ANALISIS YURIDIS PUBLIKASI POTRET TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Yuyun safitri (2022), ANALISIS YURIDIS PUBLIKASI POTRET TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. Skripsi, Universitas Samudra.

ABSTRAK

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia yaitu masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta melarang penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Pengaturan Tentang Publikasi Potret menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap Publikasi Potret tanpa Izin Pencipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan untuk mengetahui faktor terjadinya potret tanpa izin pencipta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum Normatif dengan pendekatan metode yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu Pengaturan tentang publikasi potret maka berkaitan dengan pengaturan hak cipta, karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta sebagaimana yang termuat pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Faktor terjadinya publikasi potret tanpa izin pencipta yaitu pengaruh tidak adanya rasa bersalah dari pelaku kriminalitas terhadap efektivitas hukum; ketaatan hukum di Indonesia lebih disebabkan karena takut akan sanksi (compliance); lemah dan tidak seriusnya penegakan hukum; dan Kondisi ekonomi. Dari kasus tersebut maka kami dapat mengajukan gugatan dengan menggunakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karena fotografer tersebut menggunakan foto calon mempelai tanpa persetujuannya.

Saran yang dapat diberikan yaitu pengaturan hukum tentang publikasi potret perlu adanya pengaturan yang lebih rinci lagi mengenai pengaturan norma hak moral. Selain itu sebaiknya fotografer yang hasil potretnya digunakan orang lain tanpa izin segera menggugat secara hukum terhadap pihak yang menggunakan hasil foto tersebut tanpa izin. Untuk menghindari terjadinya publikasi potret tanpa izin pencipta sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi pengaturan hukum tentang hak cipta.

File ::(login required)