KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KONFLIK DI ACEH (2001-2005)

Ema sanita (2022), KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KONFLIK DI ACEH (2001-2005) . Skripsi, Universitas Samudra.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah konflik yang terjadi di Aceh, dan kebijakan pemerintah Indonesia alam menangani konflik di Aceh serta kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam meredam konflik di Aceh pada tahun 2001-2005. Peneltian ini merupakan penelitian sejarah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah. Langkah-langkah kegiatan penelitian dilakukan melalui empat langkah, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga langkah, yaitu: pemeriksaan data, seleksi data, dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan sebagai berikut: Konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh merupakan ketidakadilan yang berdampak pada kemiskinan, kebodohan, dan tingkat keselamatan masyarakat yang rendah. Konflik ini muncul sejak diproklamirkan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 di Pidie oleh GAM yang dipelopori oleh Muhammad Hasan Tiro. Kemudian Kebijakan yang digunakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Aceh ialah dengan pemberian otonomi khusus Aceh. Selain itu terdapat juga kebijakan perdamaian melalui perundingan antara pemerintah Indonesia dan GAM yang berlangsung selama lima putaran. Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Adapun yang menjadi kendalq kegagalan implementasi CoHA lebih banyak disebabkan oleh faktor para pihak atau aktor konflik yang tidak memiliki mental berdamai selama proses damai berlangsung. Para pihak cenderung menjadikan CoHA sebagai strategi untuk mencapai kepentingannya masing-masing dan mengabaikan kepentingan bersama yang lebih besar.

File ::(login required)