Pusat Bantuan Unggah File ETD : 089514182433
PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DI PERUSAHAN KOLAM RENANG (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Syafa Nabilla | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Upah Minimum Provinsi di atur dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1526/2020 yang menetapkan upah Minimun Propinsi dimana UMP di Aceh sebesar Rp. 3.160.000,- yang ditetapkan. Sementara d Kota Langsa UMP mengacu pada UMP Provinsi. Berdasarkan penelitian awal di 3 (tiga) Kolam Renang di Kota Langsa yaitu Virta Tirta Raya, Royal Water boom dan Mutiara Water Park bah Pembayaran, UMP, Perusahan Kolam Renang [...]

PERANAN TUHA PEUET DALAM PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG (STUDI DI GAMPONG MEURANDEH KOTA LANGSA)
Oleh : TRY YANDHIKA DEO MAULANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Berdasarkan Pasal 39 Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong, Tuha Peuet mempunyai fungsi Legislasi. Namun sebanyak 7 buah Qanun Qampong Meurandeh adalah hasil inisiatif Geuchik Gampong Meurandeh Tuha Peuet kurang berperan aktif. Tujuan penelitian ini adalah   untuk mengetahui peranan tuha peuet dalam pembentukan qanun gampong dan Peranan Tuha Peuet, Pembentukan Qanun Gampong [...]

KETERWAKILAN KAUM PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA TUHA PEUET GAMPONG SESUAI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN LANGSA KOTA, KOTA LANGSA, ACEH)
Oleh : luthfi iza mahendra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Tuha Peuet Gampong adalah salah satu unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong. Tuha Peuet Gampong mempunyai tugas fungsi pengawasan dan menjaga nilai-nilai Adat, mekanisme pembentukan Tuha Peuet berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong menyatakan bahwa dalam penyu Keterwakilan Kaum Perempuan, Sebagai Anggota Tuha Peuet Gampong [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA YANG MEMBAYAR UPAH PEKERJA DI BAWAH UPAH MINIMUM DI KOTA LANGSA
Oleh : DINI AYU SHAFIRA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud Pasal 89.Sementara sanksi pidana bagi pengusaha yangtidak membayar upah sesuai dnegan UMP diatur dalam Pasal 185 yang berbunyi Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pas Penegakan Hukum, Upah Pekerja, UMP [...]

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA LAUNDRY DI KOTA LANGSA (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH KOTA LANGSA)
Oleh : FITRIANI | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Berdasarkan Undang-undangdalam Pasal 7 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha mengenai tanggung jawab para pelaku usaha yang apabila para konsumen atau pengguna barang dan/atau jasa wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami konsumennya dalam penggunaan barang dan/atau jasa oleh mereka para pelaku usaha. Perlindungan Hukum, Jasa, Laundry [...]

PELAKSANAAN ZAKAT USAHA KOLAM RENANG OLEH BAITUL MAL KOTA LANGSA
Oleh : Cut Astari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Baitul Mal adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat. Pasal 98 ayat (4) huruf e Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menegaskan Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 Pelaksanaan, Zakat, Kolam Renang [...]

PERLINDUNGAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI HADAPAN PERANGKAT GAMPONG ALUE DUA BAKARAN BATE KECAMATAN LANGSA BARO
Oleh : Novi angriani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria ditentukan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan dengan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menegaskan setiap per Perlindungan Hukum, Jual Beli, Di hadapan Perangkat Gampong. [...]

PENGUMPULAN ZAKAT USAHA DAGANG DI KOTA LANGSA OLEH BAITUL MAL
Oleh : Krismuliana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

atas peraturan daerah didalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan sebagai salah satu pendapatan daerah Aceh dan badan hukum atau usaha dagang yang tidak membayar zakat perdagangannya ke Baitul Mal yang hasil perdagangannya sudah mencapai nisab zakat dan haul nyaBerkaitan dengan itu, memiliki tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahu Baitul Mal, Penumpulan Zakat, Usaha Dagang Di Kota Langsa [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT SPEED HUMP YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN (STUDI PENELITIAN KOTA LANGSA)
Oleh : Robbi zikri | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pembuatan alat pengendali kecepatan (speed hump) di kota langsa saat ini semua di buat oleh warga tanpa izin dari dinas perhubungan kota langsa dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Keputusan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 dengan spesifikasi Speed Hump yang aman dan tidak mengancam keselamatan pengguna jalan.Penulisan ini be Penegakan Hukum, Alat Pengendali Kecepatan, Speed Hump. [...]

IMPLEMENTASI DUKUNGAN KESEHATAN TERHADAP TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM PENAHANAN PENYIDIKAN PADA MASA COVID-19 (STUDI PENELITIAN DI POLRES LANGKAT)
Oleh : Kiki Adek Rahayu | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Implementasi dukungan kesehatan terhadap tersangka dan terdakwa dalam penahanan tidak dapat terpenuhi di rumah tahanan Polres Langkat semenjak adanya wabah Covid-19 pada Maret 2020. Seharusnya dukungan kesehatan tersangka dan terdakwa lebih ditingkatkan untuk mencegah terjangkitnya Covid-19, namun karena terdapat permasalahan over capacity di rumah tahanan Polres La Dukungan Kesehatan, Tersangka dan Terdakwa, Penahanan [...]

ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI PERZINAHAN DITINJAU MENURUT QANUN ACARA JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP
Oleh : Nova angriana | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Kekhususannya aceh memiliki aturan pidana dan aturan Acara Pidana tersendiri, aturan pidana di aceh diatur dalam  Qanun 6 tahun 2014 tentang Jinayat dan hukum acara pidananya di atur dalam ketentuan  Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.  Dalam ketentuan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat Pengakuan, Alat Bukti, Perzinahan. [...]

KAJIAN HUKUM PEMBERIAN ASIMILASI PADA NARAPIDANA NOMOR PERKARA 10/PID.SUS/2019/PN LGS
Oleh : Siti Maghfirah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 mengatur setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat diberikan asimilasi apabila telah menjalani ½ masa pid Asimilasi, Narapidana, Covid-19 [...]

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN KEUNTUNGAN ANUITAS PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BTN SYARI'AH CABANG KOTA LANGSA
Oleh : Dela Safira | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Salah satu bentuk kegiatan usaha pada Perbankan Syari’ah yang paling diminati yaitu akad murabahah. Profit yang didapatkan dari akad murabahah adalah keuntungan (margin). Dalam penarikan keuntungan (margin) pada pembiayaan murabahah dapat menggunakan beberapa metode seperti metode menurun/sliding, rata-rata, flat dan anuitas. Tetapi yang sering digunakan yaitu Kajian Hukum, Keuntungan Anuitas, Pembiayaan Murabahah [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 106 (4) HURUF A DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT LANGSA
Oleh : Hendra Saputra | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2016)

Di dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan Angkutan Jalan Raya berbunyi : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan. Dan bagi yang melanggar akandipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500. Penegakan Hukum, Pelanggaran, Polisi [...]

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK TERHADAP PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA PADA TINGKAT KEPOLISIAN
Oleh : Muhammad Nazar | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pasal 112 KUHAP ditentukan tempat pemeriksaan Tersangka yaitu di tempat kedudukan Penyidik, sedangkan dalam Pasal 113 KUHAP dibuka kemungkinan dilakukannya pemeriksaan di tempat kediaman Tersangka. Namun perkara Laporan Polisi Nomor: LP/69/Res.1.6./VI/2020/ SPKT, penyidik melakukan penghentian sementara dengan alasan beberapa saksi yang ingin dimintai keterangannya Pelaksanaan, Penyidik, Pemeriksaan Saksi [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGOPERASIAN BECAK BERMOTOR YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN DI KOTA LANGSA
Oleh : Dicky Ardianto | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Becak Bermotor di Kota Langsa diatur di dalam Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Izin Pengoperasian Becak Bermotor dalam Kota Langsa.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang menjadi dasar hukum operasional dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang saat ini berlaku di Indonesia.Berdasarkan data yang di dap Penegakan Hukum, Becak Bermotor, Kota Langsa [...]

LEGALITAS AKTA NIKAH TANPA PERSETUJUAN ISTRI PERTAMA (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : Annissa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja urusan ggama kecamatan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas KUA kecamatan menyelenggarakan fungsi pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan Pelaporan nikah dan rujuk. Namun terkait kasus legalitas akta nikah tanpa persetujuan istri pertama pada kasus Legalitas Akta Nikah [...]

KAJIAN YURIDIS BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017
Oleh : leli yanti | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Bedasarkan putusan Mahkamah konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merubah batas minimum usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 kemudian DPR mengesahkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang isi pasal 7 ayat (1) tersebut mengatakan bahwa ”perkawinan hanya diizinkan bila pihak pr Batas usia perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI SEPEDA MOTOR YANG MENGGUNAKAN TELEPON GENGGAM SAAT BERKENDARA DI LANGSA KOTA
Oleh : Suriyani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Berdasarkan Pasal 106 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”, dan Pasal 283 dengan ketentuan ketentuan sansinya, kemudian didapati masyarakat Langsa Kota yang menggunakan tel Penegakan Hukum, Pengemudi, Telepon Genggam [...]

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PT. PEKOLA DAN PT. PKLE TENTANG PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE KOTA LANGSA
Oleh : Kiki andre setiawan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Kontrak kerja sama antara PT Pelabuhan Kota Langsa (Pekola) dengan PT Pelabuhan Kuala Langsa Energi (PKLE) selaku pihak mengelola kawasan ekowisata hutan mangrove Kuala Langsa telah berakhir pada 18 Juni 2020. Namun, hingga tertanggal batas waktu yang ditentukan PT PKLE masih mengelola kawasan tersebut. Berdasarkan perjanjian PT PKLE tidak mempunyai hak lagi se Kajian Hukum, PT. Pekola dan PT. PKLE, Hutan Manggrove [...]

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PESTA PERNIKAHAN DIKAITKAN DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA LANGSA
Oleh : ADITYA RAHMAT THASSA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan dasar penetapan Covid 19 sebagai bencana nasional. Sementara Kota Langsa mengeluarkan kebijakan mengenai protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Protokol Kesehatan. Kasus yang terjadi pada pelaksanaan pesta per Kesadaran Hukum, Protokol Kesehatan, Pesta Pernikahan [...]

EFEKTIFITAS HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU MAISIR DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM JINAYAT (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : Leli Aridah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menetapkan adanya hukuman cambuk bagi pelanggar yang diatur di dalamnya. Penerapan hukuman cambuk belum memberi efek jera bagi masyarakat Aceh Tamiang. Ada peningkatan jumlah perkara jinayat khususnya kasus maisir yang ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada f Efektifitas, Hukuman Cambuk, Maisir [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MERUSAK UANG UNTUK SESERAHAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DI KOTA LANGSA
Oleh : Rachmad hidayat | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Menurut ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 disebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara”.Sedangkan sanksi diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang berbuny Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Merusak Uang [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PELAKU USAHA YANG MENAIKAN HARGA GAS LPG 3KG
Oleh : Cut Mutia | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pasal 11 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa. Namun harga jual gas LPG 3 kg (tiga kilogram) di pangkalan gas LPG 3kg di Kota Langsa berbeda-beda di setiap kecamatan, bahkan ada yang menjual dengan harga yan Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Gas LPG 3Kg [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MEDIA PERS YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DI KOTA LANGSA
Oleh : Afriana Risky | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Media pers diwajibkan berbadan hukum atas dasar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa “Setiap perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia”. Pasal 18 menegaskan “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 ( Penegakan Hukum, Media Tidak Berbadan Hukum. [...]

ANALISIS YURIDIS ZAKAT SEBAGAI PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG MENURUT PASAL 192 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
Oleh : Natasya Ulfa | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Zakat dan Pajak merupakan dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Muslim. Zakat ditunaikan apabila sudah mencapai nisab zakat dan pajak dibayar menurut jumlah penghasilan. Daerah Aceh dengan segala kekhususannya Pasal 192 UUPA menyatakan bahwa “Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak”. Pengurangan, Zakat, Pajak Penghasilan Terhutang [...]

PENEGAKAN HUKUM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL TERHADAP RUMAH KOS DI KOTA LANGSA
Oleh : wahyu efendi m hasyem | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Ketentuan mengenai hotel dan pajaknya di atur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Perkembangan saat ini rumah kos di induksi sebagai hotel sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran sehingga rumah kos lebih dari dari 10 (sepuluh) kamar dapat dijadikan ob Penegakan, Pajak Hotel, Rumah Kos [...]

TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN HIBAH TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI DEPAN PPAT (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG MEURANDEH TENGOH KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA)
Oleh : Fendi | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Pemberian Hibah tanah hendak dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi didapati warga Gampong Meurandeh Teungoh Kecamatan Langsa Lama yang memberikan Hibah berupa tanah secara langsung dihadapan imam dan perangkat gampong dengan maksud membangun balai pengajuan TPA tanpa dihadapan PPAT, hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan peratur Tinjauan Hukum, Hibah, PPAT [...]

KESADARAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RESTORAN YANG TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN (DI KABUPATEN ACEH TAMIANG)
Oleh : Sinta febriani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang di wajibkan atas setiap muslim termasuk zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu sendiri adalah bagian dari zakat maal yang dimana sebagai umat beragama Islam wajib hukumnya bila mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisab. Di Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak pemilik restoran yang tidak membayar zakat, padahal pengh Zakat Penghasilan, Pemilik Restoran, Baitul Mal [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KEUMUNENG DI KOTA LANGSA.
Oleh : Yulanda | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2021)

 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Pencurian merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat. Pencurian itu sendiri diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pen Penegakanhukum,Pencurian,PDAM [...]

Kembali ke atas!