Pusat Bantuan Unggah File ETD : 089514182433
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASAL USUL ANAK ANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERINDUNGAN ANAK (Studi Penelitian di Kampung Baro Kota Langsa)
Oleh : CUT VICHA YOLANDA PUTRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Pasal 40 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak: Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnyamengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Namun di Desa kampungBaro, pasangan Amsarudin dan Dinni Mailani mengangkat seorang anak, mulaidari dalam kandungan ibunya. Tetapi hingga berusia 12 (dua belas) tahun belumpernah diberitahukan Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak Angkat, Undang-Undang Perlindungan Anak [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ATASAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANGGOTANYA (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Aceh Timur)
Oleh : RISKA WINDA SARI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Riska Winda Sari1                                                                                                            &n Kata Kunci: Penganiayaan, Penegak Hukum, Anggota [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN RINGAN YANG TIDAK MEMASANG LABEL (StudiPenelitian Di Kota Langsa)
Oleh : FITRA HARIANSYAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Pasal 8 angka (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentangperlindungan konsumen yaitu; Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memasang label atau membuatpenjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelakuusaha serta ket Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Makanan ringan tidak berlabel [...]

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI KAMPUNG MATANG ARA ACEH KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : SYAWALUDDIN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikankewenangan kepada Nazhir untuk mengelola tanah wakaf. Dalam Pasal 11menjelaskan nazhir bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf, mengawasidan melindungi serta melaporkan pelaksanaan harta wakaf tersebut. Pelaksanaantanah w Kata kunci : Pelaksanaan dan Penglolaan, Tanah Wakaf, Nazhir. [...]

PERANAN TIM SABER PUNGLI DALAM MEMBERANTAS PUNGUTAN LIAR DAN PEMERASAN (Studi Penelitian Wilayah Hukum Polres Langsa)
Oleh : DESI NURCHARIDA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

DESI NURCHARIDA 1                                                                                                            &n Kata Kunci : Peranan, Tim Saber Pungli, Pungutan Liar dan Pemerasan [...]

KAJIAN YURIDIS KETERLIBATAN PETUGAS LAPAS TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa)
Oleh : ROUZY SITORUS | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

 
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaannarapidana dan anak didik pemasyarakatan. Itu berarti LAPAS hanya berfungsi untukmelaksanakan pembinaan bagi narapidana yang menjalani hukuman berupa hilangkemerdekaan. Kasus yang terjadi di Langsa dimana seorang tah Kata Kunci : Petugas Lapas, Narapidana, Melarikan Diri [...]

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA YANG KURANG MAMPU (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Langsa)
Oleh : INAYAT HANUM | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Inayat Hanum1                                                                                                              Kata Kunci : Bantuan Hukum, Tersangka, Kurang Mampu [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN PDAM TIRTA KEUMUNING LANGSA (Studi Penelitian di Kota Langsa)
Oleh : TETI MUCDHARANI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

M. Iqbal Asnawi, S.H., M.H.Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastianhukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air bersihuntuk kebutuhan masyarakat Kota Langsa. PDAM Tirta Keumuning mempunyaitugas dan fungsi serta melayani kebutuhan masyarakat dalam Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Air Bersih [...]

disparitas pennerapan seksi pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual
Oleh : fatjahryani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Pemberlakuan qanun di Aceh yaitu Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentangJinayat dalam pengaturan hukum pidana yang sesuai dengan syariat dan memiliki sanksyang bersifat alternative. Sanksi pidana dalam qanun jinayat berbeda dengan KHUPkarena adanya uqubat cambuk. Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Pasal47 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seks Kata Kunci : Disparitas, Sanksi Pidana, Pelecehan Seksual [...]

PERANAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM MENETAPKAN TERSANGKA PENCURIAN (Studi Di wilayah Hukum Polres Langsa) 1
Oleh : MILA DESVIRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Olah tempat kejadian perkara (TKP) merupakan salah satu prosespenyelidikan dalam sebuah tindak pidana. Tempat kejadian perkara merupakankunci awal atau tempat utama dalam langkah untuk mengumpulkan barang buktiguna membuat terang perkara pidana, yang mana dengan bukti –bukti tersebutdapat mengungkap tersangka serta peranan satuan fungsi kepolisian lainnyasert Kata Kunci : Tempat Kejadian Perkara,Tersangka, Pencurian [...]

PERANAN LEMBAGA SOSIAL ANNUR AL-AZIZIYAH SEBAGAI TEMPAT PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Timur)
Oleh : Firda Rifansa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Firda Rifansa1                                                                                                              Kata Kunci : Peranan, Lembaga Sosial , Pelatihan Kerja dan Anak [...]

ANALISIS SURAT TUNTUTAN JAKSA TERHADAP TERDAKWA PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK (STUDI SURAT TUNTUTAN PDM-12/LANGSA/01/2017)
Oleh : MUZAWWIR RACHMAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

H. Zainuddin, SH, MH
Siti Sahara, SH, MH3
Berdasarkan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat, yang diterima oleh terdakwa pelecehan seksual terhadap anak diancam dengan‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali dan ditinjau dari Pasal 7Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, atas &lsquo Kata Kunci : Pelecehan Seksual, ‘Uqubat Cambuk, Tuntutan Jaksa [...]

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PILKADA (Studi Kasus di Aceh Tamiang)
Oleh : AFNI HANIFAH PUTRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau Badan hukum ataupunorganisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan,menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yangdiselenggarakan menurut undang-undang. Kasus yang terjadi di KabupatenAceh Tamiang dimana beberapa orang datok penghulu dan satu orangmukim telah melanggar Pasal 188 Jo. Pas Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pilkada [...]

KEKUATAN HUKUM TERHADAP SURAT KUASAMUTLAK ATASPERALIHAN HAK ATAS TANAH (StudiPenelitian DiKota Langsa)
Oleh : RIZKI AMALIA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Rizki Amalia 1 H. Zainuddin, S.H., M.H 2 Mhd Bahlian, S.H., M.H.3 Pemberian kuasa pada perjanjian jual beli yang merupakan kuasa mutlak atau kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, maka jelas bahwa klausul tersebut bertentangan dengan undang-undang yang ada. Kuasa mutlak ini sendiri ada peraturan yang melarang penggunaanya yaitu Intruksi Menteri Dalam Negeri No 14 tahun 1982 tentang Larangan Pe - [...]

TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG ITE (Studi Penelitian Terhadap Perkara LP/243/IX/2017)
Oleh : DEBY MAULIDA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Salah satu tindakan yang diatur sanksi pidananya adalah pengancaman. Berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/243/IX/2017/SPKT bahwa telah melapor Rabono Wiranata bin (Alm) Sadikum. Korban mendapat dugaan ancaman dari nomor via handphone 081360941139 yang tercatat atas nama Usman Abdullah dengan cara terlapor mengirimkan video sadis melalui jaringan whatsapp ke nomor pelapor. Akibat kejadian terseb - [...]

PEMBUKTIAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI DASAR PENERBITAN SERTIPIKAT
Oleh : MIRZA HUSAINI ZAHRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

MIRZA HUSAINI ZAHRIH. ZAINUDDIN, S.H., M.H.ENNY MIRFA, S.H., M.H.312Landasan hukum mengenai surat keterangan tanah berdasarkan Pasal 76ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Kasus yang terjadi diGampong Seulalah terjadinya transaksi jual beli tanah di Gampong Seulalah antarapemilik tanah yang hanya memiliki surat penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 3 - [...]

PERAN WILAYATUL HISBAH TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
Oleh : HERDI YUNALDI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Herdi Yunaldii1Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H.,M.H.Zuleha, S.H.,M.H.32Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jugamembentuk lembaga khusus untuk menangani perkara Jinayat, salah satunya yaitulembaga Wilayatul Hisbah yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakandan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam. Namun di Kabupaten Aceh Timur, peran - [...]

PELAKSANAAN AZAS KONSENSUALITAS DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTI GUNA KENDARAAN BERMOTOR
Oleh : MUHAMMAD ILYASA HAFIZH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Muhammad Ilyasa HafizhEnny Mirfa,S.H.,M.H.Rusli,S.H.,M.H.321Perjanjian pembiayaan multi guna tumbuh dan berkembang subur di Indonesia. Namunpertumbuhan terebut belum disertai dengan perkembangan perangkat peraturan secara memadai.Di Indonesia perjanjian pembiayaan multi guna ini belum diatur dalam suatu undang-undangtersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masala - [...]

KEDUDUKAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH MENURUT QANUN NOMOR 17 TAHUN 2013
Oleh : ZULHAZLI PUTRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Zulhazli Putra.Bustami, S.H., M.A.Zaky Ulya, S.H., M.H.123Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Setiap negara di manapun,kapanpun wajib mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak-hak fundamental atauhak-hak dasar. Untuk mempertegas hakekat dan pengertian HAM di atas di - [...]

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PEMBATALAN QANUN ACEH
Oleh : MAULA ZIKRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Maula Zikri1Dr. Fuadi, S.H., M.H.2Zaki ‘Ulya, S.H., M.H.3Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan Peraturan Daerah.Pada 14 Juni 2017 telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor56/PUU-XIV/2016 yangmengadili kewenangan tersebut bertentangan dengan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia - [...]

PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH OKNUM APARAT DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA)
Oleh : BIMA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Tindak kriminal yang menggunakan senjata api baik yang ilegal maupun yanglegal terus berkembang dengan sebagai senjata tanpa mengetahui prosedurpenggunaan yang sesunguhnya sehingga disalahgunakan untuk perampokkan atauaksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyakpihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilik penegakan Hukum, penyalahgunaan Senjata Api, Oknum Aparat [...]

PERUBAHAN KEDUDUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENJADI BADAN PERTANAHAN ACEH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
Oleh : YULI YANTI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Aceh adalah daerah khusus yang kewenangannya diatur oleh Undang-undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Perintahan Aceh. Salah satu kekhususan aceh adalah pengelolaan dibidangpertanahan dengan dibentuknya Badan Pertanahan Nasional Aceh menjadi Badan PertanahanAceh. Hal ini ditindak lanjuti berdasarkan kedudukan Badan Pertanahan Aceh yang telah diaturdalam Peraturan Presiden No Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Aceh, Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [...]

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH (Studi Kasus Nomor: 163/Pid.B/2013/PN.LGS)
Oleh : TRI ARIGA RANTONI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia seperti yang disebutkan dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu negara,pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukanperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunanberke ultimum remedium, lingkungan hidup, baku mutu. [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BANTUAN RENOVASI RUMAH WARGA MISKIN (Studi Kasus LP187/VII/2017/Res Langsa)
Oleh : ANGGI PUTRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Menurut Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Namun pada kasus tindak pid Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Penipuan [...]

PERAN KEUCHIK DALAM PELAKSANAAN PERADILAN ADAT DI GAMPONG COT BA’U KEC. SUKAJAYA KOTA SABANG
Oleh : ZULFAHRIZA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara parawarga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada.Pada saat mendengar istilah peradilan adat yang paling sering terbanyang padapersepsi adalah suatu peradilan yang diselenggarakan di tingkat-tingat gampongatau desa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran mediator dal Peradilan Adat, Perdamaian, Majelis Adat [...]

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN TERPADU (Studi Penelitian di Kecamatan Seruway)
Oleh : SYAHRI RAMADHAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN), ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238-270 tentangPetunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Selain itu Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) juga di Efektivitas, Pelaksanaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri [...]

KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs)
Oleh : DEBY MAULANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Asas Perlindungan Anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “SistemPeradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaikuntuk anak. Dalam Putusan Nomor. 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs dan Nomor.10/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lgs pelaku anak SF dan RM melakukan tindak pidanakesusilaan di d Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Kesusilaan, Anak. [...]

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG PILKADA CALON TUNGGAL
Oleh : Juwandi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2), pasal 52 ayat (2) UU No. 8Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,menyebutkan pelaksanaan pilkada minimal diikuti oleh dua pasang calonkepala daerah. Namun, ditemukan dibeberapa daerah yaitu KabupatenBlitar, Kabupaten Tasiklamaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara,pelaksanaan pilkada diikuti oleh satu cal - [...]

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT
Oleh : SULFY WULANDARI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai termasuk suratberharga. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan : Wakafberfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untukkepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun wakafuang di Indonesia belum berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat,kurangnya pemahaman tentan - [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Penelitian dI Kejaksaan Negeri Idi)
Oleh : ARDIANSAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2018)

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana asal dari pada tindakpidana pencucian uang (money laundering) secara sederhana pada prinspinyadapat diartikan sebagai suatu proses merubah aset hasil suatu tindak pidana agardapat dinikmati tanpa terdeteksi. Penindakan terhadap para pelaku tindak pidanapencucian uang pada prinsipnya sama dengan tindak pidana lainnya. Salah Tindak Pidana, Pencucian Uang, Narkotika [...]

Kembali ke atas!