PERLINDUNGAN HUKUM PEMENUHAN HAK KEPENDIDIKAN ANAK DALAM KORBAN BENCANA ALAM

Risky nur (2023), PERLINDUNGAN HUKUM PEMENUHAN HAK KEPENDIDIKAN ANAK DALAM KORBAN BENCANA ALAM . Skripsi, Universitas Samudra.

ABSTRAK

Pasal 60 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Anak dalam situasi darurat korban bencana alam. Namun seperti terjadinya banjir di Kabupaten Aceh Timur pada Januari Tahun 2022, Banjir yang melanda tujuh kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh membuat 6.003 rumah terendam. Sebanyak 2.751 warga juga harus tinggal sementara di pengungsian. Dalam situasi tersebut anak menjadi korban yang berkebutuhan perlindungan khusus tidak terpenuhi hak-hak anak seperti dalam melaksanakan kegiatan belajar.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan terhadap hak-hak anak dalam keadaan darurat, perlindungan terhadap hak-hak anak dalam keadaan darurat, dan hambatan dan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam keadaan darurat.
Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris yang terdiri dari penelitian lapangan yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan responden dan informan yang terkait dengan objek penelitian.
Pengaturan hukum perlindungan terhadap hak-hak anak dalam keadaan darurat yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan perlindungan hak-hak anak dalam keadaan darurat, namun pengaturan hukum tersebut masih terdapat kelemahan tidak tegasnya pengaturan sanksi. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam keadaan darurat belum berjalan optimal di kabupaten Aceh Timur dikarenakan hak pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipenuhi akibat sarana dan prasarana sekolah yang terdampak bencana alam banjir dan pemerintah serta instansi terkait tidak cepat melaksanakan penanggulangan bencana banjir sehingga proses pendidikan dan pengajaran bagi anak tidak terlaksana secara optimal. Hambatan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam keadaan darurat yaitu kesiapan pemerintah dalam penanggulangan bencana alam terkendala dengan sarana dan prasarana, kinerja lembaga terkait tidak optimal, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak anak terhadap Pendidikan. Dan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam keadaan darurat yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah menangani secara cepat terhadap menanggulangi bencana banjir, meningkatkan kinerja lembaga terkait, dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat.
Disarankan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan khusus disertai pengaturan sanksi yang tegas terkait dengan penanganan hak-hak anak dalam keadaan darurat, dan lembaga yang bertugas dalam perlindungan anak agar bekerja secara optimal, dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap keadaan pemenuhan hak anak akibat bencana banjir.

File ::(login required)