Pencarian
089514182433
JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK ACEH CABANG LANGSA DITINJAU MENURUT KONSEP HUKUM ISLAM
Oleh : Apriannisa Rayyani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Bank Aceh merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang direalisasi oleh lembaga tersebut adalah salah satunya pembiayaan murabahah. Murabahah dalam perbankan syariah direalisasikan sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang berasaskan keseimbangan dan keadilan, yang bertujuan untuk memberi bantu jaminan, murabahah, pembiayaan, konsep islam [...]
PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR LANGSA KOTA (STUDI KASUS LP/38/IX/2017/ACEH/RES.LANGSA/SEK.KOTA)
Oleh : Tiara Hajiarni | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Penegakan hukum merupakan proses memfunsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan terhadap asal usul perkawinan diatur dalam Pasal 279 KUHP dan Pasal 280 KUHP. laporan : LP/38/IX/2017/Aceh/Res.Langsa/Sek.Kota, dengan sangkaan pelanggaran Pasal 279 Jo Pasal 280 KUHP.& Penegakan hukum, Kejahatan, Asal Usul Perkawinan [...]
PELAKSANAAN PENAHANAN TANPA SURAT PERINTAH PENAHANAN DI SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR ACEH UTARA
Oleh : Syawaluddin Faiz | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 21 ayat (2) KUHAP mengatakan “Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahananatau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didak Penahanan Tanpa Surat Perintah Penahanan. [...]
PENERAPAN ASAS PEMILIHAN KEPALA DESA SERAFON KECAMATAN ALAFAN KABUPATEN SIMEULUE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Oleh : Resi Ulfayani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Demokrasi pada hakikatnya adalah kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Melalui demokrasi juga, rakyat atau masyarakat pada tingkat desa diberi kuasa penuh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin.Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menciptakan sistem baru dalam proses pilkades yang diselenggarakan secara langsung Penarapan Asas Pemilihan Kepala Desa Serafon, Perspektif, UU Desa [...]
ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 21 AYAT (4) KUHAP TERSANGKA PUTRI CENDRAWATI KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BRIGADIR YOSHUA HUTABARAT
Oleh : Nadila Ulfa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 21 ayat (4) KUHAP memberikan kewenangan kepada Penyidik melakukan penahanan terhadap tangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan 5 (lima) tahun penjara atau lebih untuk kepentingan penegakan hukum. Namun pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua Hutabarat terdapat tersangka yang bernama Putri Cendrawathi (PC) Penyidik ragu-ragu melakukan Penahanan, Tersangka , Pembunuhan Brencana, Yoshua Hutabarat [...]
TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA KEBIRI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)
Oleh : OK.Muhammad Iqbal | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Permasalahan sosial yang timbul merupakan penyakit modern serta menghantui semua individu, contohnya yaitu kekerasan seksual pada anak. Terkait hukuman kejahatan seksual terhadap anak, Presiden menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan pada tanggal 09 Nopember 2016 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. hukuman kebiri kim Perlindungan Anak, Hukuman Kebiri, Hukum Islam [...]
STUDI KOMPERATIF ASAS PRADUGA TAK BERSALAH MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
Oleh : SEPRI LANDYO | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Secara umum asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) mempunyai pengertian bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas Praduga tak bersalah terdapat pada Q Studi komperatif, Asas Praduga Tak Bersalah, Hukum Islam, Hukum Positif [...]
PELAKSANAAN HUKUMAN TERHADAP ASN YANG TERBUKTI MELANGGAR SUMPAH (STUDI PENELITIAN DI ACEH TAMIANG)
Oleh : Febri Gunawan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Sumpah adalah menyatakan suatu niat dan menguatkannya dengan menyebut nama Allah Swt. atau menyebut salah satu dari sifat-sifat-Nya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya pada Pasal 87 mengatakan yang secara umum dapat diartikan ASN yang melanggar sumpah dapat di Pecat. Di Aceh Tamiang banyak PNS yang melanggar sumpah karena Hukuman, PNS, Melanggar Sumpah [...]
PEMENUHAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN BANDA MULIA KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : Erika Nurjanah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Orang tua mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan hak atas identitas anak yang tertuang dalam akta kelahiran, akta kelahiran Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di 5 (lima) Desa di Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang saat ini masih ada orang tua yang anaknya belum mempunyai identi Pemenuhan, Kewajiban Orang Tua, Akta Kelahiran [...]
PERKAWINAN SEMARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK MANDAILING DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Oleh : Ilmi Rosidah Hannum | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adat Indonesia terbagi atas tiga kelompok: Pertama, perkawinan adat berdasarkan masyarakat kebapakan (patrilinial). Kedua, perkawinan adat berdasarkan Larang Nikah Semarga, Perspektif UU Perkawinan [...]
PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TAMBAK DI KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG
Oleh : Natasya Alifia Risnanda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Hutang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang Dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu, Hutang piutang juga dapat dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam Pasal 1754, dalam Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka Penyelesaian Hutang, Jaminan Tambak [...]
ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI NOMOR 1/JN.ANAK/2022/MS.IDI
Oleh : Indah Putri Alfianti | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Seorang tersangka atas nama Safrizal Bin Dedi Safrizal (umur 17 Tahun) Pada Tanggal 24 Februari 2022 melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap seorang perempuan atas nama Nazirawati yang masih berusia 16 Tahun Analisis, penerapan hukuman, Perkara Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Idi [...]
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU ZINA MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT DI ACEH TAMIANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/JN/2021/MS.KSG)
Oleh : Deangga Sadewa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Narapidana perkara Zina/Khalwat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang dalam Putusan Nomor 4/Jn/2021/MS.Ksg dengan amar Putusan menjatuhkan Uqubat Ta’zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa I MUIS SYAHPUTRA BIN (Alm) RUSLI dan Terdakwa II SUMANTI BINTI SURIADI masing-masing sebanyak 100 (Seratus) kali dan Men Penerapan sanksi cambuk, pelaku zina [...]
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI PALTFORM SHOPEE TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI KESEPAKATAN
Oleh : Dara Santari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)Pada Tahun 2016 Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Negara telah membentuk sebuah Peraturan Perundang-Undangan untuk melindungi pihak pembeli atau konsumen dari perbuatan yang dapat merugikan pihak k Perlindungan Konsumen, Transaksi Jual Beli, Platform Shopee [...]
KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI JINAYAT DI LUAR ACEH DIKAITKAN DENGAN ASAS HUKUM PIDANA
Oleh : AKHIRUDDIN | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Seorang warga Alue Beurawe Kota Langsa bernama Fitri melakukan perbuatan keluar dari islam (murtad) di medan pada 16 Juni 2020. Awal mula Fitri mengenal seorang Pria yang berprofesi tukang kredit, kemudian pria tersebut mengajak Cut Fitri ke MEDAN dengan tujuan membuka rumah makan, namun sesampainya di sana fitri dinikahi oleh pria tersebut dan kemudian fitri Keluar Kajian Hukum, Penerapan Sanksi, Jinayat, Asaz Teritorial. [...]
KESADARAN HUKUM NADZHIR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN KLUET TENGAH, KABUPATEN ACEH SELATAN)
Oleh : Yuslina | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan yang berlaku. Peranan kesadaran hukum masyarakat adalah menjamin kepastian dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu ibadah sosial yang dilakukan oleh masyarakat yaitu Wakaf. Wakaf merupakan pe Kesadaran Hukum, Nadzir, Wakaf [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Fhonna Fadillah Ermuyacha | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan pasal 14 ayat 1 menyebutkan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan. Pada kasus perceraian dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Perkawinan, Undang Nomor 35 Tahun 2014, hak asuh anak [...]
PENERAPAN SANKSI ADAT GAYO TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA GERLE (KHALWAT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Oleh : Ferianto | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Terlepas dari daripada hukum adat yang tidak tertulis, sistem hukum lain yang dianggap tetap berlaku adalah sistem hukum positif. Apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan hukum nasional maka dianggap berlaku, namun demikian sebaliknya jika hukum adat itu dianggap bertentangan dengan hukum positif atau hukum nasional, maka ketentuan tertulisl Penerapan Sanksi Adat, Suku Gayo, Anak [...]
PEMENUHAN HAK KORBAN KECELAKAAN AKIBAT KERUSAKAN JALAN
Oleh : Maulina Anjuri | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangan Permen Pekerjaan Umum mengenai penyeleanggaran jalan.Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengaturbahwapenyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan la Hak Korban, Akibat Jalan Rusak [...]
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU UTAMA (PLEGER) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DAN PENGEROYOKAN (STUDI KASUS SURAT KETERANGAN TANDA BUKTI LAPOR NOMOR : SKTBL/114/VI/2021/SPKT/POLRES LANGSA/POLDA ACEH)
Oleh : Tri Ayu Lestari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sangat sering terjadi dan sulit untuk dihilangkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Mengenai Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana. Salah satu contoh kasus penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami kecacatan fisi Pertanggungjawaban, Pleger, Penganiayaan Berat. [...]
PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN TERHADAP PNS PASCA PUTUSAN BERSALAH DALAM TINDAK PIDANA
Oleh : MUHAMMAD HATAMI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2022)PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sesui ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun pad Penegakan Hukum, Disiplin, Putusan Bersalah [...]
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA PERDA NO 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DAIRI
Oleh : RICHAT SAHAT TAMBA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Efektivitas peraturan daerah tentang pengelolaan sampah memiliki sanksi pidana yang diatur dalam Perda No 5 Tahun 2014 dalam pasal 60 dan 61 .karena dampak yang ditimbulkan dari tata cara pengelolaan sampah sangat berpengaruh signifikan karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengelola sampah dengan baik dan dapat dilihat dilapangan masih banyak sampah yang ter Efektivitas perda ,pengelolaan sampah,Kabupaten Dairi [...]
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PELAKU BEGAL DALAM UPAYA PEMBELAAN DIRI
Oleh : Ganda solin | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembelaan terpaksa mempunyai tujuan menjaga harta benda, kemuliaan diri, serta nyawa atas serangan musuh. Setiap individu tentu memilki dorongan hati untuk menjaga diri pribadi maupun orang lain terhadap hal-hal yang mengancam keselamatannya ataupun individu lainnya dalam satu tindak kejahatan.Tujuan dar Analisis Hukum, Tindak pidana pembunuhan, Pembelaan diri [...]
KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN AMNESTI BAGI JUSTICE COLLABORATOR TERKAIT PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh : May enjelina situmorang | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Amnesti adalah pengampunan yang diberikan kepala Negara atau presiden kepada seseorang atau selompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang pemberian amnesti dan abolisi dan diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Justice collaborator adalah pelaku yang bekerja sama dalam stat Amnesti, Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi [...]
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE MENURUT UNDANG-UNDANG SPPA DENGAN QANUN PEMBINAAN ADAT DAN ISTIADAT
Oleh : Nini fitriyani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Berdasarkan pasal 1 angka 1 peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghapusan tuntutan berdasarkan keadilan restorative justice yang dimaksud dengan keadilan restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan k Penghentian, Restorative Justice, UU SPPA, Qanun Adat [...]
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TERHADAP OBJEK HASIL PERKEBUNAN MENURUT QANUN KAMPUNG MUSARA PAKAT KECAMATAN PINTU RIME GAYO
Oleh : Yuni sarani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi dalam masyarakat, mengenai pencurian diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 366 KUHPidana. Aceh sebagai daerah yang memiliki hak otonomi khusus, sehingga keberadaannya diakui dan memiliki peraturan tersendiri. Maka oleh sebab mengenai perkara pencurian di aceh dapat diselesaikan se Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Qanun Kampung [...]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEHORMATAN PEREMPUAN PADA UPACARA PERNIKAHAN ADAT GAYO “MELEPAS MASA LAJANG†DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PENELITIAN DI KEC. SERBAJADI, KAB. ACEH TIMUR)
Oleh : Lola Fahira | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Di desa Terujak Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur masyarakat disana mengenal adanya tradisi upacara melepas masa lajang. Tradsi ini dilakukan oleh pengantin wanita yang baru saja menikah, Pengantin wanita harus berjabat tangan dengan pemuda bahkan sampai ada harus mencium pemuda yang mengikuti tradisi tersebut, hal ini menyalahi ketentuan syariat. Pengantin W Perlindungan Hukum, Kehormatan Perempuan, Upacara Pernikahan Adat Gayo [...]
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGURUS KOPERASI SIVITAS AKADEMIKA (KOSIKA) YANG TIDAK MELAKSANAKAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) SEJAK TAHUN 2018-2020
Oleh : Thariq fathurrazaq | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di Koperasi. Hal ini sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan ditindaklanjuti didalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota K Pertanggungjawaban Hukum, Koperasi, Rapat Anggota Tahunan (RAT) [...]
EKSISTENSI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ANGGOTA TUHA PEUT TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN QANUN GAM-PONG (STUDI DI GAMPONG MERSAK, KEC. KLUET TENGAH, KAB. ACEH SE-LATAN)
Oleh : Alman | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Berdasarkan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, menyebutkan bahwa “Gampong merupakan organisasi pemerintah yang terendah yang berada dibawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan provinsi Aceh Darussalam”, berbicara pemerintahan gampong maka tidak terlepas dari yang namanya lembaga Tuha Puet. Pemerintahan gampong te Kualitas Sumber Daya Manusia, Tuha Puet, Rancangan Qanun Gampong [...]
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (STUDI PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA)
Oleh : Kameliana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2023)Sengketa bisa menimpa siapa saja dan dimana saja, dalam sengketa perdata yang dibawa ke pengadilan wajib menempuh mediasi terlebih dahulu berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 sebagai acuan penerapan proses mediasi di pengadilan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Menurut data yang d Efektivitas Mediasi,Sengketa Perdata,PERMA No 1 Tahun 2016 [...]
