KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN K.H. ABDURRAHMAN WAHID TAHUN 1999-2001

Ismail Sigalingging (2020), KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN K.H. ABDURRAHMAN WAHID TAHUN 1999-2001. Skripsi, Universitas Samudra.

ABSTRAK

K.H. Abdurrahman Wahid merupakan Presiden Republik Indonesia Tahun 1999-2001. Dalam sumpah jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid bertekad menegakkan keadilan dan berupaya memakmurkan masyarakat Indonesia. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kehidupan K.H. Abdurrahman Wahid, kebijakan sosial ekonomi dan dampak kebijakan sosial ekonomi masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tahun 1999-2001. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Historis melalui tahapan 1) Heuristik, 2) Verifikasi, 3) Interpretasi 4) Historiografi. Berdasarkan hasil penelitian latar belakang kehidupan K.H. Abdurrahman Wahid berasal dari keluarga berkedudukan sosial tinggi, kakeknya K.H. Hasjim Asy’ari merupakan pendiri Nadlatul Ulama. K.H. Abdurrahman Wahid menamatkan pendidikan strata satu di Universitas Baghdad, Irak. Dalam karir dan organisasi, K.H. Abdurrahman Wahid pernah bekerja di KBRI Mesir, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, tergabung dalam Nahdlatul Ulama, mendirikan Partai Keadilan Bangsa, serta terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. K.H. Abdurrahman Wahid juga dikenal sebagai penulis, tulisannya tersebar di berbagai media massa, tahun 1970-1980 merupakan puncak kepenulisan K.H. Abdurrahman Wahid. Kebijakan Sosial: (1) Kebebasan Beragama dan Pemulihan Hak Warga Tionghoa. Kebijakan Ekonomi (1) Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil (2) Kunjungan Ke Banyak Negara (3) Buloggate dan Bruneigate. Dampak Kebijakan Sosial yaitu etnis Tionghoa tidak lagi mendapat diskriminasi, bebas melakukan tradisi dan kebebasan etnis Tionghoa dilindungi secara hukum. Dampak dari kebijakan ekonomi: (1) Meningkatkan kesejahteraan para PNS, dampak buruknya terjadi kenaikan harga barang kebutuhan yang dipicu oleh kenaikan gaji PNS. (2) Kunjungan Ke Banyak Negara berakibat meningkatnya pertumbuhan ekspor Indonesia 28%. (3) Buloggate dan Bruneigate menjadi salah satu faktor pemicu dilengserkannya K.H. Abdurrahman Wahid karena dituduh oleh anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi. Dari sosok K.H Abdurrahman Wahid diharapkan kita bisa banyak belajar bahwa sangat penting untuk menilai segala sesuatu dari dua sisi (positif dan negatif), menjadi motivasi meningkatkan kesadaran hak asasi manusia, dan juga motivasi untuk meningkatkan kesadaran ekonomi yang berpihak pada rakyat

File ::(login required)