PENERAPAN SANKSI ADAT GAYO TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA GERLE (KHALWAT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Ferianto (2023), PENERAPAN SANKSI ADAT GAYO TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA GERLE (KHALWAT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. Skripsi, Universitas Samudra.

ABSTRAK

Terlepas dari daripada hukum adat yang tidak tertulis, sistem hukum lain yang dianggap tetap berlaku adalah sistem hukum positif. Apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan hukum nasional maka dianggap berlaku, namun demikian sebaliknya jika hukum adat itu dianggap bertentangan dengan hukum positif atau hukum nasional, maka ketentuan tertulislah yang berlaku.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penerapan sanksi adat gayo terhadap anak yang melakukan tindak pidana gerle (khalwat). Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat gayo terhadap anak yang melakukan tindak pidana gerle (khalwat). Dan untuk mengetahui dampak dan upaya penerapan sanksi adat gayo terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang penerapan sanksi adat gayo terhadap anak yang melakukan tindak pidana gerle (khalwat) diatur dalam ketentuan upacara adat gayo. Penerapan sanksi adat gayo terhadap anak yang melakukan tindak pidana gerle (khalwat) dinikahkan dan membayar denda dengan jumlah tertentu. Dampak dan upaya penerapan sanksi adat gayo terhadap anak dapat berdampak merampas hak-hak anak, pada umumnya terjadi perceraian, keterbatasan ekonomi serta kurang bersosial dan upaya yang dapat dilakukan bahwa pihak kepolisian lebih berupaya berkomitmen memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, diberikan jarak (kawin gantung), tetap menjadi tanggung jawab orang tua  serta orang tua masih ikut mengatur.

Disarankan kepada pihak polsek serbajadi untuk memeriksa dan menganalis serta memberikan masukan terhadap aparatrur desa dalam penyelesaian kasus khalwat yang dilakukan oleh anak, Disarankan kepada aparatur desa untuk melakukan tinjauan ulang terkait dampak yang terjadi apabila menikahkan anak sebagai penjatuhan sanksi  merupakan suatu bentuk perampasan hak anak. Dan disarankan kepada Pihak Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Timur untuk melakukan sebuah kegiatan berupa sosialisasi sebagai pengembangan wawasan dengan tema hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang berlokasikan di Kecamatan Serbajadi.

File ::(login required)