Pusat Bantuan Unggah File ETD : 089514182433
3429 Data Penelitian Mahasiswa tersimpan
41796 File Mahasiswa
Berhasil Ter-unggah
Hasil Validasi
Lebih detail
PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN ILEGAL UNTUK MEDAPAT KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI DESA TJ. HARAPAN KOTA RANTAUPRAPAT )
Oleh : Hizra Lestari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Akta kelahiran merupakan suatu identitas diri yang sangat penting bagi setiap individu, dokumen kependudukan ini sangat penting karena, dibutuhkan untuk pendataan anak. Dalam hal ini,  orang tua harus lebih peduli akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, dimana dalam hal pembuatan akta kelahiran. Seorang anak memiliki haknya dala Pembuatan Akta, Pelaksanaan, Upaya, Hambatan [...]

STUDI ANALISIS PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DILINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF QANUN JINAYAT ACEH
Oleh : Sukma Liana Berutu | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Berbagai jenis kejahatan yang terjadi sekarang dan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual.Pemerintah telah resmi mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun  2021, yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Disisi lain di Provinsi Aceh ada aturan tersendiri yang mengatur Analisis, Perbandingan, Permendikbud, Qanun Jinayat [...]

ANALISIS YURIDIS TERKAIT SANKSI PELAKU LGBT MENURUT KUHP DAN QANUN JINAYAT
Oleh : Kiki Nurliana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender Perilaku LGBT sangat bertolak belakang dengan norma sosial dan norma Agama di Aceh. Larangan LGBT di atur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi berbunyi : “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketa LBGT, Qanun Aceh, KUHP [...]

JUAL BELI CHIP HIGGS DOMINO DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
Oleh : Kasman | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Pengaturan tentang jual-beli terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Hukum Islam juga mengatur tentang jual beli, yang diatur dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang melakukan jual beli Chip yang digunakan untuk bermain game higghs domino. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana Jual Beli Ch Jual-beli, Chip Higgs Domino, KUHperdata, Hukum Islam [...]

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA ZINA DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON NOMOR 9/JN/2022/MS.LSK
Oleh : Nuratul Ula | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Dalam meyakinkan hakim Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara zina, yang da Pertimbangan Hakim, Perkara Nomor 9/JN/2022/MS.Lsk [...]

PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM MEMILIKI SERTIPIKAT (PENELITIAN DI DESA LAE MATE KECAMATAN RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM)
Oleh : Suryani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Untuk membuktikan hak milik atas tanah dilakukan dengan sertipikat yang merupakan alat bukti yang kuat . Didalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 33 ayat (3) tentang Bumi, Air dan Ruang Angkasa sepenuhnya adalah Milik Negara. Lahirnya Peraturan Pemerintah Pasal 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Ke Pembuktian, Sertipikat,Tanah, Hak Milik atas Tanah [...]

IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALA SIMPANG)
Oleh : Eka Mutia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” kemudian ayat (2) berbunyi “jika terjadi penyimpangan umur Implementasi, Dispensasi Perkawinan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. [...]

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK KANDUNG BERUSIA 1 TAHUN (STUDI DI WILAYAH HUKUM LANGSA)
Oleh : FAUZI MAULANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Membunuh merupakan kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) adalah berupaya penyerangan terhadap nyawa orang lain. Hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanus Kriminologi, Pembunuhan, Anak Kandung [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS PENGANGKUTAN SAMPAH YANG TIDAK MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI (STUDI PENELITIAN DI ACEH TAMIANG)
Oleh : Shadafi Wirajaya | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat ADP adalah suatu alat yang digunakan untuk melindungi dari kecelakaan-kecelakaan atau yang dapat sangat membantu dalam pencegahan penyakit akibat kerja. Kasus yang terjadi dilapangan dimana pada saat para petugas mengumpulkan sampah seb Perlindungan Hukum, Pengangkut Sampah, APD [...]

KETERLAMBATAN PEMENUHAN PERJANJIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KOTA LANGSA
Oleh : Sofiatunnisa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Hibah di Kota Langsa diatur dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Langsa. Sementara itu Adapun besaran dana hibah yang diberikan berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 488/900/2020 tanggal 26 November 2 Keterlambatan, Perjanjian, Hibah [...]

KEABSAHAN PERALIHAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF UNTUK MASJID AL IKHLAS (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG ALUE PINEUNG KECAMATAN LANGSA TIMUR)
Oleh : Defri Arnanda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Nazhir dilarang melakukan perubahan tanpa ada izin tertulis dari badan Baitul Mal maka jika tidak ada perubahan harus ada izi Keabsahan, Peraliahan, Pemanfaatan Tanah [...]

IMPLEMENTASI PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA KANTOR BPBD KOTA LANGSA
Oleh : DODI SUPARDI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2013)

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa : “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan, dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kasus yang terjadi di BPBD Kota Langsa belum ada perlindungan terhadap pegawai Implementasi, Kesehatan, Keselamatan Kerja [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN JALAN ONE WAY DI KOTA LANGSA
Oleh : Junaidi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas maka dapat dipidanakan. Di kota langsa masih dijumpai adanya kendaraan yang melanggar perintah dan laranganseperti masuk di jalan one way yang ada tanda larangan m Penegakan Hukum, Pelanggaran, Jalan One Way. [...]

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN BUSANA ISLAMI MENURUT QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002
Oleh : Murniati | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2013)

Latar belakang skripsi ini meruipakan adanya gejala social didalam kehidupan masyarakat yang cendrung tidak memakai pakai yang islami, sedangkan Aceh saat ini telah menerapka syaroat islam, namum masyarakat belum dapat menerima sepenuhnya dalam hal ini dapat kita lihat dari cara berpakaian. Dikecamatan langsa timur yang merupakan bagian dari pada kota langsa banyak Pelanggaran Busana Islami [...]

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GEUCHIK TERHADAP WARGA (STUDI PENELITIAN SURAT P2HP NOMOR : B/03/V/2020/RESKRIM)
Oleh : Feriwandi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Tindak pidana penganiayaan diancam dengan Pasal 351 KUHP ayat (1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun[WU1] . Pada 8 April Bachtiar yang merupakan Kepala Desa Lhok Pu’uk Kecamatan Seunuddon dilap Peran Kepolisian, Penyelesaian, Penganiayaan. [...]

PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN MALAPRAKTIK DI KOTA LANGSA
Oleh : Dennis Rachmadani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Dikota Langsa terdapat kasus malpraktik di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Kota Langsa, seorang dokter yang berinisial dr. RA diketahui telah melakukan malpraktik pada hari rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, yang mengakibatkan pendarahan dan meninggalkan gunting praktik didalam perut pasien yang berinisial SH, 26 Warga Lengkong, Kecematan Langsa Baro dari hasil operasi kandungan. Se Penegakan, Kode Etik, Malpraktik [...]

ANALISIS KEBIJAKAN MUTASI PLAT NON BL KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PROVINSI ACEH (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Widodo | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Qanun  Aceh  Nomor 2 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pajak Aceh, Pemilik kendaraan bermotor yang telah mengoperasionalkan kendaraannya di wilayah Aceh selama 12 (dua belas) bulan, wajib memutasikan kendaraannya. Namun realisasinya kendaraan bermotor roda empat banyak ditemui khususnya di Kota Langsa pemilik kendaraan Kebijakan, Mutasi, Kendaraan Bermotor, Pendapatan [...]

PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH URUGAN SECARA LISAN UNTUK BAHAN PEMBUATAN BATUBATA (STUDI DI DESA KP. PADANG, KEC. PANGKATAN, KAB. LABUHANBATU)
Oleh : Karmilawati | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Kepastian hukum atas tanah adalah suatu jaminan dimana hukum itu dijalankan dan/atau dilaksanakan dengan cara baik dan tepat. Setiap jual beli demi kepastian hukum seharusnya dilaksanakan secara tertulis supaya jelas kekuatan hukumnya jika terjadi wanprestasi. Namun yang terjadi di Desa Kp. Padang, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu masyarakat melakukan kegiatan jual beli terhadap tanah urugan di Jual beli Secara Lisan, Tanah Urugan. [...]

KONTROVERSI RUMUSAN NORMA TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
Oleh : Annisa Oktaviana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sering dijumpai di mana saja tidak terkecuali perguruan tinggi. Atas tingginya angka kekerasan seksual di perguruan tinggi pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Namun berlakunya peraturan tersebut justru Kontroversi, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi [...]

TANGGUNG JAWAB PENELANTARAN ASET DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR DI KOTA LANGSA
Oleh : Novia Putri | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Aset Daerah adalah harta kekayaan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari barang bergerak maupun barang yang dikuasai pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Kabuapaten Aceh Timur setelah terjadinya pemekaran daerah pada Tahun 2001 terdaat sejumlah aset daerah berupa bangunan dan Tanah Ex Peninggalan Dinas, yang sampai dengan saat in Tanggungjawab, Penelantaran, AsetKabupaten Aceh Timur [...]

IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN PENDAYAGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON TANAH PERTANIAN (STUDI KASUS KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL)
Oleh : Nur Madayana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Hak menguasai negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf (a) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berisi wewenang hak menguasai negara, yaitu Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Di Kabupaten Mandailing Natal Implikasi Hukum Perubahan Pendayagunaan Tanah Pertanian Ke Non T Pendayagunaan Tanah, akibat hukum perubahan tanah [...]

KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI ARISAN ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
Oleh : Devia Putri Rahmadani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Arisan secara online masuk kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban dalam Undang-Undang tersebut mengacu pada perseorangan dimana dalam melakukan wanprestasi arisan online. Dan tedapat perjanjian didalam arisan online tersebut yang mana berdasarkan Pasal Perlindungan Hukum, Arisan Online, Wanprestasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 [...]

KESADARAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN PAKPAK BHARAT TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI
Oleh : Nina Nola Tumangger | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Guna merealisasikan pengumpulan zakat, di Indonesia memiliki Lembaga pengumpul Zakat nasional secara umum disebut Badan Amil Zakat Nasional (selanjutny disebut BAZNAS). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor. 8 Tahun 2001 Kesadaran Hukum, Aparatur Sipil Negara, Zakat Profesi [...]

PENERAPAN SANKSI INDISIPLINER TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PENYIDIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 410/K.PID/2018.MA.RI)
Oleh : Roy Mahendra Fitra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas. Sanksi indisipliner dapat diberikan sejak oknum polisi meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam Penegakan Hukum, Indisipliner, Oknum Kepolisian [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DICERAIKAN SECARA ADAT KARO (STUDI KASUS DI KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG)
Oleh : Isnani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Perceraian adalah pemutusan ikatan pernikahan terhadap suami isteri sebagai akibat dari kegagalan dalam menjalankan rumah tangga. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengharuskan setiap perceraian dilaksanakan di hadapan pengadilan. Dan perceraian dianggap telah terjadi jika ada suatu putusan Pengadilan. Namun pada kenyataan perceraian yang  dilakukan oleh beberapa Kekuatan Hukum, Perceraian, Adat Karo. [...]

MEKANISME PENGISIAN JABATAN TUHA PEUT GAMPONG PAYA BUJUK TEUNGOH MENURUT QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2018
Oleh : Yoki Oktari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfugsi sebagai badan permusyawaratan gampong, penentuan tuha peut dipilih secara langsung oleh masyarakat hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong,  kemudian setelah dilakasakan pemilihan tuha peut gampong dilantik oleh Wali Kota sebagaimana diatur dalam ketentua Meknisme, Pengisian, Jabatan Tuha Peut Gampong. [...]

KEKUATAN HUKUM CYBER NOTARY ATAU NOTARIS SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIK NOTARY) DALAM PEMBUATAN AKTA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
Oleh : Edi saputra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris yang berbunyi:  Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat Kekuatan Hukum, Cyber Notary,UUJN [...]

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCATATAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA
Oleh : Azhimi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Administrasi kependudukan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat salah satunya adalah pencatatan akta kematian. Hal ini sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan ditindaklanjuti dalam Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Kota Langsa yang bertujuan member Kesadaran Hukum Masyarakat, Pencatatan, Akta Kematian [...]

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MENGGUNAKAN PERADILAN ADAT (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG SIDODADI DAN SIDOREJO LANGSA LAMA KOTA LANGSA)
Oleh : Rizki Fadilla | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Didalam Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 pasal 13 ayat 1 (satu) mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah menggunakan peradilan adat. Namun dikota Langsa hasil dari dilakukan peradilan adat belum efektif karna tingkat keberhasilannya yang relatif rendah. Fakta bahwa masih banyak para pihak yang tidak puas dengan hasil peradilan adat menyebabkan peradilan tidak efektif.
Tujuan Penelitian u Efektivitas, Peradilan Adat, Sengketa Tanah [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN JAMBORE DAERAH ACEH DI KOTA LANGSA YANG MENIMBULKAN KERUMUNAN
Oleh : Hazrian akmal lubis | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)

Kota Langsa termasuk Wilayah beresiko tinggi dalam penyebaran covid-19, berdasarkan berita yang di Kutib dari Waspada.Id Kapolres Langsa pada 9 September 2021 mengatakan Kota Langsa berlaku Kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan termasuk dalam Zona Orange. Maka oleh sebab itu membatasi jam malam, serta membatasi kerumunan. Kerumunan dinilai dapat menimbulkan risiko kese Penegakan Hukum, Jambore Daerah Aceh, Kerumunan [...]

Kembali ke atas!