Pusat Bantuan Unggah File ETD : 089514182433
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PENGURANGAN TIMBANGAN DI PASAR (STUDI PENELITIAN DI PASAR PANGKALAN BRANDAN)
Oleh : Muhammad Rizky | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2016)

ABSTRAK
Muhammad Rizky Rini Fitriani, S.H., M.H Enny Mirfa, S.H., M.H
Manusia dalam posisi tunggal maupun berkelompok dalam keadaan apapun pasti akan menjadi konsumen pada suatu produk atau jasa tertentu. Dalam aktivitas jual beli, konsumen juga tidak hanya terletak pada persoalan lemahnya kesadaran atau kurangnya pengetahuan terhadap hal yang menyangkut tentang pasa Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Pengurangan Timbangan Di Pasar [...]

KESADARAN HUKUM PENUMPANG SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM DI LANGSA KOTA
Oleh : Nurmala Hayati | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

ABSTRAK
Nurmala Hayati[1]
M.Nurdin, S.H.,M.M.,M.H[2]
Meta Suriyani, S.H.,M.H[3]
Berdasarkan Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional I Kata Kunci : Kesadaran hukum, Lalu lintas, Penumpang Sepeda Motor [...]

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.8/PMK/2006 DIKAITKAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK UNDANG-UNDANG
Oleh : Ade Lista Kumala Rambe | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

 
Perkembangan lembaga Negara yang dibentuk Undang-Undang merupakan akibat dari tuntutan masyarakat dan perubahan konstitusi untuk kepentingan Negara dan membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 sebagai acuan pedoman penyelesaian sengketa kewenangan Lembaga Negara, Legal Standing, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006 [...]

PEREDARAN PRODUK USAHA MAKANAN TERASI YANG TIDAK BERLABELKAN HALAL (STUDI KASUS DI GAMPONG LHOK BANIE, LANGSA BARAT)
Oleh : Alja Ancika Sari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

ABSTRAK
Alja Ancika Sari[1]
Dr.Fuadi,S.H.,M.H.[2]
Zainuddin,S.H.,M.H.[3]
 
Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makanan dan minuman yang cukup jumlah dan mutunya, manusia Produk Makanan Terasi, Sertipikasi Halal, Penerbitan Label Halal [...]

PELAKSANAAN PEMBERATAN HUKUMAN TERHADAP RESIDIVIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA LANGSA (STUDI PENDEKATAN KASUS)
Oleh : Rika Dwi Cahyati | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

Berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan (2) yang ditegaskan bahwa: “Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 12 Kata Kunci : Pemberatan Hukuman, Residivis, Tindak Pidana Narkotika [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH PT AL-MAQBUUL DI KOTA BINJAI SUMATERA UTARA
Oleh : Novita Mayrani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

ABSTRAK
Novita Mayrani [1]
Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H.,M.H.[2]
Bustami, S.H.,M. A.[3]
 
              Korban merupakan seseorang yang menderita kerugian baik secara materil Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Penipuan [...]

TANGGUNG JAWAB DEBITUR KEPADA KREDITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DI ALIHKAN (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : TEUKU FATURISHA MEDANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

Teuku Faturisha Medana[1]
Zainuddin, S.H., M.H[2]
Fatimah, S.H., M.H[3]
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman yaitu dalam Pasal 55 ayat (2) dikatakan bahwa dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Tanggungjawab Debitur, Kreditur, Kredit Pemilikan Rumah. [...]

PENDAFTARAN PRODUK USAHA TERASI YANG BELUM TERDAFTARKAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN LANGSA BARAT)
Oleh : JANNATUL HUSNA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

Pasal 4 peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang wajib didaftarkan. Namun di Kota Langsa khususnya Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat terdapat beberapa produk terasi olahan rumahan yang beredar di pasaran tetapi tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
Pendaftaran, Dinas Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. [...]

ANALISIS HUKUM PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT KARO DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG )
Oleh : Hanna Pricillia Aimeninta Tarigan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

 
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang  Nomor   1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Namun pada faktanya yang terjadi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sebagian masyarakat melaku Perceraian Adat Karo [...]

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG)
Oleh : Suci Aldista | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan wajib dilakukan penyelesaian melalui mediasi terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1. Di Pengadilan Negeri Kualasimpang, hasil dari dilakukan mediasi sangat jarang dijumpai putusan perdamaian padahal kedudukan hukum mediasi di pengadilan negeri sudah cukup jelas.
Mediasi, Sengketa Perdata, Para Pihak [...]

PEMENUHAN KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA DI KOTA LANGSA
Oleh : MOHD REKA PRAJAYA S | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan yang sangat dekat,dimana orang tua merawat, mendidik dan membesarkan anak dengan penuh kasihsayang. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hubungan orang tua dananak (kewajiban dan hak antara orang tua dengan anak) disebutkan dalam Pasal 321Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1T Kata Kunci : Kewajiban, Alimentasi, Orang tua [...]

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (StudiPutusanPerkaraNomor 197/Pid.Sus/2018/PN Lgs)
Oleh : NADYA CHAIRANI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.00 Kata Kunci :Analisis, Putusan, Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EIGENRICHTING (Studi di Gampong Alue Merbau Kecamatan Langsa Timur)
Oleh : SITI MARDIYANI SUKMANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Siti Mardiyani Sukmana1                                                                                                          &nb Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Eigenrichting [...]

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCULIKAN SATU KELUARGA (Studi Penelitian di Wilayah Hukum POLRES Aceh Timur)
Oleh : MUHAJIR SAPUTRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Pasal 328 KUHPidana yang bunyinya: Barang siapa membawa pergi seseorangdari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untukmenempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atauuntuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan denganpidana penjara paling lama dua belas tahun. Seperti yang terjadi di Aceh Kata Kunci: Kriminolgi, Penculikan, Satu Keluarga [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI (Studi Penelitian di Kota Langsa )
Oleh : CUT RATU ETIS | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Kewajiban orang tua adalah mengasuh dan melindungi anak, seperti padaPasal 13 Ayat (1) huruf b Undang-undang No.35 Tahun 2014 atas perubahanUndang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : (1Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana punyang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dariperlakuan: b. eksploitasi, baik Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Eksploitasi Ekonomi. [...]

PERTANGGUNGJAWABAN PETUGAS SATPOL PP TERHADAP PERUSAKAN BARANG DAGANGAN KAKI LIMA DI KOTA LANGSA
Oleh : MUHAMMAD JAMIL FOUZI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Muhammad Jamil Fouzi1                                                                                              Dr.Wilsa,S.H.,M.H.2        Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Satpol, Perusakan, Barang Dagangan [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN OLEH NOTARIS (Studi Penelitian di Kota Langsa)
Oleh : FAISAL MUSRI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasimanusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepadamasyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukumatau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harusdiberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Harta, Notaris [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI SUNGAI GAMPONG KEUMUNING HULU KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR
Oleh : SAOQI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Saoqi 1                                                                                                                Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perikanan [...]

PELAKSANAAN PEMBAGIAN SENGKETA HAK WARIS TERHADAP HARTA WARISAN ANAK PEREMPUAN TUNGGAL DI GAMPONG CINTA RAJA KOTA LANGSA
Oleh : NURFI AFRIANSYAH | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya KompilasiHukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 ayat e KHI. Persoalan pembagian warisanjuga terjadi di kampung Cinta Raja. Seorang anak perempuan tunggal F (23 tahun) yang kedua orang tuanya meni Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Warisan, Anak Tunggal Perempuan [...]

PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI YANG BERKARIR
Oleh : M. ARIEF ANDHIKA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danKompilasi Hukum Islam serta Al-Qur’an telah jelas mengatur tentang pemberiannafkah suami terhadap istri. Salah satunya dalam rumah tangga MD sebagaisuami dan MS sebagai istri. MD bekerja di Kantor Pekerjaan Umum kota BandaAceh dan MS merupakan karyawan BUMN di Rumah Sakit Cut Meutia kotaLangsa. Selama sat Kata Kunci : Pelaksanaan, Nafkah, Istri Yang Berkarir [...]

AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA PERUBAHAN YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA NOMOR 120 TAHUN 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor.4/Pdt.G/2018/PN.Lgs)
Oleh : ANDRI SULAIMAN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Yayasan atau Stiching diperkenalkan ke dalam masyarakat sebagai suatu wadah hukumyang memiliki sifat kegiatan bukan untuk mencari keuntungan, kegiatan tersebut seperti kegiatansosial, keagamaan dan kemanusiaan. Demikian juga dalam hal Perubahan akta yayasan dapatdilakukan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota, salah satunya PerubahanAkta Pendirian Kata Kunci : Akibat Hukum, Perubahan Akta, Yayasan [...]

KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN NIKAH SIRI DENGAN WANITA BELUM RESMI BERCERAI (Studi Penelitian di Gampong Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro)
Oleh : NORA MERISKA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Nora Meriska1                                                                                                              Kata Kunci: Pelaksanaan, Nikah Siri, Cerai [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IDENTITAS ANAK AKIBAT PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN GANDA DENGAN NEGARA YANG BERBEDA (Studi Penelitian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur)
Oleh : MUHAMMAD NAUVAL RICTY ACHTA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Timur mengeluarkan aktakelahiran pada tanggal 9 Juni 2016 dengan Nomor 1103-LT-06062016-0031 atasnama MR Lahir di Paya Demam Dua Kecamatan Pante Bidari Kabupaten acehTimur, sementara ditemukan fakta bahwa sebelumnya anak MR telah memilikiakta kelahiran dari Malaysia lahir di hospital Sultan Bahiyah Alor Setar padatanggal 30 Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hak Identitas, Akta Kelahiran Ganda. [...]

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI DAN HAK MORAL TERHADAP HAK CIPTA YANG DI KOMERSIALKAN (Studi Penelitian Kota Langsa)
Oleh : RIAN PURNA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Setiap orang yang membawakan lagu ciptaan orang lain untukkepentingan komersial wajib membayarkan royalti kepada pencipta ataupemegang Hak Cipta, dan menyebutkan nama dari pencipta sebagai HakMoral pencipta seperti pada Pasal 23 Ayat (5) Undang-undang No. 28Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi: (5) Setiap Orang dapatmelakukan Penggunaan Secara Komersial Cipta Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Lagu [...]

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MENOLAK PENGESAHAN PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN NIKAH SIRRI (Studi Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS.LGS)
Oleh : NURUL HUSNA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Dalam halperkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama”. Helmi bin Abd. Hamid dan Juliana binti Arfan melaksanakan nikahsecara sirri pada tanggal 25 Juni 2012 di Gampong Sungai Raya Aceh Timur dikarenakanorang tua Juliana binti Arfan tidak menyetujui pernika Kata Kunci: Akibat Hukum, Pengesahan, Nikah Siri [...]

TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL TERHADAP ORANG YANG DITELANTARKAN OLEH KEPALA KELUARGA (Studi Penelitian Birem Bayeun Kab Aceh Timur)
Oleh : CHAIRULLAH FIRDAUS | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Pengaturan hukum terhadap perkawinan menurut Undang-Undang Nomor1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada pasal 30 sampai dengan pasal 34yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Bagian yang menjadi halterpentingnya adalah keluarga yang ditelantarkan terdapat istri dan anak. Keduahal tersebut seharusnya menjadi hak kepala keluarga untuk memberikanperlin Kata Kunci: Tanggung Jawab, Dinas Sosial, Ditelantarkan. [...]

PEMBATALAN AKAD JUAL BELI JERUK SECARA SEPIHAK (Studi Penelitian Di Desa Jambo Labu Kec. Birem Bayeun)
Oleh : AYU LESTARI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwaPerjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkandirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Di dalam perjanjian tidak sedikitorang yang melakukan wanprestasi seperti kasus pembatalan akad jual belisecara sepihak yang terjadi di Desa jambo Labu, dimana Zulkarnain selakuembeli dan Kata Kunci : Pembatalan Sepihak, Jual Beli, Wanprestasi [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Penelitian di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa)
Oleh : MEGA MAULINA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Perlindungan anak wajib dipenuhi oleh seluruh perangkat Negara dan daerah. Hal inisesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Khususnya Pasal 59 ayat(1) dan (2) . salah satu perlindungan anak yang masih terjadi yaitu perlindungan terhadapanak korban kejahatan seksual. Namun, realita yang terjadi di Kota Langsa terdapat anakkorban kejahatan seksual yang dilaku Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan Seksual [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Penelitian di Kota Langsa)
Oleh : RIZKI ADINDA NASUTION | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Rizki Adinda Nasution1                                                                                                          &nbs Kata Kunci : Perlindungan hukum, konsumen, kosmetik berbahaya [...]

EFEKTIFITAS PASAL 109 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEGIATAN USAHA DAPUR ARANG YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI DESA LUBUK CANTEK KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : NOVI PUTRA PHONNA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2019)

Sanksi pidana bagi yang tidak memiliki izin usaha terdapat dalam Pasal 109 UndangUndang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yangberbunyi Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izinlingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama Kata Kunci : Efektifitas, Usaha Dapur Arang, Tidak Memiliki Izin [...]

Kembali ke atas!