ksg dengan amar Putusan menjatuhkan Uqubat Ta’zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa I MUIS SYAHPUTRA BIN (Alm) RUSLI dan Terdakwa II SUMANTI BINTI SURIADI masing-masing sebanyak 100 (Seratus) kali dan Men Penerapan sanksi cambuk, pelaku zina [...]
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI PALTFORM SHOPEE TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI KESEPAKATAN
Oleh : Dara Santari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Pada Tahun 2016 Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Negara telah membentuk sebuah Peraturan Perundang-Undangan untuk melindungi pihak pembeli atau konsumen dari perbuatan yang dapat merugikan pihak k Perlindungan Konsumen, Transaksi Jual Beli, Platform Shopee [...]
KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI JINAYAT DI LUAR ACEH DIKAITKAN DENGAN ASAS HUKUM PIDANA
Oleh : AKHIRUDDIN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Seorang warga Alue Beurawe Kota Langsa bernama Fitri melakukan perbuatan keluar dari islam (murtad) di medan pada 16 Juni 2020. Awal mula Fitri mengenal seorang Pria yang berprofesi tukang kredit, kemudian pria tersebut mengajak Cut Fitri ke MEDAN dengan tujuan membuka rumah makan, namun sesampainya di sana fitri dinikahi oleh pria tersebut dan kemudian fitri Keluar Kajian Hukum, Penerapan Sanksi, Jinayat, Asaz Teritorial. [...]
KESADARAN HUKUM NADZHIR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN KLUET TENGAH, KABUPATEN ACEH SELATAN)
Oleh : Yuslina | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan yang berlaku. Peranan kesadaran hukum masyarakat adalah menjamin kepastian dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu ibadah sosial yang dilakukan oleh masyarakat yaitu Wakaf. Wakaf merupakan pe Kesadaran Hukum, Nadzir, Wakaf [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Fhonna Fadillah Ermuyacha | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan pasal 14 ayat 1 menyebutkan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan. Pada kasus perceraian dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Perkawinan, Undang Nomor 35 Tahun 2014, hak asuh anak [...]
PENERAPAN SANKSI ADAT GAYO TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA GERLE (KHALWAT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Oleh : Ferianto | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Terlepas dari daripada hukum adat yang tidak tertulis, sistem hukum lain yang dianggap tetap berlaku adalah sistem hukum positif. Apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan hukum nasional maka dianggap berlaku, namun demikian sebaliknya jika hukum adat itu dianggap bertentangan dengan hukum positif atau hukum nasional, maka ketentuan tertulisl Penerapan Sanksi Adat, Suku Gayo, Anak [...]
PEMENUHAN HAK KORBAN KECELAKAAN AKIBAT KERUSAKAN JALAN
Oleh : Maulina Anjuri | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangan Permen Pekerjaan Umum mengenai penyeleanggaran jalan.Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengaturbahwapenyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan la Hak Korban, Akibat Jalan Rusak [...]
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU UTAMA (PLEGER) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DAN PENGEROYOKAN (STUDI KASUS SURAT KETERANGAN TANDA BUKTI LAPOR NOMOR : SKTBL/114/VI/2021/SPKT/POLRES LANGSA/POLDA ACEH)
Oleh : Tri Ayu Lestari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sangat sering terjadi dan sulit untuk dihilangkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Mengenai Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana. Salah satu contoh kasus penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami kecacatan fisi Pertanggungjawaban, Pleger, Penganiayaan Berat. [...]
PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN TERHADAP PNS PASCA PUTUSAN BERSALAH DALAM TINDAK PIDANA
Oleh : MUHAMMAD HATAMI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sesui ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun pad Penegakan Hukum, Disiplin, Putusan Bersalah [...]
