Pusat Bantuan Unggah File ETD : 089514182433
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG TANPA QANUN GAMPONG DI KECAMATAN LANGSA TIMUR (Suatu Penelitian di Gampong Buket Meutuah)
Oleh : M. PERMATA SAKTI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kota Langsa diatur dalamPeraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan danPengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong, Dimana keabsahan BUMG adalah dengan musyawarah di tingkat gampong yang menetapkan dalamQanun Gampong dalam pendirian BUMG, Namun, di Kecamatan Langsa Timur terdapat Pendirian, Badan Usaha Milik Gampong, Qanun Gampong [...]

ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan No.226/Pid.sus/2017/PN-Lgs)
Oleh : MUTIA PARAMITHA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapatmenyebabkan ketergantungan. Pengguna Narkotika merupakan salah satu kejahatan luarbiasa (extra ordinary crime). Berdasarkan Undang-Undang Narkoti Analisis, Putusan Hakim, Tindak Pidana Narkotika [...]

PELAKSANAAN EKSEKUSI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIPIKAT GANDA (Studi Putusan Nomor 29/G/2016/PTUN-BNA)
Oleh : AFFAN HIDAINI DUHA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah dasar hukumatas penerbitan sertipikat hak milik atas tanah. Namun prakteknya masih banyak ditemui sengketasengketa mengenai sertipikat hak milik ini, salah satunya sertipikat ganda. Kurangnya ketelitiandan adanya itikat buruk dari pihak yang terkait dalam melahirkan sebuah sertipikat hak milikmenjadikan b Sertipikat Ganda, Ganti Rugi, Kantor Pertanahan. [...]

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51/PUU ̵ XIV/2016 DALAM HAL KEIKUTSERTAAN CALON KEPALA DAERAH TERPIDANA DIATAS LIMA TAHUN (StudiKasus Di Provinsi Aceh)
Oleh : MIRA SWASTIKA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Dalam penyelenggaraan Pilkada di Aceh menuai pro kontra terkaitpelarangan mantan terpidana di atas lima tahun untuk mencalonkan diri sebagaikepala daerah sebagai mana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga keluarlahPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang mengabulkanpermohonan pemohon Dampak, Putusan Mahkamah Konstitusi, Calon kepala daerah, terpidana [...]

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN (Studi Putusan Nomor196/pid.B/2017/PN-Idi)
Oleh : ZAID AL ADAWI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yangdiatur oleh undang-undang. PeraturanKepalaKepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan PengendalianPenanganan Perkara Pidana di Li Tindak Pidana, Penganiayaan Berat, Penyelidikan [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN AKIBAT PEMBERITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH LSM DAN MEDIA ONLINE (Studi Penelitian di Kota Langsa)
Oleh : SEKAR MUSFIRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

LSM merupakan lembaga yang menulis berita harus berdasarkan fakta yangsebenarnya bukan berdasarkan asumsi penerbit berita. Dalam pemberitaan LSM menulis berita dugaan korupsi terhadap Kepala Dinas Syariat Islam Dan KepalaDinas Kebersihan Kota Langsa melaui media online. Apabila LSM menulis suatuberita yang bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya maka dapat dilaporkan Perlindungan, Media Online, Tindak Pidana Korupsi [...]

PENEGAKAN HUKUM WAJIB MENGENAKAN HELM BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR PADA HARI JUM’AT (Studi Penelitian di Kota Langsa)
Oleh : EVI NUR AZIZAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Hukum merupakan pedoman hidup bagi manusia dalam berperilakudan bertindak. Perilaku manusia harus selalu selaras dengan tujuan daripenerapan hukum tersebut.Tujuan-tujuan tersebut merupakan visi hukumterhadap subjek hukum itu sendiri. Dengan melaksanakan hukum tersebut akantercipta suasana yang tertib dan adil dalam kehidupan manusia. Manusia akanterjamin hak-haknya Penegakan Hukum, Pengendara Sepeda Motor, Helm [...]

PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI (Studi Penelitian Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur)
Oleh : CUT KHADIJAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri sejak darikelahirannya. Hal inilah yang diatur secara normatif di Indonesia tentangperlindungan hak konstitusional warga negara mulai dari sejakdilahirkanPentingnya akta kelahiran tertuang dalam Undang-undangNomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5dinyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas Perlindungan, Hak Anak, Identitas Diri. [...]

PROSES GANTI KERUGIAN LAHAN PTPN-1 UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT REGIONAL LANGSA
Oleh : PUTRI FILZDA ANINDYA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Putri Filzda Anindya 1  Fatimah, S.H., M.H.2 M. Iqbal Asnawi, S.H., M.H. 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun2015 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sertadalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepenti Ganti Kerugian, Pembangunan, Kepentingan Umum [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PT BETAMI YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA SEBAGAI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)
Oleh : SURI YANI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJSmenyebutkan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya danPekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yangdiikuti. Namun PT. BETAMI yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang memilikijumlah 320 tenaga kerja. Namun dari jumlah tersebut, masih ada 17 karyawan Penegakan Hukum, Pekerja, Jaminan Sosial [...]

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENERBITKAN AKTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ( Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 )
Oleh : ZAVIRA NABILA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Notaris merupakan sebuah jabatan publik yang melaksanakan tugas melayani masyarakat dalam pembuatan akta baik akta pendirian Yayasan, Perusahaan maupun akta perjanjianlainnya. Pengaturan tentang jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,dimana pada Pasal 17 dinyatakan bahwa Tinjauan Hukum, Kewenangan, Notaris, Akta. [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN (Studi Kasus Nomor Perkara 239/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Idi)
Oleh : iklimayani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Iklimayani 1, Dr. Yusi Amdani, S.H.,M.H. 2 Andi Rachmad, S.H.,M.H. 3
Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap anak-anak semakin meningkat. Semenjak tahun 2014 sampai 2017 tindak pidana pemerkosaan terhadap anak semakin marak, terdapat sekitar 163 kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Seperti kasus yang terjadi di Aceh Timur, dimana Perlindungan Hukum, anak korban, proses persidangan [...]

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMULIHAN HAK ANAK DALAM VONIS BEBAS (Studi Kasus Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lgs)
Oleh : RISKA AMANDA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Desiana  Pelaksanaan, Pemulihan Hak Anak, Vonis Bebas [...]

PERANAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR DALAM MENGUNGKAP KASUS PENYALURAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU
Oleh : DESIANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Desiana 1, Dr. Yusi Amdani, S.H.,M.H. 2 Andi Rachmad, S.H.,M.H. 3
Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem Peranan, Kejaksaan, Penyaluran Dana [...]

EFEKTIFITAS PIDANA MATI DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : T. Syuhada | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Pidana mati adalah salah satu sanksi yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penjatuhan hukuman mati telah ditetapkan di Aceh Timur terhadap tinda Pidana Mati, Pengedar Narkotika, Penanggulangan [...]

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA GAMPONG OLEH KEUCHIK URAM JALAN YANG DISELESAIKAN SECARA NON PENAL OLEH POLRES ACEH TIMUR
Oleh : FAUZAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengukuhkan keberadaan Gampong sebagai subyek dalam pembangunan. Besarnya dana Gampong yang akan diterima setiap Gampong di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana Gampong mulai dari pengganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Untuk itu, dalam Tindak Pidana, Dana Gampong, Non Penal [...]

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor: 7/Pen.Pdt.G/2016/PN-Lgs)
Oleh : SHINTYA NETRIA PUTRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, Jual-beli adalah suatu perjanjian,
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
Namun dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Lgs mengenai sengketa jual beli
tanah antara M/ Saleh (alm) dengan Ismail Ibrahim (alm) yang melakukan jual
beli tanah dengan Surat Perjanji Kekuatan Hukum, Perjanjian Jual Beli, Tanah [...]

ANALISIS TUJUAN HUKUMAN CAMBUK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PIDANA ISLAM
Oleh : NURUL HUSNA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Nurul Husna, (1) Dr. Drs. M. Natsir, S.H.,M.H. (2), Zuleha, S.H.,M.H. (3)
Berdasarkan Pasal 262 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang
Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan ‘Uqubat cambuk diselenggarakan di
tempat terbuka, namun menurut Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5
Tahun 2018, Uqubat cambuk dilaksanakan di tempat tertutup, khususnya
dilakukan di lembaga pemasyarakatan / rutan / ca Hukuman Cambuk, Lembaga Pemasyarakatan, Pidana Islam [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REMAJA YANG MELAKUKAN PERBUATAN IKHTILATH (Studi Penelitian di Kota Langsa)
Oleh : LISA RAMADHANI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Lisa Ramadhani (1), Zainuddin, S.H.,M.H.(2), Siti Sahara, S.H.,M.H.(3)
Pasal 25 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur
tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan ikhtilath yaitu Setiap Orang yang dengan
sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30
(tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau Penegakan Hukum, Remaja, Ikhtilath [...]

PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA EKPLOITASI SEKSUAL (Studi Perkara Nomor:11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp)
Oleh : YONA FITRI MILADY | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

(1)Yona Fitri Milady, (2)M. Nurdin, S.H.,M.M.,M.H. (3).Rini Fitriani, S.H.,M.H.
Pasal 88 Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yaitu,“Setiap Orang
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp200.000.00 Penerapan Hukuman, Anak, Eksploitasi Seksual [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Penelitian di Gampong Gedubang Aceh Kota Langsa)
Oleh : WIRDA WIRDANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

1). Wirda Wirdana, 2). Dr. Drs. M. Natsir, S.H.,M.H. 3). Zuleha, S.H.,M.H.
Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan p Penegakan Hukum, Usaha Ayam Broiler, UKL-UPL [...]

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENUNDAAN EKSEKUSI DENGAN ALASAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.LGS dan Penetapan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 2/Pdt.G.Eks/2016/PN.LGS)
Oleh : DICKY WAHYUDI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

(1).Dicky Wahyudi, (2).Hj. Cut Elidar, S.H., M.H. ,(3).Vivi Hayati, S.H., M.H.
Dalam Pasal 1917 KUHPerdata sudah dijelaskan bahwa “kekuatan suatu
putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada
sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah
bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang
sama; Perlawanan, Eksekusi, Pengadilan [...]

PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1-2/PUU-XII/2014
Oleh : MUHAMMAD EKO YUWIRO | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

(1).Muhammad Eko Yuwiro, (2).Dr. Fuadi.S.H,. M.H., (3).Zaki Ulya, S.H,. M.H.
Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur kewenangan Komisi
Yudisial, khususnya dalam pengawasan hakim. Kemudian dibentuk UndangUndang

Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengamanatkan
untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehorm - [...]

PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH CAMAT SEBAGAI PPATS (Studi Penelitian di Kecamatan Darul Ihsan Kabupaten Aceh Timur)
Oleh : HUSNIAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

(1)Husniah,(2)Zainuddin, S.H.,M.H.,(3)Nur Asyiah, S.H.,M.H.
Pelaksanaan pembuatan akta diatur pada Pasal 101 ayat (1) dan (2) Peraturan
Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa Pembuatan
akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak dan saksi yang terlibat dalam perbuatan hukum
sesuai dengan ket Pembuatan Akta, Jual Beli Tanah, PPATS [...]

DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Oleh : RUNI LUVITA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

(1) Runi Luvita, (2)Fatimah, S.H.,M.H. (3)Vivi Hayati, S.H.,M.H.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26
ayat (1) poin c, menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya
perkawinan pada usia anak. Namun di gampong Alue Pineung ada orang tua yang
mengajukan dispensasi di bawah umur atas nama Ibnu Hajar (17 tahun) untuk
dilangsungkan perkawinan. yang se Dispensasi, Perkawinan, Anak [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BAGI KONSUMEN JASA WISATA ATAS ROBOHNYA JEMBATAN GANTUNG (Studi Penelitian di Hutan Lindung Kota Langsa)
Oleh : MELLY RIEZA RISTA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, “kewajiban pelaku usaha
memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Namun
pengelola Hutan Kota (hutan lindung) Kota Langsa sebagai pelaku usaha wisata
tidak bertanggungjawab atas kecelakaan r Perlindungan Hukum, Konsumen, Wisata [...]

AKSI BALAPAN LIAR OLEH REMAJA DITINJAU DARI KRIMINOLOGI (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Langsa)
Oleh : DODI SETIAWAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Balapan liar merupakan kegiatan beradu kecepatan kendaraan sepeda motor, yang tidak
memiliki izin dari aparat yang berwenang. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam
sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang, seperti yang dilakukan
para remaja di Kota Langsa tepatnya di Jalan Ahmad Yani (depan SPBU Harapan), Jalan Teuku
Umar, dan Jalan Ahmad Yani (depan Hawa Balapan Liar, Remaja, Kriminologi [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT TINDAK PIDANA (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang)
Oleh : FANNI IRMAYA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa,” Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Seperti gugatan yang dilakukan oleh Harawati terhadap M. Saleh di Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2017PN-Ksp. akibat korban mengalam Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana [...]

Kembali ke atas!