PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN PUKAT HELA (TRAWLS) OLEH PENANGKAP IKAN DI PERAIRAN DESA SUNGAI KURUK TIGA KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG

ANWAR SARIF RAMADHAN (2023), PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN PUKAT HELA (TRAWLS) OLEH PENANGKAP IKAN DI PERAIRAN DESA SUNGAI KURUK TIGA KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG. Skripsi, Universitas Samudra.

ABSTRAK

Pukat hela(trawls) lebih dikenal dengan nama pukat harimau,  termasuk kedalam alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, yaitu alat bantu penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan seperti yang disebutkan dalam Pasal 9Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan. Namun pada kenyataannya di Desa Sungai Kuruk Tiga Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Pukat Hela(trawls) masih digunakan oleh nelayan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum tentang pukat hela (trawls), Penegakan hukum terhadap penggunaan pukat hela di Desa Sungai Kuruk Tiga, serta Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Pukat Hela (trawls) Di Desa Sungai Kuruk Tiga.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan berbagai pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum mengenaiPukat Hela (trawls) oleh penangkap ikan merupakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan. Penegakan hukum terhadap penggunaan pukat hela (trawls) dalam penangkapan ikan di perairan desa Sungai Kuruk Tiga tidak efektif karena tidak adanya pengawasan dari aparat penegak Hukum perikanan serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Hambatan dalam penegakan hukum karenatidak lengkapnya aparat penegak hukumyang tersedia, sementara Lembaga Adat Laut tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan dan Upaya yang telah dilakukan berupa sosialisasi dampak pukat hela(trawls) serta bantuan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan telah diberikan namun ditolak oleh nelayan Pukat hela(trawls).

Disarankan untuk pemerintah supaya membuat aturan tentang larangan trawl secara menyeluruh kembali dan memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan izin usaha bagi pengusaha pemilik kapal pukat hela(trawls). Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan pukat hela(trawls) diperlukan tindakan seperti pembentukan satuan gabungan dari tiga rangkaian aparat penegak hukum tindak pidana perikanan. Peningkatan taraf hidup nelayan agar tidak bergantung pada trawl.

File ::(login required)

• s1-2023-190101090-cover.pdf (36.21 KB) |
• s1-2023-190101090-abstrak.pdf (23.31 KB) |
• s1-2023-190101090-di.pdf (120.70 KB) |
• s1-2023-190101090-bab1.pdf (159.96 KB) |
• s1-2023-190101090-bab5.pdf (11.29 KB) |