Pusat Bantuan Unggah File ETD : 089514182433
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN YANG TIDAK DIASURANSIKAN (STUDI PENELITIAN DI GAMPONG KUALA LANGSA KECAMATAN LANGSA BARAT
Oleh : Nanda Ulan Dari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

ABSTRAK
Nanda Ulan Dari1
Rini Fitriani, S.H., M.H.2
Nur Asyiah, S.H., M.H.3  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidayaan ikan dan pertambakan garam dan Peraturan M Perlindungan Hukum, Nelayan, Asuransi [...]

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN GURU MENGAJI (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN LANGSA LAMA)
Oleh : Poppy Astari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

ABSTRAK
Poppy Astari1
Dr. Fuadi, S.H., M.H2
Andi Rachmad ,S.H., M.H.3
  [1][2][3]Pencabulan merupakan salah satu kejahatan seksual. Kejahatan ini dapat membawa dampak  psikis maupun fisik terhadap korban, apalagi yang menjadi Kajian Kriminologi, Kejahatan Pencabulan, Anak [...]

KEABSAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH KOTA LANGSA DENGAN PT. PELABUHAN KOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN HUTAN KOTA LANGSA DAN PENGELOLAAN FASILITAS EKOWISATA HUTAN MANGROVE KUALA LANGSA
Oleh : Chika nurjannah | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

 ABSTRAK
Chika Nurjannah [1]
Zuleha, S.H., M.H.[1]
Zaki Ulya, S.H., M.H.[1]
  Perjanjian antara Pemerintah Kota Langsa dengan PT. Pelabuhan Kota Langsa dibuat untuk mengoptimalkan ruang terbuka hijau Taman Hutan Kota Langsa di Keabsahan Perjanjian, RTH taman Hutan Kota, Hutan Mangrove [...]

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH DENGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MANGROVE KUALA LANGSA PADA KPH WILAYAH III ACEH
Oleh : Afifah aini | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

 ABSTRAK Afifah Aini [1]
Zainuddin, S.H., M.H.[2]
Zaki Ulya, S.H., M.H.[3]
Kawasan hutan mangrove yang  secara kepemilikannya merupakan milik atau berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh, diketahui bahwa sekarang pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Perjanjian Kerjasama, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Pemerintah Kota Langsa [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 5 QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG JAM MALAM BAGI ANAK USIA SEKOLAH (STUDI PENELITIAN TERHADAP PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN LANGSA KOTA)
Oleh : Widya purwahyuningtias | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

ABSTRAK
Widya Purwahyuningtias [1]
Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H., M.H.[2]
Andi Rachmad, S.H., M.H.[3]
 
Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia sekolah menyebutkan bahwa Jam malam bagi anak usia sekola Kata Kunci Penegakan Hukum, Jam Malam, Anak Usia Sekolah [...]

ANALISIS FUNGSI DAN MAKNA PERIBAHASA ACEH PADA MASYARAKAT DESA ALUEBATEE
Oleh : Nurlinda | Prog.Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia (2020)

ABSTRAK
 
Penelitian ini berjudul “Analisis Fungsi dan Makna Peribahasa Aceh pada Masyarakat Desa Aluebatee.” Secara khusus penelitian ini membahas tentang peribahasa Aceh dan mengklasifikasikannya dalam bentuk fungsi dan makna yang terdapat dalam peribahasa Aceh pada masyarakat fungsi, makna, peribahasa aceh. [...]

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN KAMAR HOTEL BERBASIS WEBSITE (WEB) MENGGUNAKAN DATA FLOW DIAGRAM (DFD) (STUDI KASUS DI HOTEL KARTIKA KOTA LANGSA)
Oleh : muliadi | Prog.Studi : Teknik Industri (2020)

ABSTRAK Hotel Kartika Kota Langsa adalah salah satu hotel tertua yang ada di KotaLangsa dan Hotel Kartika masih berstatus bintang 2, hotel ini berdiri pada tahun1982 yang di dirikan oleh bapak H.Abdullah Hanafiah dan sampai sekarang masihberoperasi dalam melayani pelanggan hotel. Hotel Kartika mempunyai 47 orangtenaga kerja yang terbagi dari beberapa bagian y Sistem informasi hotel, DFD,WEB [...]

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (STUDI PENELITIAN DI PAYA BUJOK SEULEUMAK KOTA LANGSA)
Oleh : MOHD IRRISKY QORIAGUM | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

Pasal 40 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung.  Namun fakta yang terjadi di lapangan yaitu di Gampong Paya Bujok Seuleumak terdapat 3 rumah yang tidak memiliki IMB di lorong Teladan yaitu rumah milik Junaidi, rumah M. Ali, dan rumah Ra Penegakan Hukum, Pemilik, Izin Mendirikan Bangunan [...]

PERLINDUNGAN KONMEN TERHADAP JAJANAN ANAK SEKOLAH DASAR (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : Monikha Zuhma | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

 
Pasal 7 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban bagi pelaku usaha yaitu menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.  Namun pada kenyataannya di Kota Langsa masih banyak pedagang di area se Perlindungan Konsumen, Jajanan Anak, Sekolah Dasar [...]

PEMODELAN ARUS PASANG SURUT DAN SEDIMEN MELAYANG MUARA KRUENG LANGSA
Oleh : Salim | Prog.Studi : Teknik Sipil (2020)

ABSTRAK
Estuari merupakan bagan aliran muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Tidak sedikit estuari yang menjadi objek vital terutama dalam hal pengembangan ekonomi baik dalam skala lokal maupun internasional. Muara Krueng Langs merupakan Muara yang potensial, dengan letak geografis yang strategis menjadikannya sebagai alternatif dari pela estuary, bathymetry, currents, tides, temperature, salinity, sediments [...]

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN HELM STANDAR NASIONAL TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI LANGSA KOTA
Oleh : Frendy karnes sitepu | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

ABSTRAK
Frendy Karnes Sitepu[1]
Dr. Wilsa, S.H, M.H [2]
Zuleha, S.H., M.H [3]
Helm standar nasional merupakan komponen yang wajib digunakan oleh pengendara sepeda motor, hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten Helm Standar Nasional, Pengendara Sepeda Motor Kota Langsa [...]

KESADARAN HUKUM PENUMPANG SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM DI LANGSA KOTA
Oleh : Nurmala Hayati | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

ABSTRAK
Nurmala Hayati[1]
M.Nurdin, S.H.,M.M.,M.H[2]
Meta Suriyani, S.H.,M.H[3]
Berdasarkan Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional I Kata Kunci : Kesadaran hukum, Lalu lintas, Penumpang Sepeda Motor [...]

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.8/PMK/2006 DIKAITKAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK UNDANG-UNDANG
Oleh : Ade Lista Kumala Rambe | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

 
Perkembangan lembaga Negara yang dibentuk Undang-Undang merupakan akibat dari tuntutan masyarakat dan perubahan konstitusi untuk kepentingan Negara dan membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 sebagai acuan pedoman penyelesaian sengketa kewenangan Lembaga Negara, Legal Standing, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006 [...]

PEREDARAN PRODUK USAHA MAKANAN TERASI YANG TIDAK BERLABELKAN HALAL (STUDI KASUS DI GAMPONG LHOK BANIE, LANGSA BARAT)
Oleh : Alja Ancika Sari | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

ABSTRAK
Alja Ancika Sari[1]
Dr.Fuadi,S.H.,M.H.[2]
Zainuddin,S.H.,M.H.[3]
 
Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makanan dan minuman yang cukup jumlah dan mutunya, manusia Produk Makanan Terasi, Sertipikasi Halal, Penerbitan Label Halal [...]

PELAKSANAAN PEMBERATAN HUKUMAN TERHADAP RESIDIVIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA LANGSA (STUDI PENDEKATAN KASUS)
Oleh : Rika Dwi Cahyati | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

Berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan (2) yang ditegaskan bahwa: “Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 12 Kata Kunci : Pemberatan Hukuman, Residivis, Tindak Pidana Narkotika [...]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH PT AL-MAQBUUL DI KOTA BINJAI SUMATERA UTARA
Oleh : Novita Mayrani | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

ABSTRAK
Novita Mayrani [1]
Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H.,M.H.[2]
Bustami, S.H.,M. A.[3]
 
              Korban merupakan seseorang yang menderita kerugian baik secara materil Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Penipuan [...]

TANGGUNG JAWAB DEBITUR KEPADA KREDITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DI ALIHKAN (STUDI PENELITIAN DI KOTA LANGSA)
Oleh : TEUKU FATURISHA MEDANA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

Teuku Faturisha Medana[1]
Zainuddin, S.H., M.H[2]
Fatimah, S.H., M.H[3]
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman yaitu dalam Pasal 55 ayat (2) dikatakan bahwa dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Tanggungjawab Debitur, Kreditur, Kredit Pemilikan Rumah. [...]

PENDAFTARAN PRODUK USAHA TERASI YANG BELUM TERDAFTARKAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN LANGSA BARAT)
Oleh : JANNATUL HUSNA | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

Pasal 4 peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang wajib didaftarkan. Namun di Kota Langsa khususnya Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat terdapat beberapa produk terasi olahan rumahan yang beredar di pasaran tetapi tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
Pendaftaran, Dinas Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. [...]

EKSISTENSI PENCAK SILAT PELINTAU DI ACEH TAMIANG
Oleh : Fauzi Arifandi | Prog.Studi : Pendidikan Sejarah (2020)

ABSTRAKSI
 
EKSITENSI PENCAK SILAT PELINTAU DI ACEH TAMIANG
 
Pencak silat adalah gerakan bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan, sehingga merupakan penguasaan gerak yang efektif dan terkendali. Selain dari penjelasan ilmu bahasa dan beberapa pengertian di atas masih banyak pendapat yang beragam di berikan oleh pendekar-pendekar yang tid Silat, Pelintau, Tamiang [...]

ANALISIS HUKUM PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT KARO DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG )
Oleh : Hanna Pricillia Aimeninta Tarigan | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

 
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang  Nomor   1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Namun pada faktanya yang terjadi di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sebagian masyarakat melaku Perceraian Adat Karo [...]

UJI TOKSISITAS EKSTRAK DAUN SPHAGNETICOLA TRILOBATA (L.) J. F. PRUSKI TERHADAP GAMBARAN HISTOLOGI HATI MENCIT (MUS MUSCULUS)
Oleh : RAMAYUNA | Prog.Studi : MIPA Biologi (2020)

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang bertujuan umum menguji toksisitas akut ekstrak etil asetat daun Sphagneticola trilobata (L.) J. F. Pruski terhadap perubahan berat badan (BB) dan gambaran histologi hati Mus musculus. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap metode Thompson Weil dengan kriteria hewan uji adalah mencit jantan, berumur 3 bula Kata kunci: Uji Toksisitas, LD50, S. Trilobata, Mus musculus, Histologi hati [...]

ISOLASI FUNGI ENDOFIT PADA RHIZOPHORA APICULATA BLUME DI KUALA LANGSA
Oleh : Cut Ryla Niagita.RK | Prog.Studi : MIPA Biologi (2020)

Fungi endofit merupakan mikroba yang bersimbiosis dalam jaringan tumbuhan dan biasanya tidak merugikan pada inangnya. Senyawa bioaktif yang terdapat dalam bagian-bagian mangrove tidak selalu berasal dari tanaman mangrove itu sendiri, tetapi dapat berasal dari organisme lain yang mensintesis bioaktif tersebut di dalam bagian mangrove. Salah satu jenis mangrove yang t mangrove, fungi endofit, Kuala Langsa, Rhizophora apiculata Blume [...]

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG)
Oleh : Suci Aldista | Prog.Studi : Ilmu Hukum (2020)

Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan wajib dilakukan penyelesaian melalui mediasi terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1. Di Pengadilan Negeri Kualasimpang, hasil dari dilakukan mediasi sangat jarang dijumpai putusan perdamaian padahal kedudukan hukum mediasi di pengadilan negeri sudah cukup jelas.
Mediasi, Sengketa Perdata, Para Pihak [...]

Kembali ke atas!